SBY Turun Gunung demi Pemilu 2024, PDIP: Sudah Lama dan Berulang Kali!

17 Sep 2022, 21:25 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Twitter/@SBYudhoyono)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan dirinya harus turun gunung demi menghadapi pemilu 2024. Sebab, dia menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat (16/9/2022). Pernyataan SBY itu kemudian diunggah Instagram @pdemokrat.sumut.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY seperti dikutip IDN Times, Sabtu (17/9/2022).

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" sambungnya.

1. Menginjak hak rakyat

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (Twitter.com/S. B. Yudhoyono)

SBY mengatakan, hal tersebut sudah menginjak-injak hak rakyat. Menurutnya, pemilu merupakan hak setiap rakyat Indonesia untuk memilih calon presiden berapapun jumlahnya yang diusung partai politik.

"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

2. PDI Perjuangan merespons

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons pernyataan SBY. Dia menyebut pernyataan SBY itu tidak bijak.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangannya.

Dia menyebut era SBY manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dimanipulasi masif terjadi. Dia juga menyebut sejumlah Komisioner KPU kemudian direkrut untuk masuk Partai Demokrat.

"Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ucap dia.

3. Hasto sebut SBY tak pernah naik gunung

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Aryodamar)

Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut puncak liberalisasi politik dan pertanian berada di zaman SBY. Menurutnya, ketika SBY tak lagi berkuasa, kekuatan Partai Demokrat berkurang dan tak lagi berkembang secara instan.

"Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” ujar dia.

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” imbuhnya.