Kader Ikut Deklarasikan Anies Capres, Dave: Jangan Bawa Nama Golkar
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Golkar, Dave Laksono ikut berkomentar soal sejumlah politisi partai berlambang pohon beringin tersebut yang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2024. Ia mengingatkan agar para kader Golkar tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai.
Deklarasi dukungan bagi Anies itu diawali dengan mukernas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu, 23 Oktober 2022 lalu. Dukungan bagi Anies dikemas oleh gerakan bernama Go-Anies. Gerakan ini dimotori oleh Sirajuddin Abdul Wahab yang masih berstatus menjadi kader Golkar.
"Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi. Apalagi jika hal itu bertentangan dengan kebijakan partai," ujar Dave kepada media pada Senin, 24 Oktober 2022 lalu.
Ia menambahkan bila ada kader yang melenceng dari kebijakan partai maka hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah pembangkangan. "Bila melenceng dari kebijakan partai maka itu adalah perlawanan dan pembangkangan," tutur politikus yang juga duduk sebagai anggota Komisi I DPR tersebut.
Lalu, apakah sikap politikus Golkar yang mendukung Anies bentuk perpecahan di internal partai?
1. Partai Golkar bantah terkait dengan aksi relawan Anies
Sementara, ketika dimintai tanggapannya, politikus senior Meutya Hafid membantah ada atribusi Partai Golkar dalam aksi deklarasi relawan Anies. Meskipun, warna kuning mendominasi kegiatan dukungan relawan Anies pada Minggu kemarin.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I itu menegaskan bahwa warna kuning yang memiliki legitimasi politik milik Partai Golkar. "Kuning yang legitimate itu ya Partai Golkar. Saya tidak melihat ada atribusi Partai Golkar dalam aksi relawan itu. Jadi, sekali lagi, itu hanya kelompok relawan-relawan yang tak ada kaitannya dengan Partai Golkar dan tak punya legitimasi politik," ungkap Meutya ketika dihubungi pada Minggu kemarin.
Ia pun menilai bahwa aksi relawan yang mendukung Anies tersebut tak memiliki pengaruh yang signifikan dalam percaturan politik nasional. Warna kuning yang digunakan oleh para relawan Anies, dinilai sekedar gimmick belaka.
"Kami tak ingin merespons secara berlebihan karena kami meyakini relawan ini juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam percaturan politik nasional. Mereka hanya mendompleng warna saja," tutur dia lagi.
2. Konflik internal Golkar terjadi tiap lima tahun sekali
Sementara, dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah siklus tiap lima tahun sekali. Jelang pemilu 2014, Golkar yang ketika itu dipimpin Aburizal Bakrie terlihat masih mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Sementara, kader Golkar lainnya Agus Gumiwang dan Nusron Wahid malah mendukung Jokowi dan itu dilakukan secara terang-terangan. Pada 2019 kan juga sama, Golkar dipecah jadi dua. Kubu Aburizal dan Agung Laksono. Jadi, saya melihat, ini dinamika lima tahun sekali. Tidak aneh dan sudah tak heran lagi," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Senin (24/10/2022).
Ia menilai apa yang dilakukan oleh Sirajuddin tak bisa dikatakan membawa nama Golkar untuk kepentingan pribadi. Karena tak ada atribut Golkar yang dibawa dalam aksi deklarasi Anies pada Minggu kemarin.
Ujang pun tak menampik sulit bagi publik memisahkan aksi Sirajuddin tak ada kaitannya dengan Golkar. Apalagi, ia masih tercatat sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu hingga saat ini.
"Tentu, kalau masih jadi kader itu sebuah pelanggaran. Pasti itu akan dipanggil (oleh Airlangga)," tutur dia.
Di sisi lain, meski sebagian kader Golkar memberikan dukungan bagi Anies, namun menurut Ujang hal tersebut tak akan berpengaruh terhadap sosok capres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada 2024. Ia kukuh dengan pendapatnya sejak lama bahwa KIB merupakan sekoci yang disiapkan bagi Ganjar Pranowo.
"Jadi, capres dari KIB bakal ditentukan oleh Jokowi. Makanya, pas HUT Golkar kemarin, soal kandidat capres, mereka menunggu arahan dari Jokowi," ujarnya.
3. KIB diprediksi akan ikut capres pilihan Jokowi
Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa parpol yang bernaung di bawah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bukan milik para ketum partai tersebut. "Tapi, yang punya itu Presiden Jokowi," kata dia.
Maka, capres dari KIB, diprediksi bakal ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan soal isu capres pada pemilu 2024 bakal mengikuti arahan Jokowi.
"Walaupun di saat yang sama, dia bakal kukuh (mau maju jadi capres dari KIB). Tapi, faktanya berbeda," ujarnya.
Ia pun juga menilai pernyataan Jokowi yang mewanti-wanti agar KIB tidak sembrono dalam mengusung capres adalah pernyataan formalitas. Sebab, di belakang panggung, capres dari KIB diprediksi kuat bakal ditentukan oleh Jokowi.
"Politik itu kan tidak bisa dilihat hanya dari apa yang nampak di atas panggung, tetapi bagaimana di balik layarnya. Bisa jadi apa yang dibicarakan di belakang layar sangat berbeda dari apa yang ditampilkan di hadapan publik," tutur dia lagi.
Ia mengatakan di saat yang sama musyawarah rakyat (Musra) yang merupakan bagian dari tim Jokowi tetap jalan. Menurutnya, itu adalah skema satu.
"Skema satu itu, di musra, ujung-ujungnya bakal merekomendasikan beberapa nama lalu berujung ke Ganjar. Lalu, Ganjar dibawa oleh Jokowi ke KIB," katanya.
