Ada Vaksin Berbayar, PKS: Upaya Cari Untung dengan Peras Rakyat!
Ilustrasi kedatangan vaksin COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (IDN Times/Maya Aulia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Kimia Farma Tbk akan menggelar vaksin mandiri atau berbayar kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan vaksin berbayar akhirnya ditunda karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
Meski begitu, anggota Komisi IX DPR dan juga sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani Aher, menilai pelaksanaan vaksin berbayar ini hanya untuk mencari keuntungan.
"Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ungkap Netty dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Vaksin Berbayar, Politikus PDIP: Kimia Farma Jangan Main Ambil Untung
1. Netty sebut tak ada diskusi vaksin berbayar ini dengan DPR
IDN Times/Kevin HandokoNetty mengatakan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan masyarakat di tengah bencana pandemik COVID-19, yakni dengan pelaksanaan vaksinasi. Setiap masyarakat, kata dia, berhak mendapatkan akses yang sama dalam vaksinasi.
Netty mengatakan DPR tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan vaksin berbayar ini.
"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi Gotong Royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi Gotong Royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," ucapnya.
2. Distribusi bantuan 500 ribu vaksin Sinopharm dipertanyakan
Petugas kesehatan menyiapkan suntikan vaksin virus corona (COVID-19) buatan Sinopharm, di Lima, Peru, Selasa (9/2/2021) (ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda)Netty mengatakan pemerintah tidak bisa berdalih vaksin berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak mau antre vaksinasi. Dia menyebut vaksinasi tidak melihat seseorang itu kaya, miskin, mau antre atau tidak.
Vaksinasi gratis, menurut dia, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. "Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemik," ucap Netty.
Dia pun mempertanyakan kejelasan bantuan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab (UEA). Netty pun mempertanyakan rencana distribusi bantuan vaksin Sinopharm dan berharap pemerintah transparan.
"Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm dan Cansino termasuk jenis vaksin dalam skema Gotong Royong," ujar Netty.
3. Pelaksanaan vaksin berbayar ditunda
IDN Times/Imam RosidinPT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan mulai hari ini, Senin (12/7/2021).
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).
Editor’s picks
Ganti mengatakan salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.
"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," Ganti menambahkan.
4. Kimia Farma bantah komersialisasi vaksinasi
IDN Times/Imam RosidinSekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno membantah tudingan pihaknya melakukan komersialisasi vaksin COVID-19 dengan melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu alias vaksinasi berbayar.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Ganti, Kimia Farma hanya menjalankan penugasan dari pemerintah.
Vaksinasi berbayar disebutnya merupakan program pemerintah untuk memperluas akses vaksinasi dan mempercepat tercapainya herd immunity.
"Jadi pada prinsipinya kita mendukung pemerintah, tidak ada komersialisasi. Semua sudah terbuka, dari komponen harga, review lembaga independen sehingga kami sebagai salah satu BUMN mendukung perluasan vaksinasi gotong royong, bukan untuk komersialisasi," ujar Ganti, dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/7/2021).
Oleh karena itu, Ganti juga menegaskan bahwa vaksinasi berbayar yang dilakukan Kimia Farma tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis dari pemerintah.
Hal itu disebabkan vaksinasi berbayar juga program pemerintah untuk memperluas akses vaksinasi demi mempercepat proses herd immunity.
"Ini sama sekali tidak mengganggu vaksinasi program pemerintah, tapi seiring sejalan dengan program pemerintah. Tujuannya untuk mempercepat proses herd immunity, jadi tidak ada singgungan dengan program vaksinasi (gratis) pemerintah," ucap Ganti.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto menegaskan, vaksinasi berbayar tidak hanya akan dilakukan oleh Kimia Farma dan BUMN lainnya.
Perluasan vaksinasi gotong royong dari tadinya hanya badan usaha menjadi individu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) bukan hanya diberikan ke BUMN, melainkan ke pihak lain.
"Ini program pemerintah sesuai Permenkes bahwa diberikan perluasan ke Kimia Farma sebagai salah satu fasyankes. Nanti tidak hanya BUMN, swasta juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam percepatan ini. Jadi, jangan sampai salah persepsinya, program pemerintah dalam memperluas akses vaksin, sementara kami BUMN membantu rencana itu," tutur Bambang.
Di sisi lain, Bambang juga menegaskan bahwa vaksinasi berbayar di Kimia Farma tidak diperuntukkan untuk dosis ketiga atau untuk keperluan booster setelah dosis vaksin pertama dan kedua.
Hal itu disampaikan Bambang lantaran ada anggapan bahwa vaksinasi berbayar di Kimia Farma bisa untuk vaksin booster.
"Ini diberikan ke masyarakat yang belum dapat akses dosis satu dan dua. Jadi, tujuannya bukan buat booster karena pemerintah belum mengeluarkan aturan untuk booster," kata Bambang.
Baca Juga: Vaksin Impor Terdaftar di WHO, Erick: Vaksin Kita Bukan Kaleng-Kaleng
Topik:
Berita Terkini Lainnya
