Penundaan Pemilu, PDIP: Lebih Baik Fokus Urus Langkanya Minyak Goreng
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partai tempatnya bernaung tetap setia kepada konstitusi dan tak ingin mengkhianati semangat reformasi yang menetapkan adanya pembatasan masa jabatan presiden.
PDIP, kata Hasto, tegas menolak adanya penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan saat ini PDIP fokus bersama rakyat untuk mengatasi dampak pandemik COVID-19.
"Bagi PDI Perjuangan, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi dampak pandemik, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe, dan berbagai masalah penting lainnya, daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024," ungkap Hasto dalam keterangan tertulis pada Senin, 28 Februari 2022 lalu.
Ia juga meminta kepada semua pihak agar lebih baik mengurus masalah perekonomian yang terjadi saat ini. Masalah seperti kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih mendesak untuk segera diatasi.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda pemilu. Apalagi pemerintah dan DPR RI sudah sepakat pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024," kata dia lagi.
Ia menambahkan, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo seharusnya menjadi warisan yang ditinggalkan bahwa Jokowi dikenal kompeten.
"Seluruh legacy itu kemudian menjadi dasar bagi presiden dan wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," katanya.
Isu penundaan Pemilu 2024 ini kali pertama disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Bahkan, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengklaim menggunakan big data 60 persen di media sosial muncul pendapat yang mendukung agar Pemilu 2024 ditunda.
Lalu, bagaimana dengan sikap Istana terkait wacana penundaan Pemilu 2024 ini?
1. Presiden Jokowi diklaim fokus pemindahan IKN, tak pikirkan soal pemilu ditunda
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas)Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan, Presiden Jokowi tak ikut ambil bagian dari wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi, kata Faldo, tengah serius untuk pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Presiden sedang total mengawasi transformasi besar, Kota Nusantara," ujar Faldo kepada media pada Senin, 28 Februari 2022 lalu.
Ia menjelaskan, bagi Jokowi, Kota Nusantara adalah sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
Karenanya, jika wacana penundaan Pemilu 2024 itu diseret ke dalam pemerintah, maka Faldo memastikan Presiden Jokowi tidak punya waktu untuk hal tersebut.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," kata dia lagi.
Baca Juga: Survei: Warga yang Puas Kinerja Jokowi Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024
2. Hasil survei tunjukan responden yang puas terhadap kinerja Jokowi ingin pemilu digelar 2024
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) soal respons responden terkait penundaan pemilu dari 2024 menjadi ke tahun 2027 (Tangkapan layar power point survei IPI)Editor’s picks
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanudin Muhtadi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode 6-11 Desember 2021 lalu, mayoritas menginginkan agar pemilu tetap dilakukan pada 2024. Angkanya mencapai 67,2 persen.
Respons serupa tidak berubah meski responden ditanya pada September dan November. Pada September 2021 tercatat 64,7 persen responden ingin pemilu tetap berjalan pada 2024. Sedangkan pada November 2021, menunjukkan 69,9 persen menolak pemilu ditunda.
Sementara jumlah responden yang setuju pemilu ditunda berdasarkan survei IPI pada Desember 2021 lalu hanya 24,5 persen.
"Usulan tersebut bertentangan dengan mayoritas (aspirasi) publik karena kalau dilihat hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga termasuk Indikator Politik Indonesia (IPI) Desember 2021, itu jelas menunjukkan 67 persen responden yang terpilih secara nasional menginginkan pemilu tetap diadakan pada tahun 2024. Meskipun dalam keadaan pandemik," ungkap Burhanuddin kepada media, Minggu 27 Februari 2022.
"Hanya 24 persen responden yang menginginkan pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pemulihan ekonomi atau pandemik," katanya lagi.
Selain PKB, aspirasi serupa kini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pernyataannya ke publik, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengutip hasil survei berisi kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tergolong tinggi.
Namun, Burhanuddin menjelaskan, Zulkifli tidak menyampaikan hasil survei itu secara utuh. Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei betul mayoritas responden puas terhadap kepmimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, angka tingkat kepuasan mencapai 74 persen. Sedangkan di survei IPI, tingkat kepuasan mencapai 70 persen.
"Seolah-olah data itu dipakai untuk justifikasi bahwa ada aspirasi perpanjangan (masa jabatan presiden). Nah, ini menurut saya Pak Zulkifli Hasan tidak melihat data secara komprehensif. Masyarakat itu berpikir kompleks," ungkap Burhanuddin.
Ia menjelaskan, masyarakat memang puas terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Tetapi, mereka tetap ingin pemilu digelar tahun 2024. Meskipun pandemik nantinya bisa melanda Indonesia.
"Artinya, soal kepuasan (terhadap kepemimpinan Jokowi) itu satu sisi. Tetapi, soal ketaatan konstitusi, itu sisi yang lain. Ini yang tidak ditangkap oleh elite parpol pendukung pemerintah karena seolah-olah mereka yang puas secara otomatis menginginkan perpanjangan (masa jabatan presiden)," katanya lagi.
3. Usulan agar Pemilu 2024 ditunda adalah kompromi tarik ulur politik
Ketua Komisi X dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda (www.instagram.com/@syaifulhooda)Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda, secara blak-blakan mengatakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda merupakan bentuk kompromi dari tarik ulur politik antara pihak yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode dengan pihak yang ingin agar pemilu tetap sesuai jadwal digelar 2 tahun lagi.
"Usulan penambahan atau penundaan pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik-ulur politik antara yang meminta tiga periode atau tetap pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Syaiful kepada media.
"Jadi, sekali lagi ini bagian dari pra kondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh ketua umum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) supaya menjadi pertimbangan dan respons dari publik. Karena itu, kita tunggu respons publik," lanjutnya.
Ia mengatakan, posisi PKB tidak setuju bila masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Sebab, ada banyak risiko politik yang dihadapi.
"Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan tiga periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum, Pak Muhaimin adalah ini (usulan Pemilu ditunda 2 tahun) bagian dari pematangan kondisi,” ungkapnya.
Baca Juga: Cak Imin Klaim Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Apa Dasarnya?
Berita Terkini Lainnya
