Sandiaga: Pemerintah Belum Mampu Memerdekakan Ekonomi Papua

Mengaitkan dengan isu yang sedang ramai berbarengan soal pemindahan ibu kota, Sandiaga ingin mengingatkan pemerintah tentang kondisi ekonomi Indonesia.

“Penting gak sih? Saya terima kasih Ketum PAN yang mengundang saya secara pribadi ke acara kemarin, pak Presiden menyapa sebagai seorang sahabat. Alhamdulillah, Tugas sahabat yang baik adalah mengingatkan,” ucap Sandiaga.

“Kita harus ingatkan bahwa APBN 2020 yang telah disampaikan tidak ada satu item pun anggaran belanja yang terkait dengan pemindahan ibu kota, jadi nyantai aja bro. Ini belum dianggarin, kita sekarang bantu pemikirannya,” sambungnya.

Sandiaga meminta masyarakat untuk tak ikut riuh soal pemindahan ibu kota. Sebab, menurut mantan Wagub DKI Jakarta itu, perihal ibu kota baru bukan prioritas. Bahkan ia menilai hal ini terkesan mengalihkan isu.

“Saya ingin menegaskan apakah ini prioritas atau bukan? Kalau bukan mari kita sampingkan dulu. Jangan menyita perhatian publik seperti kenaikan listrik dan sebagainya,” ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, soal keputusan pemindahan ibu kota, menurut Sandiaga harus melibatkan rakyat Indonesia. “Pemindahan ibu kota ini bukan hanya secara fisik, hanya soal lahan, seperti pemindahan gedung pemerintahan, tapi ini adalah pemikiran strategis menjadi tugas dan hak setiap warga negara untuk membahas menyampaikan rancangan,” ujarnya.

“Sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia setuju gak? Jadi itu bagian dalam memutuskan keputusan tersebut. Ini harus kita garis bawahi pembiayaannya seperti apa, untuk siapa, bagaimana ekonomi untuk kita? Siapa saja yang sudah dilibatkan? Ini harus dibahas,” sambung Sandiaga.

Daripada ribut soal pemindahan ibu kota, kata Sandiaga, lebih baik pemerintah kembali memperhatikan kesejahteraan warga Papua. Menyelesaikan permasalahan yang hakiki yaitu ekonomi.

“Data BPS kemiskinan di Papua meningkat bertambah hampir 60.000 orang dari 2014-2018 dimana sebuah daerah yang sangat kaya SDA-nya ternyata mengalami degradasi ekonomi. Jumlah penduduk miskin 8 kali lipat sekitar 28 persen jika dibandingkan jumlah penduduk miskin di Jakarta yaitu 3,5 persen,” ujarnya.