Walau Jadi Panelis, Ketua KPK Tak Akan Hadiri Debat Capres 17 Januari
(Ketua KPK Agus Rahardjo) ANTARA FOTO/Aprilio Akbar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, akhirnya memutuskan untuk tidak hadir dalam debat calon presiden gelombang pertama yang digelar pada Kamis, 17 Januari. Agus khawatir dengan kehadirannya, independensi lembaga justru akan terganggu.
"Kami sudah berdiskusi di KPK, kalau buat soal (pertanyaan ditanyakan ke capres) kami mau bantu. Tapi, terkait (kehadiran) tanggal 17 Januari waktu debat, kami tidak akan datang. Supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik," ujar Agus yang ditemui media di Hotel Mandarin Oriental pada Sabtu (5/1) kemarin.
Kendati tidak hadir dalam debat capres, namun Agus setuju untuk menjadi panelis. Pada Sabtu kemarin, ia ikut hadir bersama lima panelis lainnya untuk rapat di Hotel Mandarin. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan ikut terlibat agar tidak ada isu korupsi yang terlewatkan untuk dibahas.
"Setelah kami pertimbangkan, untuk memaksimalkan upaya pencegahan korupsi dan tentu saja agar komitmen pemberantasan korupsi menjadi perhatian semua pihak, terutama calon pemimpin Indonesia ke depan, maka KPK memutuskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Jumat (4/1).
Lalu, apa saja usulan dari KPK untuk dimasukan ke dalam materi debat?
1. KPK mengusulkan 10 poin untuk dimasukan ke dalam pembahasan materi debat
ANTARA FOTOJuru bicara KPK, Febri Diansyah pernah memaparkan 10 poin yang akan diusulkan agar dimasukan ke dalam materi debat calon presiden. Berikut poin-poin tersebut:
1. Memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan UU Tipikor. Hal ini juga perlu dilakukan sesuai standar internasional sebagaimana UNCAC yang telah disahkan melalui UU No. 7 tahun 2006;
2. Strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum, termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius terhadap instansi penegak hukum;
3. Maraknya Korupsi Perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam (tambang, hutan, perkebunan, perikanan) dengan segala dampak yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan;
4. Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, dan perikanan;
5. Fenomena korupsi pada pengadaan infrastuktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah;
6. Korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial, korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di KL dan Pemda;
7. Perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri (one salary system)
8. Pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai;
9. Dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor Regional KPK.
10. Rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih
"Kalau 10 poin itu dibahas dan menjadi konsern bersama, maka tanpa kehadiran pimpinan, tidak akan mengurangi substansi yang ingin dicapai," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Kamis (2/1).
Baca Juga: Ketua KPK Jadi Panelis Debat Pertama Capres Cawapres
2. Ketua KPK menilai walau jadi panelis, tetapi tidak wajib untuk hadir saat debat capres
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASementara, menurut Agus, walaupun menjadi panelis, tetapi tetap tidak wajib untuk hadir dalam debat capres pada 17 Januari mendatang.
"Panelis itu boleh datang, boleh tidak, pada waktu debat berlangsung. Kalau pun datang hanya sebagai tamu," kata mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Ia mengaku bersedia untuk menjadi panelis setelah diajak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis pekan lalu. Selain Agus, ada pula beberapa nama yang sudah dikenal oleh publik lainnya antara lain Hikmahanto Juwana, Bivitri Susanti, hingga Margarito Kamis.
"Jadi ada Ketua Komnas HAM dan KPK diajak KPU, termasuk Pak Bakir sama Pak Hikmahanto. Yang (diusulkan) dari paslon Mba Bivitri sama Pak Margarito Kamis pada minggu kemarin. Baru tiga hari," tutur Agus.
3. Isu Novel Baswedan absen dari usulan materi debat capres
(Penyidik Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Hafidz MubarakSayangnya, walaupun ikut terlibat sebagai panelis dan menyampaikan kepada publik usulan yang perlu dibahas dalam materi debat capres, namun KPK justru tidak menyinggung soal perlunya perlindungan terhadap para penyidiknya sendiri. Termasuk menagih janji atau terobosan dari kedua pasangan calon untuk menuntaskan kasus teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah justru menilai agar kasus teror terhadap Novel segera dituntaskan.
"Tentang Novel yang kami harapkan adalah proses hukum terhadap pelaku penyerangannya. Tindakan konkrit untuk segera menemukan pelakunya tentu jauh lebih diharapkan," kata Febri menjawab pertanyaan IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis (3/1) kemarin.
Menurut Febri, kasus Novel lebih membutuhkan tindakan segera untuk dituntaskan dan bukan lagi sekedar menjadi materi perdebatan.
4. Masuknya pimpinan KPK ke dalam panelis turut menjadi perdebatan
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMasuknya pimpinan KPK ke dalam deretan panelis turut dipertanyakan publik. Sebab, di antara keenam panelis, hanya KPK, satu-satunya aparat penegak hukum yang ikut terlibat sebagai panelis. Sementara, aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa justru tidak ada.
Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai masuknya pimpinan KPK ke dalam panelis akan menimbulkan tanda tanya mengapa aparat penegak hukum lainnya tidak ikut dimasukan.
"Hal-hal tertentu di dalam penegakan hukum itu bisa sangat sensitif. Makanya, dengan melibatkan diri terlalu jauh juga tidak baik menurut saya. Hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di antara institusi penegak hukum," ujar Feri ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Jumat (4/1).
Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, KPK seharusnya tetap berada di tengah-tengah dan mempercayakan mengenai materi debat capres kepada panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU.
"Apalagi ini kan ruang politis. Menurut etika, di masing-masing lembaga penegak hukum saja kan tidak boleh berpihak ke kubu tertentu," tutur dia.
Selain itu, posisi KPK akan dianggap memiliki kepentingan, lantaran apa pun program yang disampaikan oleh kedua pasang calon, maka akan ditanyakan kembali tanggapannya ke lembaga antirasuah itu oleh media. Kedua pasang calon pun, tutur Feri, juga kemungkinan akan menagih juga janji penuntasan kasus ke KPK.
Baca Juga: Ini Alasan KPU Coret ICW dan Bambang Widjojanto dari Panelis Debat
Berita Terkini Lainnya
