Moeldoko Heran Isu Ponpes Al Zaytun Selalu Heboh Jelang Pemilu
Masjid Al-Zaytun (IDN Times/Reynaldy Wiranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku heran karena Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu selalu menjadi viral jelang pemilu, termasuk menjelang pemilu 2024. Terbaru ponpes yang sudah berdiri sejak 1999 lalu itu turut menerima donasi dari partai politik.
Informasi itu sempat disampaikan oleh mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII), Al Chaidar. Ia mengatakan, ada dua parpol yang memberikan donasi dalam jumlah besar kepada Ponpes Al Zaytun menjelang pemilu. Sebagai imbal baliknya, jemaah di Al Zaytun akan dikerahkan untuk menggunakan hak suaranya dan memilih parpol tersebut.
Namun, menurut Moeldoko pemberian donasi kepada ponpes bukan hal yang keliru. Sebab, Al Zaytun sebagai ponpes diakui keberadaannya oleh pemerintah.
"Jadi, urusan boleh atau tidak (Ponpes Al Zaytun) terima donasi, saya pikir karena Al Zaytun merupakan bagian dari entitas di NKRI ya bisa saja. Siapapun bisa. Tapi, harapan saya agar isu ini tidak boleh dipolitisasi," ungkap Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Ia pun melarang melakukan aktivitas politik di pondok pesantren.
"Tapi, kalau hak-hak perorangannya, hak politik, silakan. Tapi, jangan dipolitisasi. Al Zaytun itu tiap menjelang pemilu selalu ribut aja. Apa sih ini?" katanya lagi.
Salah satu parpol yang disebut memberikan donasi di masa itu adalah Partai Demokrat. Namun, Moeldoko ogah memberikan respons sola hal itu.
"Itu takone dhewe (tanya sendiri ke Demokrat)," tutur dia.
1. Demokrat minta pemerintah bongkar apakah ajaran di Ponpes Al Zaytun sesat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)Ketika ditanyakan kepada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ia justru bingung mengapa isu Ponpes Al Zaytun juga dibentuk framing ke parpol dengan lambang bintang mercy itu.
Alih-alih menggiring isu Al Zaytun ke Demokrat, Herzaky mendesak pemerintah segera membongkar siapa yang selama ini menjadi beking ponpes tersebut. Termasuk menelusuri apakah ajaran yang disampaikan ke ribuan santrinya tergolong sesat atau tidak.
"Jadi, gak perlu kalik di-framing ke sana kemari," ungkap Herzaky kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis.
Berdasarkan penelusuran IDN Times dari pemberitaan di dunia maya, donasi Demokrat ke Al Zaytun diberikan ketika pucuk ketum masih dijabat oleh Anas Urbaningrum. Namun, menurut Herzaky, hal tersebut sudah terjadi belasan tahun lalu. Menurutnya, saat ini pemerintah sebaiknya membongkar saja secara jelas siapa yang berada di balik isu Al Zaytun.
"Jangan ragu-ragu dalam bertindak. Meskipun itu bisa saja terkait orang dalam pemerintahan sekalipun. Rakyat dan umat memantau keseriusan pemerintah saat ini terkait isu Al Zaytun," tutur dia.
Baca Juga: Dituduh Lindungi Panji Gumilang dari Polri, Moeldoko: Itu Omongan Aneh
2. Polri mulai telusuri dugaan tindak pencucian uang terkait Panji Gumilang
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (tengah) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Sementara, Bareskrim Mabes Polri kini masih memproses soal pelaporan terhadap Panji Gumilang terkait tuduhan penodaan agama Islam. Tetapi, mereka kini juga menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji. Itu berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), kata Mahfud, telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang terkait Ponpes Al Zaytun.
"Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri yaitu tentang TPPU. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga oleh PPATK mempunyai kaitan pondok pesantren atau kegiatan Al Zaytun atau kegiatan Panji Gumilang," ungkap Mahfud pada Rabu kemarin di Surabaya, Jawa Timur.
Ia menambahkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dikaitkan dengan ragam tindak pidana lainnya seperti tindak pidana penggelapan, penipuan, pelanggaran yayasan, hingga ke penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itu semua, kata Mahfud, sudah dilaporkan ke otoritas terkait.
"Itu sudah kami laporkan ke polisi," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud menegaskan bakal menuntaskan kisruh terkait Ponpes Al Zaytun. Tujuannya agar tidak selalu menjadi sorotan publik jelang peristiwa politik besar seperti pemilu.
"Tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik," katanya.
3. Ponpes Al Zaytun tidak akan ditutup demi jamin hak belajar para santri
Masjid Al-Zaytun (IDN Times/Reynaldy Wiranata)Mahfud juga kembali menegaskan bahwa Ponpes Al Zaytun tidak akan dijatuhkan sanksi apapun, termasuk ditutup.
Tetapi, kurikulumnya akan dibina oleh Kementerian Agama. Yang bakal diproses hukum, kata Mahfud, hanya yang sudah ada laporannya di pihak kepolisian.
"Pondok Pesantren Al Zaytun dan sekolahnya tidak akan dijatuhi sanksi apapun tetapi akan dibina oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Tetapi, Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Ponpes Al Zaytun akan kami selesaikan tindak pidananya supaya tidak selalu menjadi isu setiap ada peristiwa politik," kata Mahfud.
Baca Juga: Menko Mahfud Ungkap Panji Gumilang Punya 295 Sertifikat Tanah
Topik:
Berita Terkini Lainnya
