Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menparekraf, Sandiaga Uno untuk tebar pesona. Sandiaga pun membantah pernyataan Rommy.
"Tidak ada spesifik arahan seperti, tapi untuk kami bekerja all out berjuang untuk ekonomi rakyat, itu sudah jadi tugas dan fungsi," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Sebelumnya, Rommy mengaku pernyataannya itu berasal dari informasi yang disampaikan dari Sandiaga dan Erick Thohir.
"Pada satu kesempatan tentu kan saya bertemu dengan Pak Erick, lalu Pak Sandi ketemu di tempat yang lain. Memang mereka juga menyampaikan kepada Pak Ketum karena apapun pengambil keputusan akhir ada di Pak Ketum berdasarkan mukernas partai. Mereka menyampaikan bahwa memang diminta untuk mempopulerkan diri. Nanti Mas Rommy bisa cek lah ke Istana," kata Rommy itu ketika berbicara di program 'Adu Perspektif' Total Politik yang dikutip, Kamis (9/3/2023).
Informasi itu, kata Rommy, kemudian ia cek ke beberapa pihak. Hasilnya, terbukti kedua menteri di dalam kabinet itu difasilitasi oleh partai berlambang ka'bah tersebut.
"Jadi, memang kami beri ruang seluas-luasnya untuk bersosialisasi di PPP karena kan keputusan itu adanya di ujung," tutur dia.
Ia menilai, mengapa Jokowi ikut masuk ke dalam urusan pencapresan untuk memastikan programnya terus berjalan. Rommy menilai desain yang disiapkan Jokowi ada dua.
"Pertama, lead di koalisi manapun berasal dari partai koalisi. Hari ini hampir semuanya sudah terbentuk dan terjadi. Di KIB semua adalah partai koalisi, di PKB-Gerindra juga partai koalisi, sedangkan di koalisi perubahan, Anies ini kan lead-nya NasDem. Jadi, poin itu sudah tercapai," katanya.
Sedangkan, desain kedua, dalam pandangan Rommy, semua kandidat capres dan cawapres merupakan orang-orang presiden. "Makanya, ada nama Pak Erick dan Pak Sandi kan?" ujarnya.
Menurut Rommy, apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai wajar. Sebab, ia berharap semua narasi pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan tetap berlanjut setelah 2024.