Analis Militer: Dudung Tak Dipilih Jadi Panglima karena Langgar Tugas
KSAL Laksamana Yudo Margono memberikan brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR, Puan Maharani pada Senin, 28 November 2022. (Tim media Puan Maharani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Analis militer dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Connie Rahakundini Bakrie sudah menduga calon tunggal Panglima TNI selanjutnya bukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman. Hal itu lantaran Dudung memiliki catatan pelanggaran yang tergolong berat yakni pengerahan personel militer untuk merundung anggota DPR, Effendi Simbolon. Pangkal permasalahannya lantaran Effendi menyebut TNI adalah gerombolan.
"Itu kan satu bentuk pelanggaran sebagai kepala staf, dia seharusnya bersyukur tidak dipecat. Karena kepala staf bertugas membina pasukan bukan mengerahkannya. Pengguna kekuatan itu ada di tangan Panglima TNI. Itu pun harus seizin DPR," ujar Connie ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Selasa, (29/11/2022).
"Jadi, ketika seorang kepala staf menggunakan kekuatannya baik dengan atau tanpa peluru, seperti media sosial, itu masuk ke dalam teror psikologi atau propaganda. Itu fatal banget hukumannya," tutur dia lagi.
Ia menyebut sejak Dudung melakukan kesalahan fatal tersebut, Connie yakin Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana Yudo Margono. Meski begitu, ia tak menampik ada upaya-upaya dari pendukung Dudung agar mantan Pangkostrad itu yang dipilih presiden menjadi Panglima TNI.
"Pak Dudung tetap ngotot (ingin jadi Panglima TNI), tetapi kan gak bisa. Presiden Jokowi kan sudah firm (Panglima TNI selanjutnya Yudo)," ujarnya.
Sementara, di media sosial, sempat muncul bertebaran narasi yang menyebut bila Yudo yang dipilih menjadi calon tunggal Panglima TNI, maka ia memiliki beban berat. Lantaran, dua kecelakaan alutsista terjadi saat ia menjabat KSAL. Dua kecelakaan itu yakni tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 yang menewaskan 53 anggota TNI AL dan pesawat latih G-36 Bonanza T-2503 yang menyebabkan dua prajurit gugur.
Apakah dua kecelakaan itu bakal menjadi catatan ketika Yudo mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI?
1. Connie yakin dua kecelakaan alutsista tak jadi penghambat Yudo saat fit and proper test
Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)Lebih lanjut, menurut analisa Connie, dua kecelakaan alutsista itu tidak akan menjadi catatan anggota komisi I DPR saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) nanti. Rencananya, uji kepatutan dan kelayakan itu bakal digelar pada Rabu, (30/11/2022). Namun, pimpinan komisi I menyebut masih harus menunggu rapat dari Badan Musyawarah lebih dulu.
"Enggak, gak akan (jadi catatan). Kan sejak kejadian itu sudah banyak proses yang dijalankan dan sudah terbukti peristiwa tersebut bukan tanggung jawab Pak Yudo," ujar Connie.
Ia menambahkan narasi yang tersebar di media sosial dan kembali mengungkit dua peristiwa kecelakaan alutsista itu adalah usaha dari orang-orang yang frustasi. Mereka ingin menggolkan Dudung sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Di sisi lain, kata Connie, Presiden Joko "Jokowi" Widodo ingin meninggalkan warisan baik di akhir masa kepemimpinannya. Warisan tersebut yakni mewujudkan poros maritim dunia dan nawacita.
"Beliau kan selalu bilang sudah waktunya kita tak lagi memunggungi laut," katanya lagi.
Baca Juga: Profil Yudo Margono: Anak Petani yang Terpilih Jadi Panglima TNI
2. Durasi kepemimpinan Yudo yang pendek akan dibawa untuk wujudkan poros maritim dunia
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono ketika memimpin TNI AL latihan militer bersama di Super Garuda Shield 2022. (Dokumentasi Dispenal)Sementara, durasi masa kepemimpinan Yudo pun bakal tergolong singkat sebagai Panglima TNI nanti. Sebab, pada November 2023, ia bakal memasuki masa pensiun. Connie tetap optimistis bahwa Yudo bisa membuat road map pertahanan yang fokus ke penguatan maritim dalam jangka waktu 10 bulan.
"Ini tentara ya yang kita omongin. Cara kerja tentara itu, bila dari atas sudah A maka hingga ke level bawah Z akan ikut. Jadi, cara kerjanya sangat berbeda dengan orang sipil," kata Connie.
Ia mengambil contoh kepemimpinan Andika yang durasinya kurang lebih sama seperti Yudo nanti. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, kata Connie, Andika dinilai memenuhi janji yang disampaikannya ketika uji kepatutan dan kelayakan.
"Kan Pak Andika pernah menjanjikan dengan apa yang Beliau miliki, Beliau akan berbuat yang terbaik untuk TNI. Hal itu kan kemudian dibuktikan dengan membangun hubungan kolaborasi, kerja sama militer antar negara, latihan militer bersama dan lain sebagainya," tutur dia lagi.
Sementara, dalam kepemimpinan Yudo nanti, militer Indonesia akan dibawa untuk mewujudkan poros maritim dunia.
3. Jokowi pilih Yudo jadi Panglima TNI supaya ada rotasi antar matra
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kedua dari kanan) mendampingi Presiden Joko "Jokowi" Widodo membuka rapim TNI-Polri. (www.instagram.com/@kemhanri)Sementara, menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan mengapa Presiden Joko "Jokowi" Widodo memilih Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Pertama, ia saat ini menduduki posisi kepala staf dan masih aktif di TNI. Kedua, Jokowi turut mempertimbangkan rotasi matra untuk jabatan sebagai Panglima TNI.
"Calon Panglima TNI itu kan selalu dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI. Dalam hal ini yang memenuhi syarat hanya tiga saja kan? Apakah itu KSAU, KSAD, atau KSAL. Dalam hal ini Pak Presiden memilih dari KSAL," ungkap Pratikno di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, (28/11/2022).
Ia juga menepis adanya wacana semula KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang sempat dipertimbangkan menjadi calon Panglima TNI lantaran untuk menjaga situasi agar tetap kondusif jelang pemilu. "Yang jelas sebagaimana surpres yang dikirimkan ke DPR, yang dicalonkan adalah KSAL," kata dia.
Artinya, peluang Dudung untuk menduduki kursi Panglima TNI pudar lantaran ia bakal pensiun pada November 2023. Yudo juga bakal memasuki masa pensiun dari TNI pada bulan yang sama.
Pratikno juga menyebut adanya pertimbangan dari Jokowi terkait rotasi matra di TNI. "Saya rasa itu lah salah satu pertimbangan Pak Presiden (memilih calon Panglima TNI). Karena semua (kepala staf) kan dianggap memenuhi syarat," tutur dia lagi.
Baca Juga: Terungkap! KSAD Dudung Beri Instruksi Prajurit Protes Effendi Simbolon
Berita Terkini Lainnya
