Mayoritas Warga Puas Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Atasi COVID-19
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin ketika berbicara di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memaparkan, mayoritas warga puas terhadap kemampuan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin dalam mengatasi pandemik COVID-19. Jumlahnya mencapai 64,6 persen. Angka ini merupakan gabungan dari responden yang menjawab cukup puas dan sangat puas.
Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, kegiatan survei dilakukan pada periode 15-21 September 2021. Tingkat kepercayaan terhadap survei ini mencapai 95 persen.
Di dalam survei itu juga terungkap 32 persen responden tidak puas dengan cara pemerintah pusat menangani pandemik COVID-19. Hasil survei ini juga menggambarkan tren kepuasan Jokowi-Ma'ruf Amin yang melonjak dari periode Oktober 2020 hingga September 2021.
SMRC mencatat, tingkat kepuasan publik tertinggi terhadap kinerja pemerintah mengatasi COVID-19 terjadi pada Maret 2021. Angkanya ketika itu mencapai 69,2 persen.
Tetapi, kemudian angka kepuasan itu menurun menjadi 61,8 persen pada Mei 2021. Lalu, angka kepuasan kembali meningkat menjadi 64,6 persen pada September 2021.
Sementara, tingkat warga yang tidak puas terhadap cara Jokowi-Ma'ruf Amin mengatasi COVID-19 cenderung menurun bila dibandingkan pada Maret 2021 lalu. Pada Maret 2021, jumlah responden yang tidak puas mencapai 35,4 persen. Sedangkan, pada September 2021, jumlah responden yang tidak puas mencapai 32 persen.
Apa alasan warga mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menangani COVID-19?
1. Responden anggap pemerintah pusat sudah bekerja keras untuk mengendalikan wabah
Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus corona (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Hasil survei yang dilakukan oleh SMRC periode 12 September 2021 hingga 19 September 2021 mengenai evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin (Tangkapan layar power point)Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, SMRC menemukan 48 persen responden menilai pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan pandemik COVID-19. Sementara, 32,3 persen menilai COVID-19 di Tanah Air masih bisa dikendalikan meski angkanya masih tetap ada.
Di sisi lain, SMRC menemukan 12,3 persen responden yang menilai cara pemerintah menangani pandemik COVID-19 tidak lebih buruk dibandingkan negara-negara besar lainnya di dunia. Tetapi, menurut Sirojudin Abbas, meski warga mengapresiasi cara pemerintah pusat menangani pandemik COVID-19, tetapi mayoritas dari mereka menolak bila Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperketat.
"Warga menerima bila PPKM diberlakukan dengan longgar. Bila PPKM yang diberlakukan ketat, maka akan ditolak. Sebaliknya, bila longgar akan diterima. Longgar itu pengertiannya, warga masih bisa bekerja ke luar rumah, masih bisa berjualan di pasar, melaut, berdagang. Tapi, prokesnya ditekankan dan pengaturan okupansi, misalnya warung dari 10 dikurangi jadi 5 itu masih oke. Asal jangan ditutup total," ungkap Sirojudin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (20/10/2021).
Baca Juga: Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi
2. Mayoritas masyarakat apresiasi cara pemerintah memberikan vaksin secara door to door
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Lebih lanjut, Sirojudin juga memaparkan, berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh SMRC, 70 persen dari warga sudah mendukung upaya vaksinasi. Bahkan, masyarakat menyambut baik upaya vaksinasi door to door yang dilakukan oleh pemerintah.
Editor’s picks
"Mereka mendukung vaksinasi door to door karena di luar Pulau Jawa dan di pinggiran Jawa, jarak dari rumah warga menuju ke fasilitas kesehatan itu jauh. Di daerah Cianjur atau Sukabumi, Garut, untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat butuh waktu sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan, karena tidak ada transportasi," ungkap Sirojudin.
Kini yang jadi pekerjaan rumah yaitu seberapa siap pemerintah menyediakan vaksinasi dan mendekatkan layanan itu kepada warga. Sirojudin pun memahami bila ada kritik yang mampir ke Badan Intelijen Negara (BIN) karena ikut terlibat dalam vaksinasi door to door.
"Tetapi, faktanya memang begitu (fasilitas kesehatan jauh dari rumah warga). Bahkan, bila diingat pada tahun 1970-an yang melakukan vaksinasi itu tentara, karena puskesmas jauh sekali," tutur dia.
Ia pun mengatakan, sulit memikirkan cara lain yang lebih efektif dan cepat untuk mendistribusikan vaksin selain mengerahkan militer.
3. Sebanyak 44,1 persen responden tak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin pulihkan ekonomi
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Di sisi lain, jumlah responden yang mengaku puas dengan cara Jokowi-Ma'ruf Amin memulihkan ekonomi mencapai 50,7 persen. Sedangkan, yang tak puas dengan upaya pemulihan ekonomi mencapai 44,1 persen.
Angka responden yang mengaku puas terhadap cara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memulihkan ekonomi usai pandemik dinilai Sirojudin memang lebih rendah. Hal itu didukung dengan temuan SMRC bahwa tren kepuasan terhadap kerja pemerintah menangani ekonomi untuk pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 juga menurun.
SMRC menemukan, pada Mei 2021 jumlah responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah mencapai 52,4 persen. Sementara, pada September 2021, angka itu turun ke angka 50,7 persen.
Di sisi lain, responden yang mengaku tidak puas dengan cara pemerintah memulihkan ekonomi meningkat. Pada Mei 2021, jumlah responden yang mengaku tidak puas mencapai 42,6 persen. Sementara, pada September 2021, responden yang tidak puas mencapai 44,1 persen.
Menurut Sirojudin, ketidakpuasan yang meningkat dalam hal pemulihan ekonomi dipicu adanya fasilitas bantuan keuangan yang diberikan pemerintah bagi warga yang terdampak pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Makanya, tak heran bila warga lebih menunjukkan penolakan terhadap pembatasan sosial kegiatan masyarakat.
"Makanya, mereka memilih tetap bekerja di luar rumah. Karena kan lebih dari 60 persen warga di Indonesia menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian, baik itu bekerja di sektor informal, konstruksi, hingga UMKM. Mereka rentan terdampak dari kebijakan PPKM," kata dia hari ini.
Itulah dilema yang sempat dihadapi oleh pemerintah. Kini, di tahun 2021, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat didukung oleh perluasan cakupan vaksinasi dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
"Sehingga, pembatasan yang dibagi di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali lebih efektif. Itu juga yang membuat kasus COVID-19 cepat tertangani," tutur dia lagi.
Sementara, situasi ekonomi sangat bergantung pada seberapa baik penanganan COVID-19. Ia menilai, pemulihan ekonomi tidak bisa semata-mata dilihat dari mulai aktifnya pabrik hingga para pegawai kembali bekerja di kantor.
"Itu kan jumlahnya kurang dari 40 persen populasi pekerja. Yang harus lebih digenjot dan dapat jadi indikasi bila pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung-warung makan tenda, hingga UMKM kembali bergeliat," katanya.
Baca Juga: Pakar: PPKM Mikro Tak Efektif, Situasi RI Bisa Lebih Buruk dari India
Berita Terkini Lainnya
