Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus virus corona selama empat minggu terakhir naik signifikan, yakni hingga 92 persen.
"Perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak 4 minggu terakhir. Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” kata Wiku dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/6/2021).
Wiku menjelaskan, kenaikan kasus positif ini diikuti dengan meningkatnya bed occpancy rate (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Bahkan, 5 provinsi BOR-nya mencapai lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021.
Lima provinsi yang memiliki BOR di atas 80 persen yaitu DKI Jakarta 86,26 persen, Jawa Barat 86,36 persen, Jawa Tengah 86,16 persen, D.I Yogyakarta 83,39 persen, dan Banten 82,77 persen.
Jawa Timur juga tercatat memiliki angka BOR yang tinggi yakni 66,77 persen. "Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen," terang Wiku.
Kenaikan kasus positif COVID-19 ini, kata Wiku, harus menjadi evaluasi bagi para pemerintah daerah. Dia menegaskan, PPKM mikro harus berjalan efektif dan semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik agar tercipta penanganan yang komprehensif.
“Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan,” ujar Wiku.
Menurut Wiku, masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki posko yang dinilai berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan COVID-19 hingga tingkat RT, dan bisa berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM Mikro.
Oleh karena itu, kata Wiku, Satgas meminta kepada gubernur khususnya di 6 provinsi itu untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.
“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. Ingat COVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa, sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” ucap Wiku.