Comscore Tracker

Selain Pesawat Kepresidenan, Ada 5 Heli VVIP Dicat Merah Putih

Cat pesawat kepresidenan diduga pakai anggaran 2021

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (AU), Marsekal Pertama (Marsma) Indan Gilang Buldansyah mengatakan, total ada enam unit kendaraan udara VVIP dan kepresidenan yang dicat ulang menjadi warna merah putih. Enam kendaraan udara itu terdiri dari satu pesawat kepresidenan tipe BBJ2  dan lima helikopter VVIP. 

"Yang kami sebut itu yang dioperasikan TNI AU ya," ujar Indan kepada IDN Times melalui pesan pendek, Kamis (5/8/2021). 

Ia mengatakan proses pergantian livery cat menjadi warna merah putih dikerjakan pada 2020-2021. Perubahan warna cat itu menuai kritik dari pengamat penerbangan Alvin Lie. Ia khusus mengkritik perubahan warna cat untuk pesawat kepresidenan tipe BBJ2 lantaran dilakukan pada 2021. 

"Cuma butuh waktu 10 hari untuk melakukan pengecatan tersebut kok dan itu menggunakan anggaran 2021," kata Alvin ketika dihubungi IDN Times hari ini. 

Menurut pria yang pernah jadi anggota Ombudsman itu, pergantian warna cat pada saat pandemik COVID-19 buang-buang anggaran semata. Apalagi, ia memperkirakan pengerjaan pergantian warna cat badan pesawat itu menelan biaya yang tidak sedikit.

Dalam cuitannya di Twitter pada 2 Agustus 2021, Alvin mengatakan, untuk pengecatan pesawat setara B737-800, biayanya berkisar antara Rp1,4 miliar hingga Rp2,1 miliar. 

"Itu kan tidak mendesak pengecatan ulang badan pesawat," tutur dia. 

Menurut Alvin, dalam situasi ekonomi yang sulit ini, kegiatan yang tidak mendesak sebaiknya ditunda. Lalu, anggarannya dialihkan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Apa alasan Istana melakukan cat ulang badan pesawat kepresidenan?

1. Istana jelaskan rencana cat ulang badan pesawat sudah direncanakan sejak 2019

Selain Pesawat Kepresidenan, Ada 5 Heli VVIP Dicat Merah PutihPesawat Kepresidenan RI 1 yang body-nya dicat ulang hingga menelan anggaran Rp2 miliar (www.twitter.com/@alvinlie21)

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak 2019. Saat itu, terkait dengan perayaan HUT ke-75 RI pada 2020.

Proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Artinya, helikopter yang selama ini digunakan Presiden Jokowi sudah dicat menjadi merah putih.

Namun, pada 2019, pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga yang dicat terlebih dahulu adalah Heli Super Puma dan pesawat RJ.

"Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu," kata Heru.

Heru menambahkan, perawatan rutin pesawat kepresidenan kemudian ditunda ke 2021. Perawatan sesuai daftar check list C pun, kata Heru, sesuai dengan rekomendasi pabrik. 

Maka tahun inilah dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa merah putih seperti yang telah direncanakan sebelumnya. "Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," tuturnya. 

Sedangkan, terkait dengan dana pengecatan, Heru menjelaskan, sudah ada anggarannya. Namun, dia tak bersedia menjelaskan nominal biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan badan pesawat dan overhaul.

Sementara, menurut sumber IDN Times di Istana, anggaran pengecatan pesawat kepresidenan mencapai Rp2 miliar. 

Baca Juga: Pengamat: Cat Ulang Badan Pesawat RI 1 Tak Terkait Faktor Keamanan

2. Alvin menduga proses cat ulang pesawat kepresidenan gunakan anggaran 2021

Selain Pesawat Kepresidenan, Ada 5 Heli VVIP Dicat Merah PutihPesawat Kepresidenan. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Lebih jauh, Alvin menduga proses pengerjaan cat ulang badan pesawat kepresidenan dilakukan pada 2021 menggunakan anggaran tahun ini. Sementara, Istana memberikan informasi cat ulang itu menggunakan anggaran 2019. 

"Ini tuh pakai anggaran 2021. Anggaran itu sifatnya setiap tahun harus dihabiskan. Bila tidak terpakai maka dikembalikan ke kas negara. Gak bisa anggaran 2020 dipakai untuk 2021," tutur dia. 

Alvin menambahkan bila sudah terikat kontrak pengerjaan pada 2020, tetapi tidak dikerjakan maka anggarannya tetap harus dikembalikan ke kas negara. Sebab, tidak boleh anggaran keluar tetapi tidak ada bukti konkret pengerjaan proyeknya. 

Itu sebabnya, Alvin memprotes keras cat ulang pesawat kepresidenan yang dilakukan di saat sedang terjadi pandemik COVID-19. Alvin pun menepis bila pengecatan dilakukan demi faktor keamanan. Menurutnya, selama pandemik, pesawat kepresidenan justru jarang digunakan karena aktivitas dan mobilitas dibatasi. 

"(Pengecatan ulang) tidak terkait kelaikterbangan dan keselamatan. Ini murni estetika saja," ujarnya. 

3. Alvin desak Istana ungkap ke publik anggaran untuk cat ulang badan pesawat

Selain Pesawat Kepresidenan, Ada 5 Heli VVIP Dicat Merah PutihMantan anggota Ombudsman, Alvin Lie menyentil pintu perbatasan masih dibuka saat PPKM Darurat (www.ombudsman.go.id)

Alvin mengatakan selain pesawat kepresidenan tipe BBJ2, ada satu pesawat lainnya yang juga dicat ulang menjadi warna merah putih. Pesawat itu buatan British Aerospace 146-300 bernomor pesawat PK-PJJ. Namun, pesawat tersebut tidak dioperasikan TNI AU. 

Alvin kemudian mendesak Istana untuk buka-bukaan saja nominal anggaran yang dikeluarkan untuk mengecat ulang badan pesawat kepresidenan dan overhaul tersebut. Sebab, biayanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Publik, kata dia, berhak tahu informasi tersebut. 

"APBN kan bukan rahasia. Daripada jadi gunjingan dan spekulasi publik, sebaiknya pihak Istana terbuka saja tentang biaya serta proses tender cat ulang pesawat kepresidenan. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas anggaran," ungkapnya.

Alvin juga menilai di dalam situasi pandemik yang menyebabkan resesi ekonomi, pemerintah seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Sebaiknya, dana yang digunakan demi aktivitas yang mendesak. 

"Hal-hal yang tak mendesak sebaiknya ditangguhkan dan anggarannya difokuskan untuk penanganan pandemik," tutur dia. 

Baca Juga: PKS: Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Tak Darurat, Bisa Ditunda

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya