Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi soal munculnya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebagaimana diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduga adanya kecurangan pemilu dan adanya kesepakatan supaya hanya ada dua pasangan calon yang maju pada 2024.
Komisioner KPU RI, Idham Holik memastikan dugaan pelanggaran maupun potensi kecurangan pemilu bisa dilaporkan langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Pemilih atau publik pemilu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke Bawaslu RI atau Bawaslu di berbagai daerah," ujar Idham dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).
Idham menegaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu mempersilakan masyarakat untuk secara aktif mengawal Pemilu 2024 mendatang.
"KPU mempersilakan dan mengajak pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik," tutur dia.
Keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi itu dinilai sebagai salah satu wujud pemenuhan asas dan prinsip pemilu, termasuk Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), serta Jujur dan Adil (Jurdil).
"KPU yakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 sedang diselenggarkan berdasarkan asas Luber Jurdil sebagaimana amanah konstitusi bangsa Indonesia, Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017," ucap Idham.
"Dan juga didasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2022," imbuh dia.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, SBY mengatakan dirinya harus turun gunung demi menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dia menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat (16/9/2022). Pernyataan SBY itu kemudian diunggah Instagram @pdemokrat.sumut.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY seperti dikutip IDN Times, Sabtu (17/9/2022).
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" sambungnya.