Upaya Terakhir Indonesia Rebut Kursi Tidak Tetap DK PBB
Kementerian Luar Negeri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Proses pemungutan suara sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah semakin dekat. Indonesia menjadi salah satu negara yang memang menginginkan untuk bisa meraih kursi tersebut hingga dua tahun ke depan.
Maka gak heran kampanye sudah dilakukan secara masif tahun 2016 lalu. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencanangkan tema "Mitra Sejati untuk Perdamaian Dunia" (a true partner for world peace). Nah, seandainya nantinya terpilih sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Indonesia gak memiliki keistimewaan yang sama seperti anggota tetap.
Lima negara anggota tetap yang dikenal juga dengan istilah "P5" memiliki hak veto yang mampu mencegah diadopsinya sebuah resolusi internasional.
Lalu, mengapa Indonesia begitu menginginkan menjadi bagian dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Apakah Indonesia berpeluang besar untuk bisa meraih kursi tersebut?
1. Keberadaan Indonesia di DK bisa ikut memengaruhi keputusan PBB
Kementerian Luar NegeriJuru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada akhir Januari lalu membenarkan sebagai anggota tidak tetap, maka negara tersebut gak memiliki keistimewaan hak veto. Tapi, Indonesia bisa ikut memberikan pandangan dan ide untuk menjaga keamanan serta stabilitas global.
"Apabila diperlukan pandangan untuk mengambil langkah-langkah tertentu mengenai suatu permasalahan terkait keamanan di berbagai negara, maka suara Indonesia bisa lebih didengar," ujar Arrmanatha ketika dikonfirmasi oleh media saat itu.
Hal itu dinilai positif, karena toh Indonesia tetap bisa memainkan peranan yang lebih seandainya meraih kursi tersebut. Indonesia bisa memanfaatkan secara maksimal peranan PBB untuk kepentingan perdamaian di dunia. Apalagi Indonesia sudah mewujudkannya dengan menjadi salah satu negara dengan kontributor besar pasukan operasi perdamaian di dunia.
Menurut data dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, per 2016, Indonesia sudah mengirimkan 2.867 pasukan peacekeepers. Visinya, Indonesia ingin mengirimkan hingga 4.000 pasukan penjaga perdamaian.
Saat ini, Menlu Retno sudah berada di Amerika Serikat. Pada 4 Juni lalu, ia masih mengadakan resepsi diplomatik di kantor perwakilan Indonesia untuk PBB di New York. Uniknya, dalam resepsi pada hari itu para Duta Besar dan delegasi PBB menggunakan selendang batik.
Di hadapan para tamunya, Retno menjelaskan Indonesia memiliki rekam jejak yang jelas untuk menduduki kursi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB periode 2019-2020.
2. Rekam jejak Indonesia ada di bidang perdamaian
www.instagram.com/retno_marsudiMenlu Retno menjelaskan di hadapan koleganya visi dan misi Indonesia seandainya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Indonesia akan menyuarakan harapan dan pandangan negara-negara kalau terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kami juga akan menjadi bridge-builder serta mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," ujar Retno seperti dalam keterangan tertulis Kemenlu pada Senin (4/6).
Editor’s picks
Ia mengatakan rekam jejak Indonesia dalam mewujudkan perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global sudah jelas. Hal itu bisa dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi Indonesia di bidang perdamaian.
"Terkait isu kemanusiaan, Indonesia hadir dan berada di garda terdepan saat negara anggota PBB membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk pada bencana alam Haiti, Fiji dan Nepal. Demikian pula para penggiat kemanusiaan Indonesia yang saat ini berada antara lain di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza dan Marawi," kata dia lagi.
Sementara, kontribusi Indonesia di bidang perdamaian, saat ini, ribuan pasukan peacekeepers tengah bertugas di 10 misi perdamaian PBB di dunia. Itu baru contoh kecil dari kontribusi Indonesia. Hal tersebut akan terus berlanjut di masa depan.
"Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan," tutur Menlu perempuan pertama di Indonesia itu.
3. Indonesia turut meminta dukungan Amerika Serikat
Kementerian Luar NegeriLalu, bagaimana peluang Indonesia meraih kursi anggota tidak tetap DK PBB? Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan Indonesia yakin bisa terpilih.
"Kami yakin dan terus berupaya sampai saat terakhir untuk mendapat dukungan dari anggota-anggota PBB," kata dia kepada IDN Times pada Rabu malam melalui pesan pendek.
Untuk bisa memenangkan kursi anggota tidak tetap di PBB, maka dilakukan melalui proses voting di majelis umum pada 8 Juni esok. Indonesia butuh setidaknya suara dari 2/3 negara anggota PBB. Saat ini, Indonesia bersaing ketat dengan Maladewa.
"Kalau terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi tersebut terhitung sejak 1 Januari 2019," kata diplomat yang sempat ditugaskan di New York dan Jenewa itu.
Mumpung berada di Amerika Serikat, Retno kemudian menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan mitranya, Menlu Michael Richard Pompeo. Ini menjadi pertemuan resmi keduanya, usai Pompeo dilantik sebagai Menlu AS pada April lalu.
Salah satu poin yang dibahas yakni Retno menyampaikan undangan kepada Pompeo agar berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan tahunan dan dialog strategis.
"Ini merupakan bagian dari implementasi kemitraan strategis yang dijalin Indonesia dan Amerika Serikat," kata Arrmanatha.
Kedua Menlu juga membahas isu lain yang dirasa menjadi permasalahan bersama yakni pemberantasan terorisme dan pemberdayaan perempuan. Tak lupa Retno turut meminta dukungan Negeri Paman Sam agar terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Dalam hal ini Menlu Retno berharap dukungan AS pada pemilihan di Majelis Umum yang akan digelar pada 8 Juni mendatang," tutur dia.
Indonesia sebelumnya sudah pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB di tiga periode berbeda yakni 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
