Aktivis 98 Bikin Gerakan Ajak Masyarakat Tak Pilih Prabowo-Gibran
Peringatan 17 tahun Aksi Kamisan di depan Istana Negara. (www.instagram.com/@pbhi_nasional)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, aktivis 98 saat ini tengah membangun sebuah sikap kolektif untuk Pemilu 2024, yaitu menolak memilih Prabowo-Gibran.
"Dalam pemilihan presiden tanggal 14 Februari ini, mereka punya titik tekan bahwa mereka menolak untuk memilih nomor dua, yaitu Jenderal Prabowo (Subianto)," ujar Usman saat ditemu di Aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga: Kedatangan Prabowo Subianto Disambut Protes Koalisi Masyarakat Sipil
1. Bentuk ekspresi politik yang sah
Aksi Kamisan Medan ajak masyarakat Sumut peduli tentang isu kemanusiaan (IDN Times/Eko Agus Herianto)Menurut Usman, apa yang dilakukan aktivis 98 ini merupakan ekspresi politik yang sah. Sikap ini juga diambil sebagai bentuk solidaritas aktivis 98 kepada para korban dari tragedi 98 silam.
"Ini ekspresi politik yang sah dan merupakan bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para korban, keluarga korban yang juga sebagian orangtua dari aktivis 98 yang gugur dalam perjuangan reformasi 98," kata Usman.
Baca Juga: Aiman Witjaksono Temui Komnas HAM, Lapor soal Penyitaan HP oleh Polisi
2. Tak adanya visi misi soal HAM yang digaungkan Prabowo-Gibran
Amnesty International IndonesiaEditor’s picks
Usman mengungkapkan, menilik visi misi para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di Pemilu 2024, hanya Prabowo-Gibran yang tidak memiliki visi misi soal Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, pasangan calon lain memilikinya.
"Kalau dilihat dari visi misi para kandidat, terutama pasangan yang pertama (Anies-Cak Imin) dan ketiga (Ganjar-Mahfud) jelas ada HAM. Tapi kalau lihat visi misi di agenda calon kedua (Prabowo-Gibran) tampaknya tidak ada," ujar Usman.
Baca Juga: Pemprov Kaltim akan Bentuk Gugus Tugas Strategi Bisnis dan HAM
3. Pelanggaran HAM di Indonesia harus diselesaikan
Aksi Kamisan yang diselenggarakan di Medan rutin tiap bulannya (instagram.com/aksikamisanmdn)Lebih lanjut, Usman mengatakan, terlepas siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, suara mengenai penyelesaian pelanggaran HAM harus terus bergema. Dia pun salut kepada generasi muda yang konsisten mengikuti aksi ini.
"Meski Indonesia menghadapi kemungkinan naiknya terduga pelanggaran HAM jadi Presiden, Indonesia tetap wajib untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu melalui peradilan, karena kajahatan itu tidak mengenal kedaluwarsa, atau diputihkan dengan amnesti," kata Usman.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Relawan Targetkan 70 Persen Suara di DKI Jakarta untuk Prabowo-Gibran
Topik:
Berita Terkini Lainnya
