Menpar Arief Yahya: Tak Perlu Buat Pariwisata Halal di Bali
Instagram Fransiscadiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan tidak perlu membuat pariwisata halal di Provinsi Bali. Sebab, sejak awal brand positioning Bali bukan dijadikan destinasi pariwisata halal, melainkan pariwisata budaya dengan konsep Tri Hita Karana. Konsep itu meyakini perlu menjalin hubungan baik dengan Tuhan sang Maha Pencipta, sesama manusia dan alam.
"Bali itu secara umum adalah (pariwisata) yang mengandalkan budaya dan di belakang budaya itu, ada filosofi yaitu Tri Hita Karana. Yang telah terjadi sekarang itu lah yang terkuat untuk Bali," ujar Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pariwisata pada Selasa malam (26/1).
Lagipula, pemerintah telah mencanangkan tiga provinsi untuk dijadikan destinasi pariwisata halal yakni Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Sumatera Barat. Lalu, masih dibutuhkan kah sertifikasi halal untuk pariwisata di Bali? Apa tanggapan Gubernur Bali terhadap konsep pariwisata halal?
1. Konsep kearifan budaya lokal terbukti ampuh menjadikan Bali destinasi wisata di Indonesia
IDN Times/KemenparMenurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, terbukti dengan konsep kearifan lokal Tri Hita Karana, brand positioning Bali menjadi bagus. Itu pula yang menyebabkan Bali disukai oleh turis-turis asing, termasuk dari kawasan Timur Tengah.
"Jadi, budaya Tri Hita Karana itu lah yang harus kita pertahankan dan dikembangkan. Dan kalau mau berdebat itu sudah terbukti menempatkan Bali sebagai destinasi utama kelas dunia hingga mendapatkan penghargaan tertinggi," kata Arief menjawab pertanyaan IDN Times pada Selasa malam kemarin.
Justru, kata dia, dengan brand positioning Bali yang mengedepankan budaya lokal menjadi magnet untuk para turis, termasuk wisatawan Timur Tengah.
"Kan masing-masing sudah ada brand positioning sendiri. Lombok ada, Aceh ada dan Sumbar juga ada," katanya lagi.
Baca Juga: 4 Alasan Sandiaga Ingin Mengembangkan Pariwisata Halal di Bali
2. Gubernur Bali menilai tanpa ada label pariwisata halal, sektor itu sudah meningkat
Facebook.com/PemerintahanProvinsiBaliSementara, Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster sepakat dengan pernyataan Menpar Arief Yahya. Pariwisata di Bali, kata Koster, lebih sesuai dengan budaya sekitar ketimbang mengembangkan pariwisata halal.
"Saya kira untuk Bali sudah ada brandingnya sesuai dengan kearifan lokal Bali dan karakter Bali yaitu pariwisata berbasis budaya," tutur Koster.
Sehingga pariwisata halal dianggap tidak cocok dikembangkan di sana. Seandainya pariwisata halal dikembangkan di Bali, kata dia, malah akan mengecilkan branding yang sudah sangat cocok di provinsi yang dijuluki Pulau Dewata itu.
"Tanpa label halal kan tidak apa-apa, orang juga sudah tahu," katanya lagi.
3. Tanpa label halal, Bali malah tetap digemari oleh turis asal Timur Tengah
(Turis asing tengah menikmati pemandangan di kawasan wisata Geopark Gunung Batur) ANTARA FOTO/Fikri YusufEditor’s picks
Uniknya berdasarkan data yang diperoleh General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi tahun 2016 lalu, jumlah turis asal Timur Tengah yang berkunjung ke Bali terus meningkat. Dua tahun lalu angkanya sudah mencapai 35 ribu. Salah satu alasannya diprediksi akibat kunjungan Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz yang memilih berlibur di Bali selama 9 hari.
"Sepertinya ini dampak positif dari kunjungan Raja Arab Saudi ke Bali akhir awal Maret (2017) lalu," ujar Yanus kepada media pada September 2017 lalu.
Kepala Bidang Perjalanan Wisata dan Pengenalan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika Kementerian Pariwisata, Rita Sofia juga memiliki data yang tidak jauh berbeda. Ia menyebut Bali masih menjadi destinasi favorit bagi turis asal Timur Tengah apabila berkunjung ke Indonesia.
"Setelah Bali, Jakarta, Jawa Barat khususnya Bandung dan Bogor, belakangan ini Lombok juga mulai banyak dikunjungi turis asal Timur Tengah," ujar Rita seperti dikutip kantor berita Antara dua tahun lalu.
4. Pemda Bali dinilai oleh tim BPN keliru memahami konsep pariwisata halal
Dok.IDN Times/IstimewaSementara, juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bidang pariwisata, Taufan Ramhadi justru menilai Pemda Bali keliru dalam memahami konsep pariwisata halal yang didengungkan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
"Wisata halal bicara soal halal lifestyle, extended services yang diberikan kepada para wisatawan yang memang membutuhkan pelayanan halal di saat mereka berlibur ke suatu destinasi. Dengan memperkaya pilihan ke wisatawan, dengan adanya paket-paket wisata halal justru akan menguntungkan Bali," ujar Taufan kepada media pada Selasa (26/2) kemarin.
Ia menjelaskan melalui pariwisata halal, bukan bermaksud membenturkan agama. Toh, menurut dia, wisatawan Muslim di Bali pun ada.
"Jadi, mereka wajar ingin dapat wisata halal. Negara-negara di mana pun, wisata Muslim jadi quality tourism. Jauh lebih besar dari wisatawan-wisatawan lain. Wisatawan muslim ada (membawa keuntungan ekonomi) Rp1,8 miliar dan terus bertumbuh. Butuh wisata halal di mana mereka liburan. Negara lain pariwisata halal sudah berkembang," tutur dia.
Lebih jauh ia menjelaskan pariwisata halal tidak membunuh wisata konvensional yang sudah ada selama ini. Negara-negara lain sudah lebih dulu mengembangkan konsep tersebut seperti di Malaysia, Dubai dan Turki.
"Sekali lagi, ini hanya berbicara tentang layanan pilihan dan itu semua tergantung kepada wisatawan untuk memilih yang mana," kata Taufan lagi.
5. Cawapres Sandiaga Uno menyebut Bali punya potensi pariwisata halal mencapai Rp3.000 triliun
Dok.IDN Times/IstimewaIde untuk mengembangkan pariwisata halal di Bali kali pertama dicetuskan oleh cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno ketika berkampanye di provinsi itu pada akhir pekan lalu. Ia berjanji apabila terpilih menjadi Wakil Presiden, maka ia dan Prabowo akan meningkatkan sektor wirausaha di Bali.
"Multiplayer-nya banyak sekali kepada UMKM. Salah satunya juga pariwisata halal, banyak potensinya, dan sekarang banyak diambil oleh Bangkok, Thailand," ujar Sandi pada Minggu (24/2) lalu.
Ia menyebut ingin Provinsi Bali dan Indonesia pada umumnya untuk mengambil potensi pariwisata halal yang diprediksi bisa bernilai mencapai Rp3.000 triliun.
"Ini sangat luar biasa potensinya kalau bisa kita ambil untuk gerakan ekonomi di Bali," katanya lagi.
Baca Juga: 3 Alasan Pariwisata Halal Tidak Bisa Diterapkan di Bali Versi Dispar
Berita Terkini Lainnya
