4 Menteri Dihadirkan di MK, Kubu Prabowo Yakin Menang PHPU

Jakarta, IDN Times - Ketua tim pembela hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengaku bahagia, lantaran keterangan empat menteri yang dihadirkan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), memperkuat pembelaan yang sudah mereka sampaikan.

Keempat menteri itu kompak menyatakan tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial jelang Pemilu 2024 yang berujung pada kemenangan paslon Prabowo-Gibran.

"Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti dalam persidangan ini. Hal itu jelas sekali disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan dua Menko. Mereka menyampaikan tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan," ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengutip pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut tidak ada bantuan dari Kementerian Sosial yang didistribusikan secara langsung ke masyarakat. Bansos didistribusikan melalui bank atau kantor pos.

"Jadi, tidak ada bansos dalam bentuk barang, seperti beras. Apa yang selama ini didalilkan bahwa ada penyalahgunaan bansos dibantah oleh Bu Risma sendiri," kata advokat senior itu.

Yusril juga menyebut tidak ada peningkatan jumlah bansos jelang Pemilu 2024. Hal tersebut, menurut pakar hukum tata negara itu, juga sudah dibantah dua menko dan dua menteri itu.

Tetapi, Yusril tak menepis ada bantuan sosial yang digelontorkan untuk memitigasi dampak dari badai El nino. Alhasil, Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian. Aktivitas itu disebut automatic adjustment.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat menyebut pemblokiran anggaran kementerian mencapai nominal Rp50 triliun.

"Itu memang diakui memang ada automatic adjustment. Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu permintaan usai dilakukan sidang kabinet. Ada juga pertemuan dengan komisi VIII DPR. Tetapi, pada 2024 ini tidak ada penyaluran bantuan sosial el nino," tutur dia.

Bantuan el nino disebut sudah berakhir pada November 2023. Yusril juga menyebut dalam pembagian bansos tidak ada titipan pesan politik. Semua pembahasan menyangkut tugas secara profesional.

Anggota tim hukum Prabowo-Gibran lainnya, Otto Hasibuan pun menyampaikan kehadiran empat menteri dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membantah dalil dari dua pemohon.

"Kan kemarin saya sudah mengatakan kehadiran empat menteri ini justru akan memperkuat posisi kami, 02, dan telah melemahkan posisi mereka. Itu telah terbukti hari ini," ujar Otto.

"Jadi, jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe. Presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan asumsi-asumsi. Presiden Indonesia tak pernah melakukan intervensi dan melanggar hukum," kata dia.

Agenda persidangan selanjutnya yaitu para pemohon dan pihak terkait diperkenankan untuk menyerahkan respons terkait keterangan empat menteri dan anggota DKPP secara tertulis pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Airlangga: Bansos Gak Ada Kaitannya dengan Pemilu 2024