Erwin Aksa: Elektabilitas Golkar Tak Pernah Dipengaruhi Hasil Pilpres
Erwin Aksa. IDN Times/Reynaldy Wiranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan parpol berlambang pohon beringin itu tidak bergantung pada hasil pemilihan presiden. Berdasarkan sejarah, Golkar tetap bisa meraup hasil suara tiga besar di pemilu legislatif meskipun sang ketum kalah di pilpres.
Itu sebabnya ia mempertanyakan klaim penurunan elektabilitas Golkar oleh para politisi senior. Mereka kerap menyebut elektabilitas Golkar kini tinggal 6 persen.
"Itu sebabnya Golkar di pemilu selalu nomor dua, kenapa? Karena calegnya yang kerja keras, tidak peduli siapapun ketua umumnya," ujar Erwin kepada IDN Times yang menghubunginya lewat telepon pada Senin (24/7/2023).
Ia menyebut Wiranto yang mewakili Golkar dalam Pilpres 2004 lalu kalah. Ketika itu Wiranto berpasangan dengan Salahudin Wahid dan berhasil meraih 26,2 juta suara atau 22,15 persen.
Meski begitu, Jusuf "JK" Kalla terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK sendiri merupakan kader Golkar dan akhirnya terpilih jadi ketua umum.
"Di Pemilu 2009, Pak JK kalah di pilpres tetapi Golkar berhasil duduk di peringkat kedua dengan suara terbanyak. Pada pemilu 2014, Pak Aburizal Bakrie tidak dapat tiket (capres), Golkar tetap nomor dua. Ketika itu Golkar sempat ada di kubu Merah Putih dengan Pak Prabowo," ujarnya menjelaskan.
Di Pemilu 2019 pun, kata Erwin, ketika Golkar akhirnya mendukung Jokowi dan tidak ada sosok capres, partai tempatnya bernaung tetap berada di posisi kedua. "Makanya, saya sulit memahami apa yang dimaksud oleh orang-orang bahwa performance Golkar menurun drastis," tutur dia.
1. Erwin yakin internal Golkar tidak mudah dicawe-cawe pihak luar
Sejumlah elite Partai Golkar (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Posisi Airlangga seolah kian terjepit karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, ikut turun gelanggang dan mengaku siap dicalonkan jadi ketum Golkar. Luhut pun turut mengakui situasi di internal Golkar sudah mengkhawatirkan.
Publik kemudian memaknai keterlibatan Luhut dianggap merupakan perpanjangan tangan pihak lain di luar Golkar. Tetapi, Erwin yakin parpol berlambang pohon beringin itu tidak mudah dicawe-cawe oleh eksternal.
"Partai Golkar kan memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tidak semudah itu bila ada pihak luar yang ingin cawe-cawe. Karena partai ini milik bersama. Beda dengan situasi PPP yang tiba-tiba ketua umumnya diganti," kata pengusaha muda itu.
Ia menduga Suharso Monoarfa diganti di tengah jalan karena tidak sesuai ekspektasi atasannya. "Hal itu mungkin bisa terjadi di PPP ya. Tapi, di Golkar, gak bisa seperti itu," tutur dia.
Baca Juga: Erwin Aksa: Menteri Nonpolitik Fokus Tugas, Gak Usah Urus Golkar!
2. DPP Partai Golkar pesimistis bakal ada Munaslub 2023
Erwin Aksa (IDN Times/Reynaldy Wiranata)Lebih lanjut, Erwin kembali menegaskan sulit wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terealisasi. Sebab, akar rumput Golkar sedang sibuk mempersiapkan pileg 2024.
Di sisi lain untuk menghelat Munaslub tetap diperlukan sejumlah persiapan. Mulai dari lokasi, panitia, dan dukungan dari para pemilik hak suara.
"Kalau ini kan siapa panitianya?" kata dia.
Erwin pun menduga pihak-pihak yang mewacanakan Munaslub adalah orang-orang yang ingin Golkar segera memberikan dukungan kepada koalisi tertentu.
3. Erwin Aksa meragukan proyeksi data Golkar bakal kehilangan 10 kursi bila tetap dipimpin Airlangga
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Salah satu alasan yang digunakan oleh para politisi senior di Golkar untuk mendongkel Airlangga yakni lantaran adanya proyeksi parpol dengan dominasi kuning itu bakal kehilangan 10 kursi lagi di Pileg 2024. Erwin Aksa meragukan data tersebut.
"Kalau yang mengatakan Golkar bakal kehilangan 10 kursi itu siapa? Dan di dapil mana saja Golkar bakal kehilangan kursi?" kata dia.
Ia pun menyentil pihak-pihak yang mewacanakan adanya Munaslub adalah orang-orang yang tidak tahu operasional Golkar dari internal. "Pak Luhut kan bukan termasuk operasional di Golkar. Sedangkan, Bahlil kan hanya anggota biasa, bukan pengurus," tutur dia.
"Lagipula Pak Luhut pegang data dari mana kalau Golkar bakal kehilangan 10 kursi? Mana ada big data yang dipakai? Dulu juga katanya mewacanakan tiga periode dengan big data. Saya bilang big data-nya salah!" ujarnya lagi.
Ia pun meyakini arah yang ditentukan oleh Airlangga sebagai ketum sudah ada di jalur tepat. Pada waktunya, Golkar bakal menentukan arah dukungan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Luhut Tak Menolak jika Diusulkan Jadi Ketum Golkar di Munaslub
Topik:
Berita Terkini Lainnya
