Profil TMI, Perusahaan yang Disebut Milik Kemhan untuk Beli Alutsista
PT Teknologi Militer Indonesia, perusahaan baru untuk membeli alutsista (tangkapan layar situs resmi PT TMI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketika rencana Kementerian Pertahanan memborong alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dengan nilai mencapai Rp1.760 triliun bocor ke publik, nama perusahaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) ikut mencuat.
PT TMI ikut jadi sorotan ketika surat yang ditujukan kepada General Director Rosoboronexport, A.A Mikheev, pada 16 November 2020 lalu tersebar ke publik. Rosoboronexport adalah perusahaan negara asal Rusia yang mengurusi ekspor dan impor senjata.
Di dalam surat yang diteken oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, tertulis sejak Desember 2019, Kemhan telah membentuk beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu dikendalikan melalui Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Salah satu perusahaan itu adalah PT TMI.
Menurut analis pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, perusahaan yang berkantor di gedung Ratu Prabu di kawasan Cilandak itu, terlihat perusahaan yang baru didirikan. Ia mengaku heran bila perusahaan tersebut yang diberikan kewenangan untuk membeli alutsista atas nama Kemhan.
Connie mengaku sudah sempat diajak berkunjung ke PT TMI oleh seorang perwira tinggi TNI. "Tapi, saya sudah merasa aneh, kok gedungnya busuk banget ya. Kok (perusahaan) yang mengurusi Rp1.760 triliun, kondisi rumputnya sudah liar begitu," kata Connie ketika dihubungi pada Selasa, 1 Juni 2021 lalu.
Ia menambahkan, perusahaan itu mengelola pembelian bagi angkatan laut, udara, darat hingga siber. Connie juga merasa aneh karena signage atau logonya terbuat dari kertas.
Ketika PT TMI menjadi sorotan publik, kata Connie, Kemhan sempat membantah adanya keberadaan perusahaan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal karena ketika berkunjung ke sana, ia tidak seorang diri.
Lalu, siapa yang dipercaya untuk mengelola PT TMI? Apa komentar Kemhan mengenai PT TMI?
1. Komisaris PT TMI adalah Glenny Kairupan, orang dekat Prabowo
Surat yang diteken Menhan ke perusahaan Rusia mengenai keberadaan PT TMI (Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal)PT TMI menjadi sorotan lantaran tiba-tiba ditunjuk sebagai broker pengadaan alutsista. Tetapi, penunjukkan PT TMI sebagai broker tidak diungkap ke publik.
Di dalam surat yang bocor ke publik itu, tertulis komisaris utama perusahaan itu dijabat oleh Mayor Jenderal (Purn) Glenny Kairupan. Ia diketahui orang dekat Prabowo lantaran menjabat sebagai anggota dewan pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah bertugas sebagai Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu.
Glenn dan Prabowo merupakan teman satu angkatan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang pada 1970. Di surat itu juga disebut direktur utama dijabat oleh Insinyur Harsustanto.
Baca Juga: Ini Poin-poin Dalam Draf Perpres Anggaran Alutsista Rp1.760 Triliun
2. Juru bicara Menhan sempat bantah ada perusahaan di Kemhan yang terlibat pengadaan alutsista
Editor’s picks
IDN Times/Irfan FathurohmanMengutip situs resmi PT TMI, mereka mengatakan adalah platform strategis untuk melakukan akuisisi teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, mereka mengklaim sebagai integrator sistem bagi manajemen pertempuran yang mewujudkan pengembangan teknologi militer yang maju.
Namun, dalam sesi wawancara dengan Medcom.id yang tayang pada 12 Mei 2021 lalu, Dahnil sempat membantah ada perusahaan yang dimiliki oleh Kemhan dan ikut cawe-cawe soal pengadaan senjata.
"Itu kan mudah untuk ditelusuri. Kalau ada perusahaan milik Kemhan pasti kan dengan mudah diketahui karena pelaku di industri ini jumlahnya sangat sedikit," kata Dahnil.
Ketika itu, ia menyebut, di bawah Kemhan terdapat yayasan yang dinamakan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). YKPP inilah yang memiliki beberapa usaha di berbagai bidang seperti perumahan.
"Mereka tidak pernah cawe-cawe secara langsung dan dilarang (terlibat) dengan kontrak pengadaan apapun terkait dengan alutsista. Bila ada perusahaan, maka itu berada di bawah YKPP," ujarnya lagi ketika itu.
Namun, menurut data perusahaan, seluruh saham PT TMI oleh YKPP. Dalam laporan Koran Tempo pada hari ini, YKPP berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Hal ini menimbulkan kecurigaan terjadi kolusi dalam pengadaan alutsista.
3. Kemhan didorong punya aturan beli alutsista melalui pihak ketiga
Ilustrasi alutsista TNI (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Menurut, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, hal pertama yang harus dikawal oleh publik yaitu agar pembelian alutsista dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kedua, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang terdiri dari beberapa menteri harus diperkuat.
"Ketiga, pembelian melalui pihak ketiga harus diatur dengan baik. Supaya tidak menimbulkan informasi sumir soal mafia alutsista," kata Khairul ketika dihubungi IDN Times pada Minggu, 30 Mei 2021 lalu.
Dengan adanya aturan siapa saja yang boleh terlibat dalam proses pengadaan alutsista maka bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ia mencontohkan, di Kementerian Kesehatan ada aturan yang jelas mengenai pihak ketiga yang bisa terlibat dalam impor pengadaan alat-alat kesehatan.
"Kita kan juga tahu banyak juga yang bermain di sana, tetapi setidaknya pemerintah berkomitmen mengatur hal itu," tutur dia.
Dengan Kemhan memiliki aturan yang jelas maka bisa membantu instansi tersebut bila terjadi masalah di kemudian hari, yang menyangkut pembelian alutsista. "Selama ini kan kalau melibatkan pihak ketiga maka akan terjadi mark up harga.
Baca Juga: Mau Berutang Rp1.760 T untuk Alutsista, Kemhan Klaim Tak Bebani Negara
Berita Terkini Lainnya
