Kodam Jaya Akui Minta Dana Hibah untuk Pembelian Mobil Dinas Mewah
Pangdam Jakarta Raya yang ditunjunk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mayor Jenderal Untung Budiharto (ANTARA FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima Kodam Jaya, Mayjen (TNI) Untung Budiharto mengakui pihaknya memang mengajukan dana hibah kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp54 miliar untuk kendaraan dinas pada APBD DKI 2023. Kendaraan dinas yang bakal dibeli tergolong mobil mewah mulai dari Land Cruiser Prado, Fortuner hingga Toyota Innova.
"Saya memang meminta agar pemda memberikan dana hibah untuk kendaraan dinas operasional bagi pejabat Kodam Jaya," ungkap Untung yang dikutip dari kantor berita ANTARA, pada Kamis (19/1/2023).
Meski mengajukan dana hibah Rp54 miliar, tetapi yang dikabulkan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya Rp11 miliar. Namun, Untung mengaku tetap bersyukur diberikan bantuan hibah untuk kendaraan operasional. Walaupun nominal tersebut jauh dari harapannya.
Ia mengatakan kendaraan dinas itu tidak akan sempat ia cicipi. Sebab, Untung sudah memasuki masa pensiun pada 2023.
"Kami tetap bersyukur pemda memberikan bantuan. Kendaraan ini untuk operasional pejabat Pangdam Jaya yang baru, karena saya dan pejabat Kodam Jaya lainnya akan memasuki pensiun pada tahun ini," kata dia.
Lalu, mengapa Kodam Jaya perlu membeli kendaraan dinas mewah itu?
1. Tiga kendaraan baru per tahun untuk dinas masih dianggap kurang oleh Kodam Jaya
Mayor Jenderal Untung Budiharto yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam Jaya (Tangkapan layar YouTube BNPT)Lebih lanjut, Untung menjelaskan anggaran di TNI yang hanya 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP) negara hanya cukup untuk biaya pemeliharaan atau 'maintenance' saja. Anggaran tersebut tak cukup untuk membeli kendaraan operasional.
"Anggaran itu pun tidak cukup untuk mengembangkan apalagi membangun alutsista," ungkap Untung.
Jenderal bintang dua itu juga menyebut kendaraan dinas yang diberikan oleh Mabes TNI AD berkisar 2-3 unit per tahun masih belum mencukupi kebutuhan personel Kodam Jaya hingga satuan di bawah. "Kalau gak butuh, untuk apa kami minta? Kendaraan operasional yang diberikan oleh Pemda DKI terakhir pada 2014 lalu. Ini artinya, kendaraan itu sudah tua sehingga perlu diperbarui," kata dia.
Untung juga menjelaskan bahwa pengajuan dana hibah dibolehkan di dalam aturan. Sebab, ada anggaran yang dimiliki oleh TNI, khususnya TNI AD. Namun, nominalnya terbatas.
Baca Juga: Curhat Dudung soal Kecilnya Dana Hibah untuk Kodam Jaya Era Anies
2. Pemprov DKI anggarkan Rp23,19 miliar di dalam APBD 2023
Monumen Nasional (IDN Times/Besse Fadhilah)Sementara, menurut data, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp23,19 miliar bagi TNI di dalam APBD 2023. Anggaran hibah itu masuk ke pos anggaran Satpol PP DKI Jakarta. Secara umum, total anggaran Satpol PP di APBD 2023 mencapai Rp1,04 triliun.
Dana hibah senilai Rp23,19 miliar diberikan kepada Kodam Jaya dan Korps Marinir 1. Untuk Kodam Jaya, anggaran senilai Rp11 miliar diberikan untuk pengadaan kendaraan dinas. Sementara, untuk Korps Marinir Pasmar 1, anggaran hibah yang dialokasikan mencapai Rp12,19 miliar.
3. KSAD Dudung pernah curhat nominal dana hibah yang diberikan Pemprov DKI sangat kecil
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke lokasi bekas terdampak erupsi Semeru pada Senin, 13 Desember 2021 (Dokumentasi Dispenad)Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman pernah menyampaikan keluhan bahwa saat ia menjabat Pangdam Jaya, dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta tergolong kecil.
Ketika itu, kata Dudung, Kodam Jaya hanya diberikan dana hibah Rp16 miliar. Sementara, kata dia, dana hibah yang masuk ke unit lainnya di TNI seperti Kostrad, Kopassus, hingga Mabes AD justru jauh lebih besar.
"Sementara, Lakespra (diberi dana hibah) Rp84 miliar, Kostrad (dapat dana hibah) Rp52 miliar, Kopassus Rp48 miliar. Mabes AD saja dapat Rp43 miliar," curhat Dudung, usai meresmikan Museum Jayakarta di Kompleks Kodam Jaya, Jakarta Timur pada akhir Desember 2022 lalu.
Dudung menyebut kondisi tersebut ketika Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Anies Baswedan. Mantan Pangkostrad itu mengaku hal tersebut ironis, lantaran tanggung jawabnya tergolong besar untuk menjaga keamanan ibu kota.
Dudung juga mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut secara langsung kepada Anies Baswedan saat ia masih duduk sebagai gubernur. Ia menyampaikan kepada Anies bahwa mitra terdekat Pemprov DKI Jakarta bila terjadi sesuatu, adalah Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Kedua institusi tersebut yang bakal turun ke lapangan lebih dulu bila terjadi sesuatu.
"Yang berangkat duluan pasti kan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Bukan Kopassus, Kostrad, apalagi Mabes AD. Kalau terjadi banjir dan sebagainya (kan Kodam Jaya yang lebih dulu diturunkan), kok kita malah (dapat dana hibah) Rp16 miliar. Ironis saya bilang," ujarnya.
Baca Juga: Mobil yang Dipakai Perempuan Ngaku Anak Jenderal Milik Kodam Jaya
Berita Terkini Lainnya
