AHY Akui Dulu Kritik IKN, Kini Bantu Jokowi Tarik Investor
Menteri ATR dan BPN, Agus Yudhoyono ketika pertama kali berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui dulu sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang berambisi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut AHY, ketika itu Indonesia sedang dilanda pandemik COVID-19, sehingga memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim bukan prioritas utama.
"Saya menyampaikan itu dengan niat yang baik. Presiden Jokowi pasti memahami. Kami hanya mengingatkan ketika itu, ada masa recovery setelah COVID-19. Tapi setelah itu semua berakhir dan diatasi, ekonomi Indonesia kini sudah mulai bangkit kembali. Ekonominya pun sudah mulai menggeliat," ujar AHY saat berkunjung ke Kaltim, Jumat, 1 Maret 2024.
Karena itu, AHY mengatakan, pemerintah tengah fokus menarik investor asing masuk ke Tanah Air untuk membantu membiayai megaproyek tersebut.
"Karena kekuatan utama dari mahakarya seperti ini, tentu bersumber dari investasi. Kita tidak ingin habis-habisan (menyedot) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tentunya. Tapi dengan (mengandalkan) investasi, baik yang datang dari dalam atau luar negeri," tutur dia.
Perbedaan sikap dan ucapan AHY itu sempat dikritik publik. Sebab, sikap Ketua Umum Partai Demokrat itu dianggap mengekor politisi senior lainnya yang tidak konsisten. AHY dinilai tak lagi kritis sejak dipercaya menjadi Menteri ATR dan BPN. Bahkan, ia kini memuji megaproyek IKN tersebut sebagai mahakarya dari pemerintahan Jokowi.
1. Kementerian ATR akan bantu siapkan lahan yang clean dan clear bagi investor
Menteri ATR, Agus Yudhoyono ketika meninjau lokasi IKN sambil joging. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)AHY menyebut kontribusi kementerian yang ia pimpin dalam pembangunan kawasan IKN yakni menyiapkan lahan yang sudah jelas perizinannya, dan tak memiliki masalah hukum. Tujuannya, untuk mempermudah menarik calon investor ke IKN.
"Kementerian ATR juga punya peran penting untuk menyediakan lahan yang clean dan clear, bisa dikatakan demikian. Kami berharap para investor bisa punya keyakinan dan kepastian hukum, hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha secara komersial. Bisnis pun diharapkan bisa berkembang," ujarnnya.
Dengan demikian, kata AHY, pembangunan IKN diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi tidak hanya bagi masyarakat di sekitar IKN, tetapi tingkat nasional. "Ini yang menjadikan optimisme bagi kami bahwa Indonesia harus memiliki daya tarik bagi investor," tutur dia.
Baca Juga: AHY Dulu Kritik IKN, Kini Dukung Proyek Ibu Kota Baru
2. AHY puji konsep pembangunan IKN ala Jokowi
Menteri ATR dan Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono semobil dengan Presiden Jokowi meninjau proyek IKN. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)Dukungan AHY bagi pembangunan IKN juga disampaikan dalam bentuk video yang diunggah pada Jumat malam, di akun Instagramnya. Dalam video yang berdurasi 4 menit 50 detik itu, dia terlihat lari pagi menuju ke titik helipad. Di sana, ia bisa melihat area pembangunan IKN.
AHY mengaku kagum dengan visi Presiden Jokowi yang akan membangun IKN dengan konsep kota pintar dan kota hutan. "Insyaallah (area ini) akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai," ujar AHY dalam video tersebut.
AHY menyebut IKN bakal menjadi pusat ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, IKN adalah representasi Indonesia yang maju.
Editor’s picks
"Ini adalah representasi Indonesia Emas 2045," ujar AHY, dalam video tersebut.
AHY bahkan memuji visi Jokowi yang menggadang-gadang ingin mewujudkan konsep ibu kota yang ramah lingkungan dan mengandalkan energi terbarukan.
"Bukan saja ibu kota baru akan menjadi kota yang cerdas, tetapi juga sangat ramah lingkungan. Sebuah kehidupan yang benar-benar di tengah hutan, sebuah ekosistem yang harus kita jaga. Kata kuncinya adalah sustainablility," tutur dia.
Menurut AHY, konsep pembangunan ibu kota baru yang ramah lingkungan bisa mencegah dampak buruk dari krisis iklim dan perubahan cuaca yang ekstrem.
"Krisis iklim telah membuat bumi kita lebih kering dan juga banyak masalahnya. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus memikirkan masa depan anak dan cucu kita," ujarnya.
"Saya mewakili keluarga besar ATR dan BPN ingin memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah untuk bisa mewujudkan mahakarya ini. Sebuah project yang bisa menjadi kebanggaan kita semua," imbuh AHY.
3. Bergabungnya Demokrat ke pemerintahan Jokowi tak akan turunkan elektoral
Presiden Jokowi dan Ketum Demokrat AHY bertemu di Yogya (Dok. Partai Demokrat)Sementara, menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, sikap AHY yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi usai pemungutan suara adalah langkah cerdas. Sebab, langkah AHY tidak akan berpengaruh pada elektoral Demokrat.
Karena Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sudah lewat. Dalam proses real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun, Demokrat sudah berhasil meraih suara sementara 7,42 persen.
"Langkah Demokrat yang berkoalisi dengan Jokowi-Ma'ruf Amin pasca-pencoblosan, artinya sudah tidak lagi ada dampaknya. Pintarnya Demokrat di sana," ujar Ujang, ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 26 Februari 2024.
Ujang mengatakan AHY sudah lama ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi, tetapi selalu dihalangi PDI Perjuangan (PDIP). Demokrat jeli melihat peluang saat relasi Jokowi dan PDIP sudah retak.
"Peluang itu langsung diambil oleh AHY. Baru kali ini," tutur dia.
Langah politik AHY yang bersedia menerima jabatan menteri meski hanya delapan bulan pada sisa pemerintahan Jokowi, menurut Ujang, tidak ada ruginya. Karena, menurut dia, AHY bisa saja kembali diangkat menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang notebene kelanjutan pemerintahan Jokowi.
"Meskipun nanti di pemerintahan Prabowo-Gibran, AHY akan dapat kursi menteri lagi. Sudah pasti dia akan dapat, karena kan sudah bergabung ke pemerintahan," ujar Ujang.
Baca Juga: Politisi Demokrat: Moeldoko Tetap Harus Minta Maaf ke SBY dan AHY
Topik:
Berita Terkini Lainnya
