Deretan Kritik Puan buat Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berjalan di depan Ketua DPR Puan Maharani usai memberikan pidato kenegaraan di gedung parlemen, Senayan pada Senin, 16 Agustus 2021 (ANTARA FOTO/Bagus Indahono/Pool)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sidang Tahunan MPR 2021 dimanfaatkan Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Puan mengkritik kebijakan pemerintah soal penanganan pandemik COVID-19 yang belum maksimal.
Hal itu termasuk kebijakan pemerintah yang kerap berubah dan tidak disosialisasikan dengan baik. Alhasil, baik petugas di lapangan dan warga menjadi kebingungan serta menjadi korban.
"Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemik COVID-19 dan dampaknya. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan," ujar Puan ketika menyampaikan pidatonya pada Senin pagi (16/8/2021).
Bahkan, Puan turut menyentil strategi pemerintah dalam menyiasati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di saat APBN menurun dan dana yang dibelanjakan malah meningkat sebagai dampak pandemik COVID-19, Puan mendorong agar pemerintah melakukan strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Di sisi lain, saat berbelanja, pemerintah disentil untuk lebih rasional menggunakan dana.
Tetapi, dalam kacamata pengamat politik, sentilan Puan kepada kebijakan pemerintah semata-mata bukan hanya bertujuan untuk mengawasi. Namun, ada dugaan, Puan ingin menaikan elektabilitasnya agar bisa maju di Pilpres 2024.
Analis politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai sikap Puan yang akhir-akhir ini mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, tak terlepas dari kepentingan elektabilitas dan parpolnya, PDIP.
"PDIP Perjuangan kan tetap perlu menjaga konstituen, karena memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Hendri ketika dihubungi pada Senin (16/8/2021).
Apalagi, saat ini semakin kasat mata, Jokowi terlihat lebih dekat ke Golkar dibandingkan ke PDIP dalam penanganan pandemik COVID-19. Jokowi memasang dua orang yang ia percaya untuk menangani pandemik.
"Pertama, Airlangga Hartarto, dia Menko dan ketum Golkar (jadi komandan PPKM luar Jawa-Bali). Satu lagi, Pak Luhut (komandan PPKM Jawa-Bali) yang juga dari Golkar," katanya lagi.
Lalu, apa komentar Presiden Jokowi usai mendengar sentilan langsung dari Puan?
1. Delapan kritik Puan terhadap kebijakan penanganan pandemik COVID-19
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ketika melakukan vaksinasi massal di Surabaya (ANTARA FOTO/PDIP Jatim)Mengutip naskah pidato yang telah disampaikan, setidaknya ada delapan kritik yang disampaikan Puan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Kritikan Puan yakni:
- Pemerintah didesak agar mempercepat vaksinasi sambil di waktu yang bersamaan meningkatkan tes, lacak dan pengobatan pasien.
- Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dioptimalkan agar bisa mengurangi penularan virus corona. Di sisi lain, warga asing yang tetap dibolehkan masuk saat PPKM harus diawasi secara ketat.
- Pemerintah harus mampu mengatasi dampak pandemik, khususnya kesejahteraan warga yang menurun. Banyak dari mereka yang terdampak PHK sehingga tak lagi mampu membeli kebutuhan pokok. Pemerintah didesak agar menyalurkan bantuan sosial secara tepat waktu, sasaran dan guna.
- Pemerintah juga diminta untuk ikut menangani anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19.
- Pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan layanan kesehatan bagi warga yang ingin mengobati penyakit selain COVID-19. Sebab, pengobatan non-COVID-19 ikut terdampak karena semua sumber daya difokuskan untuk menuntaskan COVID-19.
- Pemerintah pusat harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya terkait implementasi anggaran dan program penganan pandemik COVID-19. Dengan demikian rakyat bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.
- DPR mendesak pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 disertai aturan yang jelas, berkesinambungan dan disosialisasikan dengan baik sehingga tak. menimbulkan kebingungan di masyarakat.
- Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan negara, melakukan inovasi pembiayaan dan melakukan rasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Sebab, di masa pandemik APBN terus menurun sementara jumlah anggaran yang dibelanjakan malah naik.
"Kami, DPR dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respons cepat terhadap perkembangan pandemik COVID-19. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan untuk mencari solusi kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemik," kata Puan.
Oleh sebab itu, Puan melanjutkan, selama pemerintah berupaya untuk menyelamatkan kehidupan rakyat, maka kebijakan tersebut akan didukung oleh parlemen.
Baca Juga: [BREAKING] Jokowi Tebar Pujian untuk MPR-DPR-DPD, Termasuk soal COVID-19
2. Ketua DPD La Nyalla sentil pemerintah tak beri dukungan penuh inovasi medis buatan dalam negeri
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Rabu 16 September 2020. (Humas Sumut)Kritik juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti. Ia menilai pemerintah belum memberikan dukungan penuh bagi pengembangan alat pendukung medis dan vaksin.
Selain Vaksin Merah Putih yang dinilai belum memperoleh pendanaan maksimal, La Nyalla juga menyentil sikap diskriminatif bagi pengembangan Vaksin Nusantara. Vaksin dengan metode sel dendritik itu diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemik belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Mulai dari ventilator, sampai Vaksin Merah Putih, hingga Vaksin Nusantara," ujar La Nyalla ketika berbicara di Sidang Tahunan MPR yang disiarkan secara daring di kanal YouTube DPR, Senin (16/8/2021).
La Nyalla mengatakan, saat pandemik publik akhirnya sadar bahwa industri kesehatan di Tanah Air masih didominasi produk impor. Sementara, ketika ada inovasi dibuat di dalam negeri, seolah dihalangi. Pernyataan itu disampaikan La Nyalla di hadapan Presiden Jokowiyang ikut hadir secara fisik.
La Nyalla diketahui termasuk salah satu pejabat tinggi yang getol mempromosikan Vaksin Nusantara. Bahkan, ia turut menampilkan foto telah disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan.
3. Jokowi justru tebar pujian ke DPR, MPR dan DPD karena dianggap sudah bantu tangani pandemik COVID-19
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Ma'ruf Amin (tengah) dan Ketua DPR Puan Maharani (kiri) memasuki ruangan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. (ANTARA FOTO/Sopian/Pool)Di saat kritikan muncul, Jokowi merespons sejumlah lembaga negara itu dengan pujian dan ucapan terima kasih karena telah membantu pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi DPR karena telah bersinergi untuk membuat pondasi hukum penanganan COVID-19.
Aturan yang dimaksud adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Perppu itu bahkan sudah disahkan menjadi Undang-Undang.
"DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19," kata Jokowi.
Ia juga menyinggung mengenai suksesnya pembahasan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut disahkan pada masa pandemik COVID-19, yakni 5 November 2020. Meski menuai protes dari publik lantaran pembahasannya dilakukan secara tidak transparan, UU kontroversial itu tetap diketok oleh DPR.
"Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita," tutur dia.
Mantan Wali Kota Solo itu kemudian mengapresiasi DPR yang terus memberikan berbagai inovasi. Menurutnya, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
"DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa," katanya.
Baca Juga: Baliho Tak Mampu Kerek Elektabilitas Puan-Airlangga, Keok oleh Ganjar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
