Soal Rencana Anggaran Beli Alutsista Rp1.760 T, Ini Kata Wamenhan
Wakil Menteri Pertahanan M Herindra ketika hadir rapat di komisi I pada 31 Mei 2021. (Tangkapan layar YouTube Komisi I)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI M. Herindra buka suara soal ramainya rencana anggaran jumbo yang sedang dialokasikan oleh Kementerian Pertahanan. Dalam rancangan Peraturan Presiden yang bocor ke publik, Kemenhan diketahui hendak menganggarkan Rp1.760 triliun untuk kepentingan pembelian alutsista. Di dalam dokumen rancangan Perpres setebal delapan halaman itu, dana jumbo tersebut akan diperoleh melalui skema pinjaman luar negeri.
Ketika ditemui media, Herindra tak membantah bila prioritas Kemenhan saat ini membeli alutsista untuk tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL).
"Banyaklah (alutsista yang hendak dibeli). Dari AU, AL, banyak semua," kata Herindra yang ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Mei kemarin.
Sedangkan, terkait sistem pembiayaan, Herindra mengatakan, hal tersebut masih sebatas usulan. Realisasinya akan dipikirkan nanti.
"Ya, intinya gini, Kemenhan itu tidak akan (membuat anggaran yang fantastis), anggaran kita selama ini kan 0,8 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto). Kita minta itu saja. Gak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan. Itu sama saja. Nanti, skemanya saja yang berbeda," tutur dia lagi.
Herindra pun meminta agar publik bersabar terkait dengan skema pembiayaan alutsista. Ia tak menjelaskan dengan gamblang apaka dana sebesar Rp1.760 triliun itu akan diperoleh dengan utang luar negeri.
"Ya, nanti kita lihatlah. Ini kan baru rencana," ujarnya.
Lalu, apa komentar anggota Komisi I mengenai rencana pengadaan alutsista yang membutuhkan anggaran mencapai Rp1.760 triliun?
1. Komisi I belum pernah bahas rencana Kemenhan yang akan berutang Rp1.760 triliun
Anggota DPR dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)Sementara, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan mengatakan, mereka belum pernah membahas terkait rencana utang luar negeri mencapai Rp1.760 triliun untuk membiayai belanja alutsista.
Komisi I selama ini masih berpatokan pada program Minimum Essential Force (MEF) terkait belanja alutsista.
Farhan mengatakan, selama ini Panitia Kerja (Panja) alutsista pernah membahas tentang nasib konsep MEF. "Gak pernah (dibahas), kita itu di Panja Alutsista hanya membahas tentang apakah kita akan tetap mempertahankan konsep MEF sampai 2024 apa tidak," kata Farhan yang ditemui di DPR pada Senin kemarin.
Ia juga mempertanyakan mengapa rancangan Perpres bisa bocor ke publik. Sebab, itu merupakan dokumen yang sifatnya rahasia negara.
"Kalau dokumen rahasia negara maka ada seseorang di Istana yang membocorkan. Jadi, konteksnya sudah bukan anggaran pertahanan lagi, konteksnya sudah Badan Intelijen Negara," tutur dia lagi.
Ia mengatakan, angka-angka di dalam MEF memang sebaiknya diubah. Sebab, kebutuhannya pasti bergeser. "Tetapi, bila rancangan Perpres itu benar, tetap harus kita pertanyakan apakah rencana ini merupakan modifikasi MEF 2012 atau bukan," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Anggota Komisi I Protes Prabowo dan Panglima TNI Absen Rapat di DPR
2. Kemenhan sesalkan dokumen yang bersifat rahasia malah bocor ke publik
ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSementara, Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, rancangan Perpres adalah dokumen perencanaan. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam.
"Jadi, ini sifatnya bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal yang masih dalam tahap pembahasan," kata Dahnil melalui keterangan tertulis pada Senin malam, 31 Mei 2021 lalu.
Ia menyesalkan dokumen internal itu bisa bocor. Bahkan, Dahnil menuding pihak-pihak yang membocorkan menjadikan dokumen tersebut sebagai alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gosip politik.
"Kemenhan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut, sehingga terjadi simpang siur di publik," tutur dia lagi.
3. Gerindra pertanyakan motif Connie Bakrie bersuara ke publik soal alutsista
Akademisi dan analis pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie (www.instagram.com/@connierahakundinibakrie)Sementara, anggota Komisi I dari Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, justru menyayangkan isu pertahanan negara malah dibawa ke isu politik. Hal itu, kata dia, mulai terlihat sejak tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402.
"Kejadian tenggelamnya KRI Nanggala-402 telah membuka ruang untuk pihak lain bermanuver politik. Hal itu tidak sepantasnya dilakukan karena pemerintah sedang fokus untuk merencanakan modernisasi alutsista," kata Yan dalam keterangan tertulis pada 29 Mei 2021 lalu.
Ia justru menyayangkan ada manuver yang kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah, yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan pakar dari partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju.
"Salah satunya Connie Rahakundini Bakrie yang ternyata anggota dewan pakar Nasdem. Apa motifnya? Politik atau pesanan vendor alutsista yang terganggu akibat Prabowo bebersih mafia alutsista?" tanya dia.
Menurut Yan, opini yang berkembang liar di publik terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402 beberapa waktu lalu terlihat mengarah kepada kepentingan politik. "Mungkin tujuannya adalah ke Menhan Prabowo. Pertanyaannya, untuk siapa dan kenapa?" tanyanya lagi.
Ia kemudian menduga hal itu dilakukan karena elektabilitas Prabowo dalam beberapa survei belakangan sedang tinggi. Paling anyar, hasil survei Pospoll Indonesia menempatkan Prabowo di urutan pertama sebagai capres potensial di Pilpres 2024.
Baca Juga: Awal Mula Rencana Pembelian Alutsista Rp1.760 T yang Jadi Polemik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
