PAN Katanya Masuk Kabinet, Cak Imin: Pokoknya Jangan Ganggu PKB!
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (www.instagram.com/@cakiminnow)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan tak masalah bila Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Asal PAN tidak mengganggu jatah partai di dalam kabinet.
Sejauh ini, ada tiga kader PKB yang berada di dalam kabinet yakni Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan), Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Yaqut Cholil Coumas (Menteri Agama).
Apalagi PAN sudah mengonfirmasi bakal diberi jatah kursi oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. "(Soal reshuffle) terserah presiden. Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk asal gak ganggu PKB, kalau ganggu PKB, bisa (seperti) Ukraina lawan Rusoa nanti," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Maret 2022.
Penegasan itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid. Ia meminta agar jatah menteri bagi PKB tidak dikurangi.
"Bagi PKB, yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau (jatah) PKB mau ditambah ya monggo, itu kan haknya presiden. Tapi, kalau kita dikurangi ya jangan," kata Jazilul.
Apakah Cak Imin sudah mendengar kapan perombakan kabinet bakal dilakukan?
1. Belum ada tanda-tanda perombakan kabinet
YouTube.com/NU ChannelSementara, ketika ditanya kapan kira-kira reshuffle kabinet akan terjadi, maka Cak Imin justru menyebut hingga kini belum ada tanda-tanda bakal ada perombakan kabinet. Justru, ia mengaku heran karena banyak yang menanyakan soal reshuffle ke dirinya.
"Sampai dengan hari ini, belum ada tanda-tanda reshuffle," ungkap Cak Imin kemarin.
Ia menyebut belum ada tanda-tanda lantaran meski sempat bertemu Presiden Jokowi di Bali, namun tidak ada satu cerita pun terlontar soal reshuffle kabinet. "Saya ketemu beliau di Bali juga tidak ada cerita reshuffle," katanya.
Namun, ia tak menampik bila reshuffle kabinet tetap diperlukan terutama untuk menghadapi pemulihan pascapandemik COVID-19. "Setiap saat saya kira harus ada evaluasi, terutama menghadapi ancaman perang dan juga recovery pascapandemik. Saya kira semua kementerian (perlu dievaluasi)," tutur dia lagi.
Baca Juga: PAN Akhirnya Gabung Lagi ke Pemerintah, Bakal Dapat Kursi Menteri?
2. Bima Arya pastikan PAN bakal dapat kursi bila dilakukan perombakan kabinet
IDN Times/Kevin HandokoSementara, Politikus PAN, Bima Arya memastikan seandainya terjadi perombakan kabinet dalam waktu dekat, maka partai tempat ia bernaung dipastikan memperoleh satu kursi menteri. Isu terjadi perombakan kabinet semakin menguat usai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan disebut melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
"Informasinya begitu (PAN akan dapat kursi menteri dan kursi wakil menteri)," ujar Bima kepada media pada 11 Maret 2022 lalu.
Menurut Bima, PAN sepakat untuk menyerahkan kepada Zulkifli Hasan untuk menentukan siapa kader partai itu yang diajukan jadi menteri dan wakil menteri kepada Presiden Jokowi. "Internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada ketum (ketua umum). Ketum yang akan mengusulkan ke Presiden," kata dia.
Baca Juga: Wacana Reshuffle, PAN Belum Dapat Undangan ke Istana
3. Dengan PAN bergabung ke pemerintah, kelompok oposisi tinggal PKS dan Demokrat
Pakar komunikasi politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio (IDN Times/Irfan Fathurohman)Sementara, dalam pandangan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, meski PAN bergabung ke koalisi pemerintahan di tengah-tengah kepemimpinan Jokowi, tetapi mereka memiliki makna strategis. Sikap PAN yang memilih bergabung dengan pemerintah menyebabkan partai oposisi, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit mengajukan calon presiden sendiri.
Saat ini, parpol yang mampu melakukan itu dan tanpa berkoalisi dengan partai lain hanya PDI Perjuangan. Mereka memiliki 115 kursi di parlemen. Hal itu sesuai dengan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen perolehan suara di parlemen atau 25 persen suara pemilu di tingkat nasional.
"Dengan PAN masuk ke koalisi pemerintahan maka otomatis PKS dan Demokrat tak bisa mencalonkan presiden sendiri. Mereka harus membuat manuver dan lobi-lobi, karena bila menggabungkan suara PKS dan Demokrat saja, suaranya hanya 15 persen," tutur Hendri, menganalisis pada Agustus 2021 lalu.
Situasi akan berbeda bila PAN tetap memilih berada di luar pemerintahan. "PAN, PKS dan Demokrat bisa berkoalisi dan mengajukan calon presiden sendiri," katanya lagi.
Bila Demokrat dan PKS tidak melakukan manuver, menurut Hendri, maka dua parpol tersebut hanya bisa gigit jari dan tak bisa ikut pilpres 2024. "Karena secara elektoral dua parpol itu masih kurang," kata dia.
Baca Juga: Bila Reshuffle Kabinet karena PAN, 3 Kursi Menteri Ini Paling Terancam
Berita Terkini Lainnya
