Sri Mulyani: Hampir Semua THR Telah Dibayarkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah didistribusikan mencapai Rp 9,19 triliun atau sekitar 83,4 persen dari proyeksi total THR yang harus dibayarkan. Pencairan Rp 9,19 triliun itu kalau dipersentasekan maka sudah mencapai 83,4 persen dari proyeksi total THR yang dibayarkan.
Selain untuk PNS, THR juga bagi pensiunan PNS sudah mulai dibayarkan. Total pembayarannya sudah mencapai Rp 6,27 triliun atau sekitar 94,14 persen dari total yang harus dibayarkan.
Berapa nominal THR yang diterima oleh masing-masing PNS dan pensiunannya?
1. THR bagi PNS terdiri dari beberapa komponen
kemenkeu.go.idMenurut Menteri Keuangan Sri Mulyani THR bagi PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
"Sementara, pencairan THR untuk pensiunan PNS dibayarkan sebesar pensiunan pokok, tunjangan keluarga atau tunjangan tambahan penghasilan," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu seperti dikutip dari ANTARA pada Selasa (5/6).
Ia menjelaskan Rp 9,19 triliun itu mencakup permintaan dari 14.527 satuan kerja atau sekitar 95 persen dari keseluruhan satuan kerja yang membawahi belanja pegawai sebanyak 15.171 satuan kerja.
2. Tunjangan TNI-Polri dinaikan 70 persen mulai Juli
Selain sudah membayar sebagian besar THR bagi PNS dan pensiun, pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo rupanya juga memberikan kejutan lainnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta berencana menaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) dan gaji ke-13 pada Juli mendatang bagi prajurit TNI-Polri.
Editor’s picks
"Nanti ditunggu lagi Juli ada gaji ke-13 (bagi TNI-Polri). Kemudian, nanti saya umumkan juga kenaikan tukin bulan Juli nanti. Tunjangan (bagi) TNI-Polri akan naik 70 persen," kata Jokowi ketika melakukan buka puasa di Mabes TNI, Cilangkap pada Selasa kemarin.
Pengumuman itu pun disambut secara meriah oleh para peserta bukber yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka datang dari unsur TNI-Polri.
Bahkan, bagi Babinsa pendapatan operasionalnya per bulan juga akan dinaikan.
"Kalau biaya operasional yang biasanya per bulan terendah itu Rp 310 ribu, maka akan dinaikan menjadi Rp 2,7 juta per bulan. Ini naik hingga 771 persen," tutur dia.
3. Ada daerah yang menolak membayarkan THR
Instruksi pemerintah pusat agar pembayaran THR diambil dari APBD rupanya gak disambut baik oleh setiap Pemda. Ada beberapa provinsi yang menolak. Salah satunya, adalah Pemprov Surabaya.
Menurut Risma, pembayaran THR yang diwajibkan untuk diambil dari pos APBD dianggap cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang dibayar gak kecil.
"Kalau (THR yang dibayarkan) besar kan ya membebani (APBD) berat ya. Masak pakai APBD," kata Risma.
Tetapi, keberatan yang disampaikan oleh Risma itu ditanggapi ketus oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Ia justru mempertanyakan komentar Risma. Sebab, daerah lain malah gak keberatan.
"Saya kemarin (berkunjung) ke Lampung. Lampung juga sudah menganggarkan kok (THR di APBD). Sementara, kalau di Surabaya, apa benar Pemkot Surabaya miskin sekali hingga gak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," tutur Tjahjo.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
