Demokrat Janji Bakal Tetap Kritis meski AHY Ditarik Jadi Menteri
Ilustrasi AHY memberikan kuliah umum di Unair (theyudhoyonoinstitute.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengklaim parpol dengan lambang bintang Mercy itu tetap bakal bersikap kritis mengawal pemerintahan meski Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah jadi menteri. Ia mengatakan Demokrat tetap bisa memperbaiki dari dalam dan jadi jembatan bagi aspirasi publik bagi pemerintahan Joko Widodo.
"Dengan masuknya AHY ke pemerintahan, itu bukan berarti sikap kritis itu akan berubah. Karena bagaimanapun, konteksnya mengkritisi itu mengawal pemerintahan ini agar melakukan yang terbaik. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, pelaksanaan di lapangannya itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara ini," ujar Herzaky melalui pesan suara kepada IDN Times pada Jumat malam (23/2/2024).
Ia pun menepis sikap AHY menerima tawaran posisi menteri bertolak belakang dengan cara Demokrat yang tetap ingin bersikap kritis. Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), kata Herzaky, merupakan amanah besar dari Presiden Jokowi.
"Bagaimana sebelumnya kita mengkritisi, berada di luar, tetapi hari ini kita sekarang menjadi bagian bagaimana bisa memperbaiki dari dalam bagi aspirasi publik. Apa yang masih kurang dan dapat kita benahi. Kami memiliki ruang dan kesempatan bagaimana bisa melakukan perubahan, memperjuangkan konstituen partai kami," tutur dia lagi.
Pernyataan Herzaky itu untuk sekaligus merespons komentar yang berseliweran di dunia maya bahwa Demokrat rela ikut di barisan pemerintahan Jokowi lantaran dapat jabatan. Padahal, posisi Menteri ATR hanya dipegang sekitar delapan bulan.
Baca Juga: Wasekjen Demokrat: Hak Angket Kecurangan Pemilu Agak Berlebihan
1. Buku 'Cawe-Cawe Jokowi' karya SBY kembali diungkit oleh publik
Buku berjudul 'The President Can Do No Wrong' karya Susilo Bambang Yudhoyono. (www.twitter.com/@Abaaah)Seiring dengan masuknya AHY ke dalam kabinet Indonesia Maju, publik kembali menyinggung buku yang pernah ditulis oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buku setebal 27 halaman itu diberi judul "Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong." Buku tersebut dirilis pada Juni 2023 dan semula hanya ditujukan bagi kalangan internal Partai Demokrat.
Di dalam buku tersebut, Presiden ke-6 RI itu mewanti-wanti Jokowi agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung capres pilihannya. Namun, kini, yang terjadi justru AHY ikut menjadi pembantu Jokowi.
Maka, sikap Partai Demokrat tersebut dinilai oleh publik tidak konsisten. Di media sosial, sikap Demokrat yang memilih bergabung ke pemerintahan Jokowi pun dikritik oleh publik.
"Kadernya sembilan tahun disuruh jadi oposisi. Tapi, ketumnya incer posisi menteri yang cuma 6 bulan. Standar sekali cara berpikirnya," demikian cuit warganet di platform X dan dikutip pada hari ini.
"Kritik cawe-cawe presiden dalam bukunya SBY salah satu upaya menjadikan AHY masuk ke tampuk pemerintahan," kata warganet lainnya.
"Sudah jangan dibahas lagi bukunya. Yang penting bapak sudah bisa cariin kerja buat anaknya," ujar warganet.
Menurut Herzaky, buku yang ditulis oleh SBY tersebut merupakan pengingat awal agar demokrasi di Indonesia terjaga kualitasnya. Buku tersebut, katanya, ditulis jauh sebelum AHY dilantik menjadi Menteri ATR. Sehingga, tidak tepat bila buku itu dikait-kaitkan dengan masuknya AHY ke dalam kabinet.
"Mengapa masih dibentuk framing-framing yang sebenarnya tidak pas dan tidak tepat untuk itu, gitu," kata Herzaky lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: SBY Tulis Buku Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe, Disampaikan untuk Kader
2. Analis politik nilai AHY diberi kursi menteri untuk hadang bergulirnya hak angket
Ilustrasi AHY dilantik jadi Menteri ATR/BPN (Instagram.com/agusyudhoyono)Sementara, menurut analis politik dari Universitas Jember, Dr. M. Iqbal, pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hadiah dari Jokowi. Posisi itu pun, kata Iqbal, sudah mendapatkan restu dari capres yang saat ini sedang unggul dalam penghitungan suara, Prabowo Subianto.
"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen dan menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN," ujar Iqbal seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Sabtu (24/2/2024).
Apalagi bila dihitung jumlah kursi parpol pendukung Jokowi dan Prabowo melawan koalisi Anies-Ganjar, justru koalisi paslon 02 masih lebih rendah. Berdasarkan hasil pileg 2019, total kursi koalisi parpol pengusul hak angket mencapai 314. Sedangkan, koalisi penentang hak angket ada di angka 261.
Kedua, itu sesungguhnya adalah hadiah. Menurut Iqbal, hadiah yang akhirnya diterima itu merupakan tamparan politik Jokowi kepada SBY dan Partai Demokrat. Sebab, sebelumnya parpol berlambang bintang mercy itu mengkritik pemerintah yang memaksa warga di Pulau Rempang agar bersedia dipindahkan.
Namun, buktinya usai sembilan tahun menjadi oposisi, Demokrat malah luluh usai berada di koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran.
3. AHY bantah terima jabatan Menteri ATR karena hadiah setelah dukung Prabowo
Hadi Tjahjanto dan AHY usai pelantikan pada Rabu (21/2/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sementara, AHY membantah, jabatan Menteri ATR/BPN yang dipercayakan oleh Jokowi merupakan hadiah karena telah mendukung paslon nomor urut dua.
Menurutnya, penilaian kursi menteri adalah hadiah bagi Partai Demokrat karena mendukung Prabowo-Gibran merupakan pandangan yang sempit. Sebab, sejak awal Partai Demokrat ingin berjuang di parlemen dan eksekutif agar pemerintahan dapat berjalan baik.
Namun, karena dinamika politik yang terjadi hal tersebut membuat Demokrat yang sebelumnya mengambil posisi sebagai opisisi hampir satu dekade, kini memilih ikut mendukung pemerintahan Jokowi.
"Yang terjadi hari ini adalah bagian perjuangan, karena Demokrat ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permasalahan yang perlu diperbaiki dan sempurnakan," ujar AHY di Istana Kepresidenan pada 21 Februari 2024 lalu.
"Jadi, saya tidak melihat seperti itu (hadiah mendukung Prabowo-Gibran). Karena terlalu banyak asumsinya atau praduganya," tutur dia lagi.
Baca Juga: Politisi Partai Demokrat: Isu Forum Guru Besar untuk Gagalkan Pemilu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
