SAFEnet: Ada 677 Laporan Kekerasan Gender Basis Online Selama 2021

Ellen menyebutkan kekerasan gender berbasis online (KGBO) paling banyak terjadi selama 2021. SAFEnet mencatat ada 677 aduan KGBO selama 2021, 508 di antaranya KGBO dalam bentuk ancaman berbasis online seperti penyebaran konten.

Seluruh kasus berkaitan dengan ranah digital membuat banyak orang, terutama perempuan harus berhadapan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lapisan persoalan UU ITE, menurut Ellen, adalah tafsir hukum dan penerapan serta dampak sosial.

Dengan adanya kondisi ini, Ellen mengatakan, perlindungan yang dibutuhkan, pertama adalah kepastian hukum yang tidak bias pada perempuan dan ketubuhannya, serta penanganan dan pemulihan jejak digital korban, UU TPKS dan implementasinya, dan juga RUU perlindungan data pribadi yang berpihak pada perlindungan hak kelompok marginal.

“Penganan hukum dan teknologi yang tanggap dengan karakteristik teknologi digital dan internet,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Ellen, perlindungan lain yang dibutuhkan adalah teknologi digital yang mengedepankan kontrol pengguna untuk jaga privasi, dan solusi yang digerakkan seluruh pemangku kepentingan.

Ellen juga berpandangan implementasi UU TPKS oleh aparat penegak hukum haruslah benar berpihak pada korban, agar persoalan ini dapat teratasi dengan maksimal.

“Sekarang karena kita sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kita membutuhkan implementasinya yang benar-benar berpihak pada korban,” ujar Ellen.

"Misalnya, terkait dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO), Pasal 14 UU TPKS memuat tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal tersebut memuat perihal penindakan terhadap ancaman penyebaran konten intim dan pelacakan terhadap penguntitan. Jadi, tindakan-tindakan itu bisa dikenakan dengan UU TPKS," tegasnya.