PPKM Diperpanjang, Fraksi Golkar Beri Catatan soal Vaksinasi COVID-19
Anggota Komisi IX, Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4 diperpanjang. Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung perpanjangan PPKM Level 4.
"Tentu dari kebijakan presiden malam hari ini kita lihat komitmen dari pemerintah, untuk tetap mengedepankan dan mengutamakan kesehatan di mana PPKM Level 4 dilanjutkan dan diperluas di berbagai daerah di Indonesia," kata Emanuel kepada wartawan, Senin (26/7/2021).
"Dan tentu dengan kebijakan ini kita tetap menyelesaikan dan menangani, utamanya adalah penanganan kesehatan. Untuk itu kita perlu mendukung dan men-support kebijakan ini agar efektif di lapangan," sambung dia.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Syarat Terbaru Perjalanan Kereta Api
1. Emanuel ingin kegiatan vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Emanuel memberikan catatan soal pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus bisa memastikan tidak ada kerumunan di tengah program vaksinasi, terlebih pada saat pemberlakuan PPKM Darurat.
"Termasuk juga vaksinasi di lapangan yang pasti menimbulkan kerumunan, harus dilakukan dengan prokes yang ketat karena di tempat vaksinasi yang kami lihat itu, sebagian sudah berjalan baik tapi sebagian lagi masih tidak menjalankan prokes," lanjutnya.
Emanuel ingin agar pemerintah bisa memastikan ketersediaan antivirus terapi COVID-19, oksigen, dan kebutuhan kesehatan lainnya dalam perpanjangan PPKM Level 4. Dia menambahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat juga harus diberikan dan tepat sasaran.
Dia mengatakan penanganan di sektor hulu harus dilakukan agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Pemerintah juga, kata dia, harus bisa memastikan prokes berjalan dan dilakukan pengawasan secara ketat.
2. PPP nilai perpanjangan PPKM Level 4 merupakan pilihan moderat yang mengandung risiko
(Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani) IDN Times/Teatrika Handiko PutriWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga berbicara mengenai perpanjangan PPKM Darurat atau Level 4 sampai 2 Agustus nanti. Arsul mengatakan perpanjangan PPKM Darurat adalah pilihan yang mengandung risiko.
Editor’s picks
"Perpanjangan PPKM Level 4 merupakan pilihan moderat yang diambil pemerintah karena disertai dengan pelonggaran-pelonggaran ketentuan yang terkait dengan aktivitas ekonomi sektor riil dan informal. Harus diakui bahwa pilihan ini mengandung risiko tidak turunnya angka keterpaparan COVID-19 dengan lebih cepat," kata Arsul saat dihubungi, Senin (26/7/2021).
Wakil Ketua MPR ini menjelaskan pemerintah menyadari tidak bisa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dari perpanjangan PPKM Level 4. Dia mengatakan pembatasan yang lebih ketat akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.
"Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Kekarantinaan, yakni menanggung kebutuhan dasar masyarakat yang terkarantina harus diakui terbatas," kata Arsul.
"Jadi dengan pilihan kebijakan yang moderat tersebut, maka yang paling baik adalah ya kita patuhi, karena pilihan patuh itu merupakan kemaslahatan bagi kita semua," sambung dia.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan Terbaru Perjalanan Jarak Jauh
3. PKS ingin perpanjangan PPKM darurat tidak menerapkan prinsip 'ABS'
Anggota Komisi 9 DPR RI, Netty PrasetiyaniI. DN Times/Debbie SutrisnoSoal perpanjangan PPKM Level 4 juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher. Netty ingin agar pemerintah fokus dan serius memberlakukan PPKM Darurat.
"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang (ABS)," ujar Netty dalam keterangannya media, Senin (26/07/21).
Netty menambahkan pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan catatan besar terkait proses manajemen pandemik. Pertama, sambung Netty, soal testing dan tracing COVID-19.
"Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemik telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," paparnya.
Netty melanjutkan pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pasien yang melakukan isolasi mandiri. Dia tidak ingin jumlah pasien isoman meninggal dunia meningkat karena tidak bisa tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit overload.
Lebih lanjut, Netty mendorong pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan, seperti antivirus terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Dia juga ingin agar hak-hak tenaga kesehatan (nakes) terpenuhi.
Tak hanya itu, Netty juga ingin agar program vaksinasi massal lebih digencarkan lagi. Selain itu, politisi PKS ini juga ingin agar bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat segera disalurkan dan tepat sasaran.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
