Beda Pendapat Pimpinan MPR soal Kompleks Parlemen Jadi RS COVID-19
xxx
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Halaman gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, diusulkan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Namun, pimpinan MPR beda pendapat soal usulan pengubahan kompleks parlemen ini.
Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, PPP setuju dengan usulan pengubahan kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Tak hanya halaman, Arsul mengusulkan agar gedung DPR/MPR juga bisa digunakan untuk menangani pasien COVID-19.
"Bagi kami tidak ada masalah, bahkan bukan hanya halaman yang dipergunakan, tapi bagian dari bangunan yang bisa dipergunakan seperti gedung atau aula yang bisa diubah ya silakan saja jika memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk itu," ucap Arsul saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Arsul menilai kawasan Glora Bung Karno (GBK) juga bisa dipakai sebagai RSD COVID-19. "Saya kira pemerintah bisa mengubah fasilitas olah raga seperti Istora Senayan, juga gelanggang-gelanggang olah raga yang ada (menjadi RSD COVID-19)," kata dia.
Baca Juga: Dokter Tirta Usul Halaman Parlemen Jadi RS COVID, Ini Kata Sekjen DPR
1. Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat setuju usulan halaman gedung DPR/MPR jadi RS darurat COVID-19
IDN Times/Kevin HandokoWakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan juga sepakat usulan pengubahan kompleks parlemen menjadi RSD COVID-19. Syarief mengaku setuju karena banyak rumah sakit yang kesulitan menerima pasien saat ini.
Selain itu, kata dia, juga dikarenakan banyak rumah sakit rujukan COVID-19 yang sudah penuh. "Akibat membeludaknya kenaikan kasus COVID-19 membuat rumah sakit semakin kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan gedung DPR/MPR RI sebagai rumah sakit darurat," ujar Syarief kepada wartawan.
Dia juga mengaku sepakat usulan ini karena sering mendapat keluhan dari masyarakat soal sulitnya mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Syarief mengatakan anggota dewan bisa bekerja secara daring atau virtual bila kompleks parlemen dijadikan RSD COVID-19.
2. Wakil Ketua MPR Jazilul kurang setuju bila kompleks Parlemen jadi RSD COVID-19
Editor’s picks
IDN Times/Kevin HandokoSementara, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menganggap usulan pengubahan kompleks parlemen menjadi RSD COVID-19 kurang tepat. Dia mengatakan kawasan GBK lebih dimungkinkan.
"Silakan saja, namun usulan tersebut kurang tepat, sebab gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja, dan fasilitasnya kurang layak dan memadai," ujar dia.
Jazilul menambahkan hotel-hotel bisa dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Selain itu, lanjutnya, kawasan GBK juga lebih dimungkinkan menjadi RSD COVID-19 karena memiliki lahan yang luas.
"Hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RSD COVID-19. Selain lahannya lebih luas, lebih steril juga dari lalu lintas orang bekerja," ucapnya.
Baca Juga: Heboh Usul Halaman DPR Jadi RS COVID-19 hingga Potret TPU Rorotan
3. Usulan halaman DPR jadi RSD COVID-19 dari dr Tirta
Ilustrasi rumah sakit. IDN Times/Arief RahmatAktivis kesehatan, dr Tirta Mandira Hudhi sebelumnya mengusulkan agar halaman DPR/MPR dijadikan RSD COVID-19. Usulan disampaikan dr Tirta melalui akun Twitter-nya, @tirta_hudhi.
"Saya usul halaman gedung parlemen jadikan RS darurat buat cover RSDC Wisma Atlet. Halaman luas. Bisa liat air mancur buat pemandangan. Dan cocok sesuai narasi 'perwakilan rakyat'," tulis dr Tirta di akun Twitter-nya.
Banyak nitizen yang mengomentari dan setuju dengan cuitan dr Tirta. Sebelumnya, seorang anggota DPR yang juga Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar ada RS COVID-19 khusus pejabat.
Berita Terkini Lainnya
