Cak Imin Nilai Food Estate Gagal Cegah Kenaikan Harga Pangan
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar ketika di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (www.instagram.com/@cakiminnow)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, ikut mengkritisi program ketahanan pangan (food estate) yang diluncurkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, food estate dianggap gagal untuk mencegah kenaikan harga pangan yang masih terjadi hingga saat ini.
Ia mengusulkan produktivitas pangan harus digerakan secara massif dengan meningkatka produktivitas lahan.
"Bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat serta petani. Dengan cara apa? Dengan cara pengorganisasian manajemen tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah. Maka, pemilik-pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan," kata Cak Imin di Jakarta Selatan pada Rabu (27/9/2023).
Koordinasi itu, kata Cak Imin, dapat dipimpin oleh pemerintah.
"Selama ini food estate sudah terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujar dia.
Ia mengatakan bila terus menggunakan mekanisme food estate, maka akan jadi berbahaya. Sebab, pada satu titik tertentu, negara-negara akan membatasi ekspor bahan pangannya karena berbagai alasan, salah satunya el nino yang berkepanjangan.
"Kalau kita tidak bisa impor, lalu mau makan bahan pangan dari mana? Kecuali berswasembada," ujarnya lagi.
Apakah ini berarti seandainya Koalisi Perubahan yang berkuasa maka program food estate tidak akan dilanjutkan?
1. Cak Imin klaim food estate sudah dihentikan
Presiden Jokowi meninjau food estate di Kabupaten Keerom, Papua (dok. Sekretariat Presiden)Lebih lanjut, menurut Cak Imin program food estate sudah dihentikan. Sehingga, memang tidak perlu dilanjutkan lagi.
"Kan (program) itu sudah diberhentikan. Sudah berhenti. Maka harus ada switch yaitu menggunakan lahan-lahan rakyat secara intensifikasi di-manage sebagai perusahaan raksasa negara," kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Namun, klaim Cak Imin itu tidak sesuai. Buktinya, Kementerian Pertanian tetap mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan program food estate. Mentan Syahrul Yasin Limpo menyebut dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 senilai Rp2,76 triliun, Rp421 miliar di antaranya bakal diberikan untuk kelanjutan megaproyek food estate.
"Food estate yang sudah existing ini bisa di-booster. Yang tadinya indeks pertanaman cuma 1 kali, satu tahun bisa ditanami bisa tidak, itu dimaksimalkan," ujar Syahrul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, pada 30 Agustus 2023 lalu.
Selain intensifikasi, Syahrul mengatakan kemungkinan juga melakukan extensifikasi lahan di lahan food estate yang ada. Dana ini akan disalurkan di enam provinsi dan 50 kabupaten. Sejumlah provinsi yang akan kebagian dana pengembangan food estate antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, hingga Pulau Jawa.
Baca Juga: Food Estate Dikritik PDIP, Jokowi: Bangun Lumbung Pangan Tak Mudah
2. PDIP kritik food estate sebagai tindak kejahatan lingkungan
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Sebelumnya, program food estate yang merupakan proyek mercusuar Presiden Joko "Jokowi" Widodo, justru dikritik keras parpol tempat mantan Gubernur DKI Jakarta itu bernaung.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan jika food estate bagian dari tindak kejahatan lingkungan. Ia mengungkapkan hal tersebut ketika dimintai tanggapannya soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan senilai Rp1 triliun masuk ke parpol untuk pembiayaan pemilu 2024.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," beber Hasto pada 15 Agustus 2023 lalu.
Ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tutur dia lagi.
3. Jokowi tanggapi santai kritik, nilai wajar bila terjadi kegagalan pada proses tanam pertama
Presiden Jokowi mengajak masyarakat makan di restoran ketika kunjungan kerja (kunker) ke Blora, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)Presiden Jokowi kemudian angkat bicara untuk menanggapi kritik dari PDIP soal kegagalan proyek food estate atau lumbung pangan. Jokowi menilai wajar bila terjadi kegagalan di proses penanaman pertama.
Namun demikian, menurut dia, angka keberhasilan panen pada tanaman berikutnya akan semakin meningkat dan akan mulai normal pada tanaman keenam.
"Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya keenam ketujuh itu baru pada kondisi normal," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023 lalu.
Karena itu, Jokowi pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek food estate ini tidak mudah seperti yang dibayangkan.
"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik," tutur dia lagi.
Baca Juga: PDIP Sebut Program Food Estate Jokowi Bagian dari Kejahatan Lingkungan
Berita Terkini Lainnya
