500 TKA Tiongkok Ditunda Masuk ke Konawe Hingga Situasi Aman

500 TKA ditolak masuk Pemprov dan DPRD Sultra

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akhirnya menunda rencana untuk memasukan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Keputusan itu diambil usai rencana kedatangan 500 pekerja dari Negeri Tirai Bambu menuai protes baik dari parlemen dan pemerintah daerah. Mereka baru diizinkan masuk ke Indonesia usai situasinya dinyatakan aman dan normal. 

Apalagi kini Indonesia masih melawan pandemik COVID-19, di mana Tiongkok merupakan asal virus itu kali pertama menyebar. 

"Kami putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemik virus corona. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan gubernur dan ketua DPRD provinsi terkait hal tersebut,” ungkap Kepala Biro Humas  R. Soes Hindharno seperti dikutip dari situs resmi Kemnaker pada Selasa (5/5).

Ia mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memberikan instruksi kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA Tiongkok.

Lalu, mengapa 500 TKA Tiongkok itu diizinkan masuk ke Indonesia? Apakah tak bisa menggunakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan penambangan nikel bernama PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel?

1. 500 TKA hendak masuk ke Konawe untuk dipekerjakan di perusahaan smelter milik Tiongkok

500 TKA Tiongkok Ditunda Masuk ke Konawe Hingga Situasi Aman(TKA sedang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan di Konawe) ANTARA FOTO/Jojon

Seperti informasi yang telah diketahui 500 TKA asal Tiongkok itu hendak masuk ke Tiongkok untuk dipekerjakan di Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Dua perusahaan itu merupakan smelter asal Tiongkok dan berada di kawasan industri Konawe. 

Sebelum memboyong masuk 500 TKA asal Tiongkok, PT Virtue Dragon Nickel sudah lebih dulu berhasil memasukan 49 TKA dari negara yang sama. Puluhan TKA asal Tiongkok itu sempat menjalani karantina lebih dulu di Thailand, baru kemudian masuk ke Indonesia pada Maret lalu. Ketika masuk ke Tanah Air, puluhan TKA Tiongkok itu diklaim dalam kondisi sehat. 

Berdasarkan informasi, Virtue Dragon merupakan salah satu pemain besar pasar nikel di Tiongkok. Mereka masuk dan membangun pabrik smelter di Sulawesi. 

Rekam jejak pemberitaan di dunia maya menyebut pabrik itu diresmikan pada 25 Februari 2019 lalu. Bahkan, pabrik tersebut diresmikan secara langsung oleh Airlangga Hartarto yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. 

PT VDNI mulai melakukan pembangunan pabrik pada tahun 2017 di atas lahan seluas 2.253 hektar. Perusahaan asal Tiongkok itu berinvestasi dengan melakukan pembangunan pabrik pengecoran dan peleburan nickel pig iron (NPI) yang memiliki kadar nikel antara 10 persen hingga 12 persen dengan jumlah produksi 15 tungku rotary Kiln-Electric Furnance (RKEF). Kapasitas produksinya mencapai NPI 600 ribu hingga 800 ribu metrik ton per tahunnya. 

Selain Airlangga, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi turut hadir dalam peresmian smelter itu. Bahkan, Ali sempat mengapresiasi rampungnya pembangunan smelter nikel. 

Baca Juga: 500 TKA Tiongkok Lolos, Wali Kota Kendari: Gerbang Kita Tutup!

2. PT Obsidian Stainless Steel masih satu manajemen dengan PT Virtue Dragon Nickel

500 TKA Tiongkok Ditunda Masuk ke Konawe Hingga Situasi AmanANTARAFOTO/Jojojn

Sementara, PT Obsidian Stainless Steel diketahui berada satu manajemen dengan PT Virtue Dragon Nickel. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pusat Terpadu Satu Pintu Konawe, Burhan sempat mengatakan perusahaan itu mulai masuk Konawe pada 2017 lalu. 

"Perusahaan ini sama besarnya dengan Virtue. Sudah ada koordinasi jika mereka mau masuk di kawasan industri," kata Burhan tiga tahun lalu. 

PT OSS, klaim Burhan, sudah mengurus analisis dampak lingkungan sebelu memulai operasi pembangunan pabrik. 

"Pabrik ini nanti spesifik mengelola bahan turunan vero nikel. Jadi, nanti pihak Virtua yang menyiapkan bahan baku veronya, PT OSS akan mengelolanya menjadi bahan stainless," tutur dia lagi. 

Perusahaan ini sempat didemo oleh massa pada 2019 lalu karena dianggap pernah melakukan penambangan ilegal di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Aksi unjuk rasa waktu itu terjadi di depan markas Polda Sulwesi Tenggara. Kasus dugaan penambangan ilegal itu sudah sempat ditangani oleh Polda Sultra. 

Pada tahun lalu, aktivitas perusahaan sempat dihentikan. Alat berat perusahaan pun juga sempat disegel oleh pihak polisi. Tetapi, setelah itu tidak diketahui lagi kelanjutan kasus tersebut. 

3. PT VDNI menyiapkan dana Rp20 miliar untuk menangani COVID-19

500 TKA Tiongkok Ditunda Masuk ke Konawe Hingga Situasi AmanIlustrasi virus corona. (IDN Times/Mia Amalia)

PT VDNI pada akhir Maret lalu menyiapkan dana Rp20 miliar untuk mencegah meluasnya virus corona. Direktur PT VDNI, Zhou Yuan, ketika memberikan keterangan yang dibantu penerjemah, menyebut anggaran itu digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mencegah COVID-19 di Tanah Air. 

"Sejumlah sarana yang dimaksud itu di antaranya alat pelindung diri (APD), alat kesehatan,  obat-obatan dan bahan makanan cepat saji, bagi warga di Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya," kata penerjemah Indra Tomi seperti dikutip dari Antara bulan Maret lalu. 

Zhou menyebut bantuan dengan total Rp20 miliar itu akan disalurkan secara bertahap. Tahap pertama, kata dia bantuan disalurkan senilai Rp10 miliar untuk wilayah Jakarta dan area lain di RI yang menjadi zona merah. Bantuan tahap kedua, akan disalurkan bantuan senilai Rp5 miliar untuk di wilayah Sultra. Sementara, sisa Rp5 miliar lainnya disalurkan di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di dekat perusahaan. 

4. Kehadiran 500 TKA asal Tiongkok ditolak masuk oleh Pemprov dan DPRD Sultra

500 TKA Tiongkok Ditunda Masuk ke Konawe Hingga Situasi AmanGubernur Sultra H Ali Mazi (ANTARA/Azis Senong)

Kehadiran 500 TKA di tengah pandemik COVID-19, berbuah penolakan keras dari Pemprov dan DPRD Sultra. Padahal, Gubernur Ali Mazi turut serta dalam peresmian PT VDNI tahun 2019 lalu. Gubernur Ali mengatakan kedatangan ratusan pekerja dari Tiongkok di tengah meningkatnya dampak PHK sungguh melukai hati warga setempat. 

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan msyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," kata Ali seperti dikutip dari Antara pada (29/4) lalu. 

Bahkan, DPRD Sultra sudah meminta kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar pengiriman 500 TKA asal Tiongkok dibatalkan saja. 

Baca Juga: 500 TKA Tiongkok Lolos, Wali Kota Kendari: Gerbang Kita Tutup!

Topik:

  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya