KPUD Jakarta Kenalkan Macan Kemayoran sebagai Maskot Pilgub 2024
Maskot untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 2024, Mayor atau Macan Kemayoran. (IDN Times/Santi Dewi)
Intinya Sih...
- Maskot "Mayor" dipilih sebagai maskot Pilkada 2024 oleh KPUD Jakarta
- Peluncuran jingle dan maskot menandai tahapan resmi Pilkada Jakarta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta memilih "Mayor" atau macan Kemayoran menjadi maskot dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Maskot tersebut merupakan desain seorang warga asal Jatinegara bernama Bambang Gunawan.
Mayor digambarkan berupa boneka macan dengan dominasi warna kuning dan kumis berwarna biru. Maskot tersebut mengenakan busana khas Betawi, yakni baju tikim dan bawahan berupa celana pangsi berwarna merah.
"Maskot dan jingle ini kami dapatkan dari sayembara. Masyarakat DKI Jakarta ikut serta di Pilkada melalui pemilihan maskot dan jingle (lagu)," ujar anggota KPUD Jakarta, Astri Megatari di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/5/2024) malam.
Sementara, jingle Pilkada Jakarta 2024 berjudul 'Suara Kita Masa Depan Jakarta'. Jingle itu juga diperdengarkan ke publik semalam bersamaan dengan pengenalan maskot Mayor.
Peluncuran jingle dan maskot juga menandai secara resmi tahapan di Pilkada Jakarta. Pendaftaran untuk jalur nonpartai sudah ditutup pada 12 Mei 2024 lalu.
Baca Juga: Elite Gerindra Unggah Foto Budi-Raffi Ahmad, Sinyal Maju Pilkada DKI?
1. Pencocokan data pemilih Jakarta dimulai Juni 2024
Konferensi pers sayembara maskot dan jingle Pilkada DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU Daerah Provinsi DKI Jakarta (16/4/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Astri menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh KPUD Jakarta adalah perekrutan petugas pemutakhiran data atau pantarlih. KPUD Jakarta lalu melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih mulai Juni 2024.
Nantinya, pantarlih akan mendatangi rumah warga untuk mengonfirmasi apakah data pemilih sesuai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi, mohon kerja samanya. Mohon koordinasinya supaya tahapan coklit atau pemutakhiran data ini bisa berlangsung dengan lancar," ujar Astri.
Sementara mengenai kebijakan Pemprov Jakarta yang bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tak lagi bermukim di kota megapolitan ini, Astri menyebut, kebijakan tersebut bersifat sementara. Dia menjelaskan, warga Jakarta bisa meminta kembali ke Dinas Dukcapil agar NIK miliknya diaktifkan kembali.
"Jadi, kebijakan itu tidak akan begitu berpengaruh terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilkada karena DPT yang kami susun berdasarkan DP4 yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri. Itu lah yang kami lakukan pemutakhiran di proses coklit," katanya kepada IDN Times.
Baca Juga: DPP PKS Belum Putuskan Dukung Anies Maju Pilgub DKI Lagi
Editor’s picks
2. Jumlah DPT per TPS capai 600 orang
Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPUD Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan, jumlah DPT di tiap TPS mencapai 600 orang saat ini. Oleh sebab itu, KPU Jakarta tengah melakukan pemetaan jumlah DPT dan TPS sebagai langkah awal menuju ke Pilkada Jakarta.
"Pemetaan TPS dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang," ujar Zikrillah di dalam keterangan tertulis, Sabtu kemarin.
Fahmi menyampaikan, pemetaan TPS harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya, tidak menggabungkan kelurahan.
"Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK dan TPS yang berbeda. Harus juga memerhatikan aspek geografis untuk kemudahan pemilih ke TPS," kata dia.
Fahmi berujar, pemetaan TPS akan berimplikasi terhadap jumlah pantarlih yang akan direkrut, termasuk alokasi anggaran untuk pendirian TPS dan KPPS yang bertugas.
3. Dharma Pongrekun jadi satu-satunya yang maju di Pilkada Jakarta dari jalur nonpartai
Mantan Wakil Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Dharma Pongrekun yang maju di Pilkada Jakarta. (Dokumentasi BSSN)Adapun calon gubernur di Jakarta yang maju dari jalur nonpartai hanya ada satu paslon, yakni Dharma Pongrekun dan R Kun Wardana Abyoto. Keduanya mendatangi kantor KPU Jakarta pada 12 Mei 2024 lalu untuk menyerahkan berkas syarat dukungan bacagub dan bacawagub melalui jalur independen.
Salah satu yang harus dikumpulkan, yakni bukti dukungan lebih dari 618 ribu fotokopi KTP warga Jakarta yang tersebar di empat kabupaten atau kota.
"Dari dokumen yang sudah diperiksa, hasilnya dukungan yang dikumpulkan sebanyak 749.298 yang tersebar di 6 Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta," ujar Kepala Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya di dalam keterangan tertulis pada 13 Mei 2024 lalu.
Baca Juga: Diisukan Pisah Jalan dengan Anies, Sudirman: Bab di Pilpres Sudah Usai
Berita Terkini Lainnya
