PGRI Sampaikan 9 Pesan Guru kepada Jokowi, Termasuk Pembukaan CPNS
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membuka Kongres XIII PGRI di Jakarta. (www.instagram.com/@jokowi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi menyampaikan sembilan permintaan dari para guru kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo di acara kongres ke-23 di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (2/3/2024). Mayoritas permintaan itu menyangkut tingkat kesejahteraan para guru agar meningkat. Hal itu termasuk tunjangan bagi profesi guru tidak dihapus.
"Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi karena 579 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bahkan, tahun ini tenaga administrasi sudah mulai diangkat," ujar Uifah di pembukaan Kongres PGRI.
Selain itu, para tenaga honorer tersebut berharap bisa diangkat menjadi ASN. Apa saja sembilan permintaan dari para guru yang ditujukan bagi Jokowi?
1. Beban administrasi bagi guru dikurangi hingga pembukaan CPNS profesi guru
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membuka Kongres XIII PGRI di Jakarta. (www.instagram.com/@jokowi)Berikut daftar sembilan permintaan para guru yang disampaikan di hadapan Jokowi pagi tadi:
- Mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan adiminstrasi
- Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta
- Mendesak pemerintah menuntaskan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS Guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik
- Meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter
- Pemerintah melakukan transformasi tata kelola manajemen mutu guru mulai dari penyiapan SDM Guru dan Tendik, Sarana prasarana, Transformasi Pembelajaran dan Kurikulum, dan penyiapan anggaran pendidikan yang memadai (minimal 20 persen di luar gaji guru)
- Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan status guru, baik guru negeri maupun guru swasta dan tenaga kependidikan untuk memperoleh hak-haknya memperoleh peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi secara konstitusional dan wajar. Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera maka pendidikan bermutu hanyalah impian.
- Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang guru seperti penuntasan sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru, masa libur guru bersamaan dengan kalender libur sekolah, pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu, persyaratan kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak
- Mendorong pemerintah mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi PMM. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran, karena itu Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif
- Menempatkan guru PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan khusus guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
Baca Juga: Polisi Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Perundungan BINUS School
2. Mendikbud Nadiem absen di pembukaan kongres ke-23 PGRI
Mendikbudristek, Nadiem Makarim usai melakukan pencoblosan di TPS 03, Kebayoran. (IDN Times/Margith Juita Damanik)Sementara, di dalam pembukaan kongres ke-23 PGRI, tidak nampak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan Nadiem tidak hadir karena sedang tugas di luar negeri.
Editor’s picks
"Pak Menteri Pendidikan itu sedang bertugas ke luar negeri, sedang ke Thailand," ujar Unifah hari ini.
Ia menyebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Mendikbudristek Ad Interim.
3. Jokowi minta sekolah jadi rumah kedua yang aman bagi anak
Presiden Joko "Jokowi" Widodo di acara kongres Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Kabinet)Sementara, di dalam sambutannya Presiden Jokowi meminta kepada para guru agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman bagi anak. Ia berharap tidak ada siswa yang merasa takut, tertekan dan tidak betah di sekolah.
"Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut dan sekolah harus menjadi safe house, rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain hingga bersosialisasi," ujar Jokowi.
"Saya menaruh harapan besar terhadap Bapak-Ibu Guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita," katanya lagi.
Ia pun turut menyoroti maraknya praktik perundungan atau bullying di institusi pendidikan. Jokowi meminta agar praktik perundungan tidak ditutup-tutupi dan segera diselesaikan.
Ia mengatakan kasus-kasus perundungan itu sering kali ditutup-tutupi. Alasannya, demi menjaga nama baik sekolah.
"Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Kasus Perundungan Sering Ditutupi Demi Nama Baik Sekolah
Berita Terkini Lainnya
