Anggota DPR: Anggaran untuk TNI Kecil, Dianggap Tak Bakal Ada Perang
Utut Adianto (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, nominal anggaran pertahanan Indonesia per tahunnya masih tergolong sangat kecil. Idealnya, anggaran pertahanan RI mencapai tiga kali lipat yang dianggarkan saat ini. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp134,3 triliun.
"Anggaran pertahanan kita di awal COVID-19 mencapai Rp150 triliun, lalu Rp134 triliun dan tahun depan mencapai Rp134 triliun. Kalau berdasarkan matra, Angkatan Darat di angka Rp55 triliun, Angkatan Laut mendekati Rp24 triliun, dan Angkatan Udara dialokasikan Rp19 triliun. Apakah ini sudah cukup? Tentu itu jauh dari cukup," ujar Utut ketika memberikan pemaparan dalam rangka HUT TNI seperti dikutip dari YouTube PDI Perjuangan, Senin (10/10/2022).
"Idealnya, (anggaran pertahanan) bila dibandingkan negara seperti Singapura, itu dikalikan dua atau kali tiga dari angka-angka ini. Tetapi, pertanyaannya kan apakah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita mampu?" kata politisi dari PDIP tersebut.
Ia menjelaskan, salah satu alasan mengapa pemerintah enggan untuk terus menaikan anggaran pertahanan lantaran sebagian pejabat berpikir perang konvensional sudah tidak mungkin terjadi. Mereka baru tersadar peristiwa itu masih bisa terjadi ketika Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.
"Baru lah mereka (para pejabat) sadar bahwa kita rentan (diserang negara lain). Alutsista kita jauh dari kata memadai. Padahal, dulu di awal kemerdekaan, Bung Karno berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan peralatan perang terhebat di bumi belahan selatan," tutur dia lagi.
Ia mengklaim bahwa PDIP melalui fraksi di DPR meminta agar anggaran pertahanan terus ditingkatkan. Namun, faktanya belum semua pihak sepakat untuk terus meningkatkan nominal anggaran pertahanan.
"Padahal, bila semua pihak sepakat perang konvensional masih sangat mungkin terjadi, maka TNI bisa beli alat lebih besar dan pasukan bisa dilatih dengan lebih top lagi," ujarnya.
Lalu, seperti apa kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh TNI saat ini?
1. TNI hanya memiliki stok peluru untuk perang selama tiga hari
Prajurit TNI dan anggota Basarnas mengeluarkan logistik untuk korban gempa bumi Mamuju dan Majene dari pesawat Hercules A 1321 TNI AU saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Lebih lanjut, Utut menjelaskan bila perang benar-benar terjadi dan Indonesia ikut terlibat, maka TNI hanya memiliki stok peluru untuk tiga hari peperangan. "Kalau (sudah dipakai) tiga hari, maka habis dia. Ini kan miris untuk negara sebesar Indonesia," kata mantan atlet catur nasional itu.
Ia mengatakan, pada 2023 Indonesia dialokasikan memiliki anggaran Rp3.061 triliun. APBN sebesar itu diperoleh dari pendapatan pajak (Rp2.000 triliun) dan pendapatan non pajak (Rp400 triliun). Sedangkan, defisit tahun depan diperkirakan mencapai 3 persen dari PDB.
"Idealnya militer kita itu, menurut saya (punya anggaran) 2 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) yang berjumlah Rp18 ribu triliun, atau sekitar Rp360 triliun," tutur dia.
Ia mengatakan, usai membeli alutsista maka permasalahan belum usai. Sebab, agar alutsista berusia panjang dibutuhkan perawatan yang baik. Hal tersebut juga membutuhkan anggaran khusus.
"Karena kita ini negara pengguna teknologi dan bukan pencipta. Maka, perawatan alutsistanya harus baik," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Kemhan Dapat Rp134,3 T, Ini 10 Kementerian Anggaran Tertinggi 2023
2. Deretan alutsista yang dimiliki Indonesia tak semuanya siap digunakan berperang
Pengamat Isu Militer dan Pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan. (IDN Times/Santi Dewi)Sementara, pengamat isu militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, mengusulkan agar nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) diganti menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Perubahan ini tak sekedar pergantian nama, tetapi juga visi tentara akan dibawa ke mana.
"Ketika namanya menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia, kita jadi tahu mesti ke mana dan alutsista apa saja yang harus dibeli. Karena dampak perang konvensional saat ini menyebabkan, alat yang harusnya bisa dibeli kemudian ditahan oleh negara lain," kata Connie dalam diskusi yang sama.
Di sisi lain, Connie mengingatkan agar Indonesia tidak bangga dulu dan memamerkan sudah memiliki demikian banyak alutsista. Dari deretan alutsista itu, rupanya tidak semua siap digunakan untuk berperang.
"Kesiapannya itu sangat jauh dari tampilan fisik yang ada. Jadi, jangan rakyat dinina bobokan dengan hal tersebut. Kesiapan itu terkait MRO (Maintenance, Repair and Operation), punya gak kita dananya," katanya.
"Saat membeli satu alutsista, maka dana yang dibutuhkan itu bukan sekedar harga alutsistanya saja, melainkan tiga kali lipat dari harga peralatan perang itu. Karena itu dihitung dari pembelian, dispossal hingga MRO," tutur dia lagi.
3. Dana untuk keperluan TNI selalu dianggap terbatas dan sulit ditambah
Kapal selam Cakra 401, yang dijuluki "kakak" KRI Nanggala 402 karena memiliki kemiripan spesifikasi kapal selam. (www.facebook.com/@pesawatkapaldanhelikoptertempur)Lebih lanjut, Connie pun mempertanyakan mengapa dengan ancaman perang yang semakin terbuka, tetapi anggaran untuk TNI kerap dinyatakan terbatas dan sulit dinaikan. "Tetapi, kalau untuk keperluan lain, anggarannya selalu ada. Kenapa begitu ya?" tanya Connie di diskusi tersebut.
Pertanyaan itu langsung dijawab Utut yang merespons hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan cara pandang soal peperangan. Tak semua pejabat tinggi di Tanah Air menilai perang konvensional akan terjadi di Indonesia.
"Anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan bansos. Negara kita ini kan semua ingin diurus, tidak jelas yang menjadi mandatory itu apa. Karena itu semua merasa kurang dan gak ada satu pun yang happy," ujar Utut.
Ia menyebut bila PDIP pada Pemilu 2024 diberi kepercayaan untuk kembali menang, maka mereka berjanji bakal memperkuat TNI.
Baca Juga: Uang Muka Sudah Dibayar, Jet Tempur Rafale Pesanan RI Baru Tiba 2026
Berita Terkini Lainnya
