Sejarah TKR, Cikal Bakal TNI yang Lahir di Tengah Ancaman Kembalinya Belanda

Mengutip laman resmi TNI dan Kementerian Pertahanan, setelah Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai membangun perangkat negara. Salah satu persoalan yang harus segera dihadapi adalah keamanan.

Indonesia saat itu belum memiliki tentara nasional. Di berbagai daerah terdapat bekas anggota organisasi militer bentukan Belanda dan Jepang, seperti KNIL, PETA, serta Heiho. Para pemuda juga membentuk berbagai badan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pemerintah kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945. BKR menjadi wadah awal bagi kekuatan bersenjata di berbagai daerah, tetapi organisasi tersebut belum dirancang sebagai tentara nasional.

BKR juga belum memiliki struktur komando militer yang sepenuhnya terpusat. Di sisi lain, ancaman terhadap Republik Indonesia semakin besar setelah pasukan Sekutu datang ke Indonesia. Kedatangan tersebut juga dibarengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang membawa kepentingan Belanda untuk kembali berkuasa.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap tentara nasional semakin mendesak. Pemerintah akhirnya mengeluarkan maklumat pada 5 Oktober 1945 yang menetapkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.

Kementerian Pertahanan mencatat pembentukan TKR juga didorong keinginan anggota BKR dan para pemuda pejuang karena pemerintah belum memiliki tentara nasional resmi.

Dengan lahirnya TKR, Republik Indonesia untuk pertama kalinya memiliki organisasi ketentaraan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah.

Untuk membangun organisasi tersebut, Mayor Jenderal Urip Soemohardjo ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TKR. Sementara, Supriyadi, tokoh PETA yang memimpin pemberontakan terhadap Jepang di Blitar, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR

Namun, Supriyadi tidak pernah menjalankan tugasnya karena tidak diketahui keberadaannya setelah ditunjuk. Dalam perkembangan berikutnya, kepemimpinan TKR kemudian beralih kepada tokoh yang kelak menjadi salah satu figur paling penting dalam sejarah militer Indonesia, yakni Jenderal Soedirman.

Para pemimpin dan komandan TKR kemudian berkumpul di Yogyakarta pada 12 November 1945. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan tentara Republik.

Dalam konferensi itu, Kolonel Soedirman terpilih sebagai Panglima Besar TKR. Namun, pengangkatannya baru mendapatkan pengesahan resmi pemerintah pada 18 Desember 1945.

Soedirman sebelumnya merupakan komandan Divisi V/Banyumas dan memiliki pengalaman sebagai perwira PETA. Di bawah kepemimpinannya, TKR menghadapi situasi yang sangat sulit karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung di berbagai wilayah.

Saat itu, kekuatan Republik Indonesia tidak hanya terdiri dari TKR. Berbagai laskar dan badan perjuangan rakyat juga ikut mengangkat senjata melawan kekuatan asing.

Situasi tersebut membuat pemerintah harus membangun organisasi militer yang lebih teratur. TKR kemudian mengalami perubahan nama dan struktur.

Pada 1 Januari 1946, TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tidak lama kemudian, pada Januari 1946, organisasi tersebut kembali berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan itu dilakukan untuk menyempurnakan organisasi tentara agar lebih sesuai dengan struktur militer modern.

Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama. Pemerintah juga berusaha menjadikan tentara sebagai kekuatan negara yang memiliki struktur, komando, dan organisasi yang lebih jelas.

Pada saat yang sama, perjuangan bersenjata terus berlangsung. Republik Indonesia menghadapi kekuatan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan demikian, proses membangun tentara nasional berjalan bersamaan dengan perang mempertahankan kemerdekaan.

Persoalan lain yang muncul pada masa awal kemerdekaan adalah banyaknya kekuatan bersenjata di luar tentara reguler.

Selain TRI, terdapat berbagai badan perjuangan dan laskar rakyat yang memiliki latar belakang organisasi berbeda. Mereka sama-sama berperan dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi keberadaan banyak kelompok bersenjata juga membuat koordinasi pertahanan menjadi tantangan.

Pemerintah kemudian berupaya menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut ke dalam satu organisasi tentara nasional. Titik pentingnya terjadi pada 3 Juni 1947. Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai hasil penyatuan TRI dengan badan-badan perjuangan rakyat.

TKR memiliki posisi penting dalam rangkaian tersebut karena menjadi tonggak ketika pemerintah mulai membangun tentara nasional secara resmi. Itulah sebabnya 5 Oktober, tanggal pembentukan TKR pada 1945, kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun TNI.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak lahir secara tiba-tiba. Institusi itu tumbuh dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dimulai dari kekuatan rakyat yang berhimpun dalam BKR, kemudian dibentuk menjadi TKR, disempurnakan menjadi TRI, dan akhirnya disatukan dengan berbagai laskar perjuangan menjadi TNI.

Dalam perjalanan berikutnya, TNI terus mengalami perubahan organisasi mengikuti perkembangan negara. Namun, akar sejarahnya tetap berawal dari masa-masa awal Republik Indonesia ketika bangsa yang baru merdeka harus membangun kekuatan pertahanan sekaligus menghadapi ancaman untuk mempertahankan kemerdekaannya.