Turki Bantah Pernah Tawarkan Jadi Lokasi Uji Klinis Vaksin Nusantara
Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ketika mengikuti rapat kerja dengan komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan pada 10 Desember 2020. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Turki membantah pernah melakukan kerja sama untuk membeli 5,2 juta dosis vaksin sel dendritik atau Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bahkan, rencana ke arah sana pun belum ada.
Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, melalui keterangan tertulis pada Senin (30/8/2021). Ia bahkan menyebut Turki tak pernah menawarkan kepada tim peneliti Vaksin Nusantara agar melakukan uji klinis ketiga di negara tersebut.
"Tidak ada rencana atau pembicaraan Pemerintah Turki untuk membeli Vaksin Nusantara di Indonesia," ujar Iqbal.
Bahkan, menurut diplomat senior itu, Turki sudah mengembangkan sendiri tiga jenis vaksin buatan dalam negeri. Dua di antaranya sudah memasuki uji klinis ketiga. Sehingga, mereka lebih memilih fokus ke sana.
"Tidak ada juga pembicaraan mengenai kemungkinan uji klinis Vaksin Nusantara tahap tiga di Turki. Saat ini, vaksinasi lengkap yang berisi dua dosis sudah diberikan ke 93 juta penduduk (45 persen) dan ditargetkan akan meningkat menjadi 70 persen dalam sebulan ke depan," kata diplomat senior itu.
Kasus COVID-19 di Turki pun, Iqbal menambahkan, sudah mulai menurun. Kasus harian Turki sudah mencapai di bawah 17 ribu.
Lalu, dari mana berkembang informasi Vaksin Nusantara akan dipesan oleh Turki?
Baca Juga: [CEK FAKTA] Dunia Setujui Penggunaan Vaksin Nusantara Buatan Terawan?
1. Klaim Turki memesan 5,2 juta dosis Vaksin Nusantara disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga
Guru Besar Biomolekuler Universitas Airlangga, Prof drh Chairul Anwar Nidom ketika berbicara di program Ngobrol Seru by IDN Times pada 4 November 2020 (Tangkapan layar YouTube IDN Times)Isu ini menjadi ramai setelah Nidom berbicara di program dialog bersama mantan menteri kesehatan, Siti Fadila Supari dengan judul "Siti Fadilah & Nidom: Vaksin Nusantara, Harapan Yang Tertunda." Dalam video yang semula tayang pada 19 Agustus 2021 lalu, Nidom mengingatkan pemerintah agar jangan sampai hasil penelitian vaksin berbasis sel dendritik itu diserobot oleh negara lain.
"Saya dengar Turki sudah memesan 5,2 juta dosis (Vaksin Nusantara)," ujar Nidom yang dikutip pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Siti turut menimpali pernyataan Nidom itu. Menurut dia, tak tertutup kemungkinan penelitian yang dilakukan oleh Terawan akan diambil oleh negara lain.
"Terawan kalau di tempat you, (penelitian) you gak diterima, oke dibawa ke negara saya aja, kan kita kehilangan. Jangan sampai seperti itu," kata Siti di video yang sama.
IDN Times menelusuri video tersebut di akun YouTube Siti Fadila Supari, namun sudah hilang. Kami justru menemukan video dialog tersebut dari akun lain yang mengunggah ulang. Menurut informasi yang kami peroleh dari seorang sumber, video tersebut sengaja tak dipublikasikan lagi karena menjadi sasaran untuk take down.
Baca Juga: [CEK FAKTA] Benarkah Turki Pesan 5,2 Juta Dosis Vaksin Nusantara?
2. Kemenkes tegaskan Vaksin Nusantara tak bisa dikomersialisasikan karena bersifat personal
Catatan minus Vaksin Nusantara dari BPOM (IDN Times/Sukma Shakti)Sementara, Kementerian Kesehatan mengatakan warga bisa mengakses Vaksin Nusantara dengan cara mendatangi RSPAD. Sebab, saat ini, Vaksin Nusantara berstatus pelayanan berbasis penelitian. Artinya, jangkauan vaksin tersebut masih terbatas.
"Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 28 Agustus 2021.
Bila pasien setuju, Vaksin Nusantara baru diberikan kepada mereka. Lantaran masih berstatus penelitian, maka Kemenkes tak akan menanggung bila terjadi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Bila terjadi KIPI maka akan ditanggung oleh RSPAD selaku tempat dilakukan penelitian dan relawan itu sendiri.
Nadia juga menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak bisa dikomersialisasikan. Sebab, vaksin sel dendritik bersifat personal atau autologus.
"Artinya, dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri," kata dia lagi.
Sejauh ini sudah ada beberapa pejabat dan mantan pejabat yang telah disuntik Vaksin Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti, hingga mantan Menkes Siti Fadila Supari.
3. Terawan tetap lanjutkan penelitian Vaksin Nusantara meski tidak dapat izin dari BPOM
Mantan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto ketika rapat kerja dengan komisi VII DPR pada 16 Juni 2021 (Tangkapan layar YouTube Komisi VII DPR)Terawan tak putus asa meski penelitian Vaksin Nusantara tak mengantongi izin dari BPOM. Ia tetap jalan terus dan malah melanjutkan penelitian vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Padahal, BPOM merekomendasikan agar Terawan dan tim peneliti mengulang kembali penelitiannya ke tahap pra klinis.
Tetapi, Terawan menempuh strategi baru. Ia turut meminta dukungan kepada Komisi VII DPR agar pengembangan vaksin Nusantara bisa lanjut ke tahap uji klinis ketiga. Hal itu terlihat dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada 16 Juni 2021 lalu.
Itu pula salah satu hasil kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno. Ia bahkan mendorong agar Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ismunandar, memasukan riset vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19. Padahal, ketika Ketua Konsorsium masih dijabat Bambang Brodjonegoro, Terawan malah tak mendaftarkan pengembangan vaksin Nusantara ke konsorsium.
"Komisi VII DPR RI juga mendukung penuh pengembangan vaksin imun Nusantara oleh dr Terawan Agus Putranto, dan mendesak kelanjutan uji klinis fase III tersebut yang sesuai kaidah uji klinis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Eddy ketika memimpin rapat kerja dua hari lalu dan dikutip dari tayangan YouTube pada 18 Juni 2021 lalu.
Saat ini, pengembangan vaksin berbasis sel dendritik yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto itu, bersifat pelayanan medis. Artinya, pengembangan vaksin tidak boleh ditujukan untuk kepentingan komersial. Hal itu sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang diteken antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Kepala BPOM Penny K Lukito dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa pada 19 April 2021.
Bila vaksin Nusantara dimasukan ke dalam konsorsium vaksin nasional, maka vaksin yang diinisiasi Terawan itu pada akhirnya akan diproduksi massal dan dikonsumsi publik.
Baca Juga: Fakta soal Vaksin Nusantara, Diinisiasi Terawan dan Ditolak Para Ahli
Berita Terkini Lainnya
