Surabaya, IDN Times - Setelah Salatiga, kini giliran pemerintah Kota Malang yang berkunjung ke Surabaya. Diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mereka datang untuk mempelajari penerapan sistem pemerintahan elektronik yang telah diterapkan oleh pemerintah kota pahlawan.
"Mungkin kami dapat belajar sistem elektronik dan pelayanan publik kepada masyarakat dari Surabaya," kata Wali Kota Malang, Mochamad Anton di Balai Kota Surabaya, Selasa (5/12).
Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan berbagai sistem e-government yang telah dimiliki oleh kota Surabaya. Beberapa sistem yang ia paparkan antara lain,e-procurement, e-health, e-education, e-permit, e-dishub, e-monitoring, dan e-office. Berbagai aplikasi tersebut dikatakan Risma telah membantu proses e-government yang dilakukan oleh kota Surabaya.
Risma mengatakan bahwa untuk membuat sistem e-government harus memperhatikan kecocokan di kota yang bersangkutan. Sehingga tujuan dari program aplikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat. "Kuncinya pertama kita harus jadi lebih mudah bukannya lebih sulit. Kedua harus lebih cepat jangan malah lebih lama," ujar Risma.
Menurut Risma, e-government yang diterapkan pemkot membuat kemungkinan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menurun. Hal ini karena tidak adanya peluang untuk melakukan suap menyuap di lapangan. "Karena sistem pembayaran semua sudah pakai online jadi nggak ada kuitansi dan lain-lain," ujarnya.
Yang tak kalah penting menurut Risma adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Selain itu PNS di bawah pemerintah kota Surabaya harus ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan latar belakangnya supaya pelayanan berlangsung efektif. "Yang tak kalah penting, juga berikan mereka (PNS) gaji yang layak. Karena itu akan berpengaruh di dalam kinerja pelayanan mereka," ujar Risma.
Dalam kesempatan itu, Abah Anton juga menyoroti permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan Surabaya. Menurutnya, Surabaya sebagai kota metropolis memiliki pendapatan yang berasal dari industri dan pariwisata. Sedangkan kota Malang hanya mengandalkan pendapatan dari perdagangan dan jasa yang mencapai Rp 1,8 triliun yang 30% nya telah digunakan untuk biaya belanja pegawai.
Untuk menyiasati hal itu, pemerintah Kota Malang sedang berusaha untuk meningkatkan PAD nya melalui sektor-sektor lain yang potensial. Namun menurutnya, PAD yang tinggi juga dibarengi oleh sistem yang baik antara lain melalui e-budgeting dan e-planing. "Kami terus belajar bagaimana untuk memperbaiki pelayanan dan transparansinya. Kami tidak ingin kejadian korupsi dan lain-lain memberikan efek yang tidak baik bagi sebuah kota."