Pembebasan Pilot Susi Air Jadi Pertaruhan RI di Mata Dunia, Kenapa?
Captain Philips Mark Merthens yang kini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua. (Dokumentasi Sebby Sambom)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti keamanan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, mengatakan pilot maskapai Susi Air, Kaptena Philip Mark Mehrtens, harus secepatnya dibebaskan pasukan gabungan TNI dan Polri. Sebab, kata dia, semakin lama ia berada dalam cengkeraman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), maka nyawanya semakin terancam.
Pilot asal Selandia Baru itu sudah berada di tangan KKB sejak 7 Februari 2023. Artinya, ia sudah disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya hampir dua pekan.
"Secara taktikal ya karena ini menyangkut nyawa, keselamatan jiwa, bebaskan dulu (korban) penyanderaan. Pemerintah harus menyelenggarakan operasi khusus untuk pembebasan sandera itu," ungkap Nicky ketika dihubungi IDN Times, Minggu (19/2/2023).
Meski ia tak menampik bisa saja jatuh korban, baik di tim yang menyelamatkan maupun sandera sendiri. Tetapi, kata Nicky, itu semua bisa diminimalisasi bila operasi penyelamatan sandera disusun secara matang.
"Potensi adanya korban dalam operasi pembebasan sandera, pasti ada. Bahkan, ketika (Kopassus) terlibat dalam pembebasan sandera Garuda Indonesia di Thailand yang dikenal dengan Operasi Wolya, itu pun ada korban," tutur dia.
Nicky menilai dalam operasi pembebasan Mehrtens, sudah tak bisa lagi personel Polri yang berada di garda terdepan. Justru, personel TNI yang harus memimpin.
"Karena untuk pembebasan sandera yang berada di tengah-tengah hutan seperti itu, maka hal tersebut menjadi (kewenangan) satuan 81 Kopassus atau Denjaka Marinir. Operasi ini kan masuk ke dalam kontra teror," ujarnya.
Namun, Nicky mewanti-wanti bila akhirnya diputuskan pasukan khusus yang turun, maka dibutuhkan keputusan politik antara pemerintah dan DPR.
Lalu, apakah pemerintah dapat membebaskan Kapten Mehrtens tanpa disebut melanggar HAM?
1. Bila operasi terus diulur maka kemampuan pemerintah bisa diragukan dunia internasional
Ilustrasi peta Papua (IDN Times/Sukma Shakti)Lebih lanjut, Nicky mengatakan, adanya penyanderaan terhadap Kapten Mehrtens semakin menguatkan persepsi dunia internasional bahwa Papua tidak aman. Maka, Nicky mendorong agar operasi penyelamatan pilot Mehrtens tak lagi diulur-ulur.
"Kalau ini mengulur-ulur waktu, negara lain, terutama Selandia Baru akan meragukan kemampuan Indonesia, mulai dari militer hingga penegakan hukum," kata dia.
Nicky memberikan contoh operasi penyelamatan sandera di pesawat Garuda Indonesia di Thailand hingga Mapenduma yang menyita perhatian dunia.
"Yang disorot itu mengenai kemampuan angkatan bersenjata Indonesia membebaskan sandera. Karena salah satu prestasi pasukan anti-teror di dunia, termasuk Indonesia adalah kemampuan membebaskan sandera," ujarnya.
Lantaran belum ada perkembangan, pemerintah Selandia Baru pun mengambil sikap. Melalui Kedubes di Jakarta, Wakil Duta Besar Brendan Stanbury terbang ke Kabupaten Mimika dan menemui Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayor Jenderal Muhammad Saleh Mustafa. Kedubes Selandia Baru meminta penjelasan terkait langkah yang disiapkan TNI-Polri untuk menyelamatkan Mehrtens.
Saleh pun menjelaskan tindakan pelanggaran hukum yang akan lebih dulu diterapkan. Sebab, Indonesia sedang tidak memberlakukan status darurat militer. Ia juga menyebut mengedepankan dialog dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Editor’s picks
"Wakil Duta Besar Selandia Baru mendukung apa yang diupayakan oleh TNI-Polri. Upaya penyelamatan nyawa pilot Philip Mehrtens menjadi prioritas utama," kata dia.
Baca Juga: Pria Asing Diduga Pilot Susi Air Gabung KKB, TNI: Foto Itu Hoaks!
2. Kelompok separatis Aceh dengan Papua berbeda
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). (dok. TPNPB-OPM)Lebih lanjut, Nicky menyebut, kelompok separatis di Aceh dengan Papua berbeda. Kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi pada 1970 hingga 2006 satu komando.
"Komandonya itu datangnya dari luar Indonesia, Helsinki, Finlandia. Sehingga, ketika dilakukan proses perundingan damai, maka yang diajak adalah yang memegang otoritas tertinggi," ungkap Nicky.
Ketika terjadi perundingan dengan tokoh GAM di Finlandia, maka keputusannya diikuti hingga di tingkat bawah di Aceh. Sementara, kelompok separatis di Papua berbeda.
"Karena ada banyak faksi yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda pula. Ada yang datang dari daerah yang berbeda, beda suku, bahasa, hingga kepala sukunya pun berbeda. Sehingga, pemerintah kesulitan identifikasi komandonya ada di siapa," tutur Nicky.
Ia memberikan contoh seandainya tercapai kesepakatan dengan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, maka belum tentu diikuti pasukan di bawah Egianus Kogoya.
3. Upaya pembebasan sandera dipimpin Brigjen JO Sembiring, sebut tidak akan langgar HAM
ilustrasi pesawat (Susi Air) (IDN Times/Rehia Sebayang)Sementara, Komandan Korem 172/PWY Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring telah ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi TNI dalam pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Merthens.
"Danrem 172/PWY ditunjuk sebagai Dankolakops TNI untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB dalam keadaan selamat," ujar Mayjen Saleh pada 18 Februari 2023, dan dikutip dari kantor berita ANTARA.
Sebagai Dankolakops, Danrem 172/PWY Brigjen JO Sembiring akan bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Faizal.
Upaya pembebasan sandera saat ini masih dilakukan tim gabungan dari TNI dan Polri. Menurut Saleh, upaya penyelamatan masih terus diupayakan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan para pihak yang diutus Pemerintah Kabupaten Nduga.
Namun, Saleh mengatakan, karena peristiwa penyanderaan ini sudah berjalan beberapa waktu, sehingga akan dilakukan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur. "Agar peristiwa ini tidak berlarut-larut," kata dia.
Menurut Saleh, bila tiba waktunya TNI-Polri akan melakukan tindakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah.
Baca Juga: Panglima TNI Sempat Larang Susi Air Terbang di Paro Nduga Papua
Berita Terkini Lainnya
