AHY Memaafkan tetapi Tak Lupakan Perbuatan Moeldoko ke Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku memaafkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang bolak-balik ingin merebut parpol berlambang bintang mercy itu. Meski begitu, bukan berarti dia melupakan semua perbuatan Moeldoko selama dua tahun delapan bulan terakhir.
Selama itu, Moeldoko berusaha mengesahkan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Moeldoko ditunjuk sebagai Ketum Demokrat pada KLB di Medan.
"Kami sebenarnya orang yang pandai memaafkan tapi tidak melupakan begitu saja. Para kader juga demikian. Bagian yang tidak melupakan itu banyak aspeknya," ungkap AHY ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).
Ia mengatakan belum bisa menjelaskan langkah lanjutan yang bakal ditempuh Partai Demokrat terhadap kubu Moeldoko. Namun, ia menggarisbawahi Partai Demokrat sudah tak mempan ditakut-takuti atau diancam.
"Kami sudah kebal terhadap ancaman-ancaman itu. Yang pasti kami punya inisiatif, sesuatu yang akan dijalankan. Kami tidak tergoda dan melenceng dari tujuan besar kami," kata dia.
Ia memastikan tujuan utama Demokrat bukan untuk beradu dengan Moeldoko. Justru mantan Panglima TNI itu yang datang tiba-tiba ingin merebut Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko tidak pernah menjadi kader Demokrat.
Alih-alih fokus memberikan respons lebih kepada Moeldoko, AHY ingin fokus menghadapi pemilu 2024. Sebab waktunya tersisa 200 hari lagi.
Baca Juga: AHY Tak Setuju Cawapres Anies Harus dari Jateng dan Jatim
1. AHY duga kuat perebutan Partai Demokrat dilakukan terkait isu pemilu 2024
Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers pada Jumat, 11 Agustus 2023. (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)Di sisi lain, AHY tetap meyakini upaya hukum yang dilakukan Moeldoko bukan sekadar untuk mendapatkan validasi kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan. Melainkan sekaligus untuk merampas Demokrat dari para pendirinya lalu melemahkan kekuatan partai dengan lambang bintang mercy itu. Apalagi momentumnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun menjelang pemilu 2024.
"Ya, boleh saja di-deny dan mengatakan 'ah, Demokrat mengada-ada saja.' Tetapi, saya rasa tidak terlalu sulit untuk merasakan dan juga mengikuti apa yang terjadi di politik Indonesia saat ini. Dalam kaitan itu, kami punya hak untuk mengatakan dengan jelas bahwa memang benar upaya pembegalan partai ini agar Demokrat tidak punya kekuatan atau melemahkan kekuatan Demokrat secara signifikan," ujar AHY.
Ia menambahkan seandainya rencana merampas Demokrat itu terwujud, maka akan mengganti semua arah dan kebijakan.
"Semula kita tadinya mau ke utara malah dibawa ke selatan. Jadi, tidak perlu terlalu sulit kita membayangkan dan merasakan itu," ujarnya lagi.
Ia mengatakan, seandainya Demokrat berhasil dirampas Moeldoko, partai itu tetap eksis di dunia politik. Namun, jati dirinya sudah berbeda.
"Ya, Demokrat tetap ada. Tapi, pastilah tidak sesuai dengan jati dirinya karena yang bersangkutan bukan lah anggota Partai Demokrat, bukang yang berjuang bersama Demokrat selama ini," katanya.
Baca Juga: AHY: Putusan MA soal Gugatan Moeldoko Kado Terindah di Ultah Saya
2. AHY akui sempat temui Presiden Jokowi di awal Moeldoko cawe-cawe Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)AHY mengaku pernah menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Bogor. Hal itu terjadi di awal upaya pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko.
"Beliau (Presiden) ketika itu mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi, saya menyampaikan ini sudah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung sehingga saya melalui surat sebelumnya, diundang ketika itu di Istana Bogor. Kami ingin mendengarkan langsung seperti apa duduk perkaranya," ujar AHY.
Ia pun memahami ekspektasi masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mengambil tindakan tegas kepada Moeldoko. Namun, hingga saat ini langkah tersebut tidak diambil Jokowi.
"Misalnya ada langkah-langkah yang menentukan. Misalnya kalau KSP Moeldoko terbukti melakukan perbuatan yang tidak etis, merampas partai yang berdaulat, harusnya ada hal-hal lain. Selain hanya ditanya," tutur dia.
AHY pun memilih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi. Sebab, ia sadar soal pemecatan menteri atau pejabat di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
Baca Juga: AHY: Upaya Pembegalan Demokrat Terus Dilakukan Agar Partai Ini Melemah
3. Demokrat selalu waspada terhadap upaya perebutan lainnya
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)AHY mengaku Partai Demokrat tak akan menurunkan kewaspadaan meski sudah ada putusan PK dari MA.
"Semoga langkah Demokrat lebih ringan (dalam menyongsong pemilu). Tapi, saya tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Saya hanya senang jika kita selalu waspada, terlecut. Bukan karena ada pencapaian baru lalu membuat kita merasa tenang-tenang," ungkapnya.
Meski begitu, AHY mengaku lega karena sudah ada kepastian tentang masa depan Demokrat. Selama beberapa tahun terakhir, AHY menilai, partai tersebut seperti diikat pada tangan dan kaki.
"Selama ini kita kayak separuh diikat tangan dan kaki. Ini jangan-jangan (dikabulkan). Perasaan di-PHP-in itu ada ya. Perasaan digantung itu gak enak. Nah, kita merasa begitu tuh," ujarnya.
Ia pun mendengar berita yang berseliweran bahwa meski sudah 18 kali menang di pengadilan tetapi bakal dikalahkan di tahap PK.
"Tapi, kami tetap cool, calm and confidence," katanya.
Baca Juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Legawa Terima Putusan MA yang Tolak PK
Berita Terkini Lainnya
