RI Akan Hentikan Sementara Pengiriman Mahasiwa Kerja-Magang ke Taiwan
(Hsing Wu University) www.facebook.com/Hsing Wu University Indonesia Association
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ratusan mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di Taiwan diduga telah dipaksa bekerja di pabrik-pabrik industri. Laporan ini bermula dari hasil penyidikan anggota parlemen Partai Kuomintang, Taiwan, Ko Chih-en yang diumumkan pada akhir Desember 2018 lalu. Anggota parlemen perempuan itu mengklaim menemukan fakta ratusan mahasiswa asal Indonesia bekerja selama empat hari dalam sepekan di sebuah pabrik lensa.
"Mereka hanya kuliah pada hari Kamis dan Jumat setiap pekan. Sedangkan pada Minggu hingga Rabu, mereka diangkut menggunakan truk ke pabrik lensa untuk bekerja selama 10 jam, sejak pukul 07:30 WIB hingga 19:30," ujar Ko kepada media lokal saat memberikan keterangan pers pada akhir bulan lalu.
Hasil temuannya juga menyebut, sebanyak 300 mahasiswa asal Tanah Air diketahui tengah menuntut ilmu di Universitas Hsing Wu. Menurut klaimnya, sebagian besar mahasiswa merupakan Muslim dan mengenakan hijab.
"Tetapi, mereka dipaksa untuk mengonsumsi makanan non-Islami," kata dia lagi kepada media lokal harian Taiwan News.
Para mahasiswa sudah memprotes, namun tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pihak pabrik. Koh menyebut manajer pabrik hanya mengatakan semua mahasiswa asing harus dipekerjakan sama.
Lalu, apa sikap Pemerintah Indonesia terhadap munculnya laporan itu?
1. Perwakilan Indonesia di Taiwan telah meminta keterangan kepada otoritas setempat untuk menindak lanjuti laporan itu
(Ilustrasi Pendidikan) IDN Times/Sukma ShaktiJuru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan perwakilan Indonesia di Taiwan yang dinamakan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah diminta untuk menindak lanjuti laporan itu lebih jauh. Mereka juga telah diminta oleh Kemlu pusat untuk mendalami implementasi skema kuliah-magang yang disebut dimulai sejak 2017 itu.
"KDEI Tapiei juga telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang," ujar Arrmanatha melalui keterangan tertulis pada Kamis (3/1).
Sedangkan, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Didi Sumedi menyebut pihaknya telah mengirimkan tim ke universitas-universitas yang dituding melakukan praktik tersebut. Tim juga diminta untuk meminta klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri di Taiwan.
"Kami juga telah mengirimkan surat ke perwakilan Taiwan di Jakarta, agar sementara waktu menghentikan pemberian visa untuk persoalan magang hingga persoalan jelas," ujar Didi kepada media pada Rabu (2/1).
Baca Juga: Sekitar 300 Mahasiswa RI Diduga Jadi Korban Kerja Paksa di Taiwan
2. Program kuliah-kerja magang di Taiwan legal dilakukan
(Ilustrasi pelajar) IDN Times/Iman SuyantoPusat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan sesungguhnya sudah memperhatikan sejak lama program double track atau kerja magang tersebut. Berdasarkan kebijakan New Southbound Policy (NSP), program kerja magang itu legal.
"Teman-teman mahasiswi memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya hidup dan sekolahnya, karena tidak ada beasiswa. Bahkan, ada beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa selama enam bulan hingga satu tahun saja," demikian dikutip dari situs PPI Taiwan pada Kamis (3/1).
Editor’s picks
PPI Taiwan memang sudah mengonfirmasi kepada beberapa mahasiswa yang sempat disebut di pemberitaan. Mereka memastikan memang ada kelebihan jam kerja dari yang sudah ditentukan yakni 20 jam per minggu bagi pelajar. Tetapi, informasi yang mereka peroleh, seluruh jam kerja itu tetap diberikan gaji.
"Oleh sebab itu, penggunaan kalimat 'kerja paksa' sebenarnya kurang tepat. Memang ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek. Tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal tersebut," kata PPI lagi.
3. Indonesia akan hentikan sementara perekrutan dan pengiriman mahasiswa ke Taiwan
(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma ShaktiMenyikapi laporan itu, maka Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara waktu perekrutan serta pengiriman mahasiswa dengan skema kuliah-kerja magang ke Taiwan.
"Hal itu dilakukan hingga disepakati tata kelola yang lebih baik," ujar juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir.
PPI Taiwan pun sepakat kalau pemerintah mengirimkan tim untuk terjun langsung dan memonitor bagaimana implementasi dari program tersebut.
"Sehingga, pemerintah juga bisa mengetahui sejauh mana peran dan keterlibatan agen dengan permasalahannya," kata PPI Taiwan.
4. Ada sekitar 6.000 pelajar Indonesia di Taiwan
(Pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Hsing Wu University) www.facebook.com/Hsing Wu UniversityData dari Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat ada sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Taiwan.
"Sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di 8 universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018," kata juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir.
Salah satu provinsi yang mengirimkan banyak pelajarnya ke Taiwan yakni dari Bangka Belitung. Data menyebut Pemprov Babel telah mengirimkan sekitar 147 siswa untuk program S1. Salah satu universitas tujuan mahasiswa yakni Hsing Wu University yang turut menawarkan program magang dan beasiswa kuliah.
5. PPI Taiwan menyarankan kantor perwakilan Indonesia di Taipei memiliki atase pendidikan
Unsplash/rawpixelDengan tingginya jumlah pelajar Indonesia di Taiwan, maka PPI di Taipei menyarankan agar kantor perwakilan Indonesia di sana memiliki seorang staf yang posisinya setara dengan atase pendidikan. Apalagi masing-masing pelajar memiliki dinamikanya.
"Atase ini dapat membantu pemerintah mengelola, memonitor, dan mengevaluasi program-program kerja sama yang ditawarkan antara Indonesia dengan Taiwan," kata PPI di Taiwan.
Baca Juga: Terserang Virus Sejak 2014, Pemerintah Pulangkan TKI dari Taiwan
Berita Terkini Lainnya
