Ace Hasan Jelaskan Postur Bansos yang Dituduh Penyebab Prabowo Menang

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mengklarifikasi jenis bantuan yang digelontorkan bagi warga tak semuanya berupa bantuan sosial (bansos). Ada pula insentif bagi masyarakat yang disebut sebagai subsidi.

Menurut politikus Partai Golkar itu, bansos merupakan bagian dari program Perlindungan Sosial.

"Kami pertegas klarifikasi seperti ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sesungguhnya bantuan sosial bagian dari perlindungan sosial. Ada kategori lain dari perlinsos, yaitu jaminan sosial dan subsidi lainnya," ujar Ace ketika dihadirkan sebagai saksi fakta di ruang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024).

Ace menjelaskan jaminan sosial terdiri dari dua hal, yaitu jaminan dari negara bagi warga yang kehilangan pekerjaan. Bantuan itu disampaikan dalam bentuk tunai.

Sementara, Ace melanjutkan, bantuan sosial terdiri dari dua bentuk. Pertama, bansos yang bersifat reguler. Contohnya, Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, KIP (Kartu Indonesia Pintar), hingga PIP (Program Indonesia Pintar). Kedua, bansos yang diambil dalam kondisi tertentu.

"Contoh bansos kedua ini seperti BLT el nino atau BLT BBM," kata dia.

Ace pun menjelaskan nominal perlindungan sosial yang digelontorkan pada 2024 senilai Rp496,8 triliun, tak semuanya digunakan untuk membiayai bantuan sosial. Kendati, ia tak menampik anggaran perlinsos pada 2024 hampir menyamai anggaran pada 2020 saat terjadi pandemik COVID-19. Pada 2020, anggaran perlinsos mencapai Rp498 triliun.

Ace kemudian menyebutkan secara detail peruntukan anggaran perlinsos 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun. Perlinsos yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.

Pada 2024, masing-masing program tersebut mendapat anggaran Rp28,7 triliun dan Rp45,1 triliun. Bila dijumlah maka anggaran kedua program tersebut mencapai Rp73,8 triliun.

Ia juga menyebut ada pula bansos berupa jaminan sosial kesehatan. Tetapi, bansos itu dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nominalnya mencapai Rp46,5 triliun.

Berikut detail bansos yang digelontorkan pada 2024 dan nominal anggarannya:

• Program Indonesia Pintar (PIP) dikelola oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud: Rp14,9 triliun.
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikelola oleh Kemendikbud: Rp15,1 triliun.
• Subsidi (di luar subsidi pajak), energi dan non energi dikelola oleh non K/L: Rp277,7 triliun.
• Kartu Prakerja dikelola olen non K/L: Rp5 triliun.
• BLT Dana Desa (ditransfer ke desa), pengawasan dilakukan oleh Kementerian Desa: Rp10,7 triliun.
• Perlinsos lainnya: Rp53,1 triliun.

Ace menjelaskan subsidi energi diberikan pemerintah bukan dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Subsidi itu dibayarkan pemerintah kepada PT Pertamina.

"Justru itu (subsidi energi) yang paling besar," katanya.

Maka berdasarkan data itu, Ace berharap, publik bisa membedakan mana bantuan sosial langsung, subsidi, dan jaminan sosial. "Ini tentu telah melalui proses pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama pembahasan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujarnya.

Melalui penjelasan tersebut, Ace ingin menepis tudingan dari pemohon satu dan dua, bahwa anggaran bansos sengaja ditambah secara masif jelang Pemilu 2024.

Diketahui, Ace Hasan merupakan politikus Partai Golkar yang pada Pilpres 2024 mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Ace Hasan: Politik Gentong Babi Lebih Banyak Digunakan dalam Pileg