Sejumlah Negara Krisis Energi, SBY: Langkah RI Tak Boleh Terlambat

26 Mar 2026, 16:02 WIB

Santi Dewi

Sejumlah Negara Krisis Energi, SBY: Langkah RI Tak Boleh Terlambat

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Dok. YouTube SBY)

Intinya Sih

SBY menyoroti krisis energi global dan mengingatkan agar Indonesia tidak terlambat mengambil langkah strategis, sambil mencontoh kesiapsiagaan negara lain seperti Filipina dan Korea Selatan.
SBY mengenang kebijakan masa lalu menaikkan harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung rencana Prabowo untuk penghematan energi guna melindungi APBN dan rakyat kecil.
Pengamat UGM Fahmy Radhi menilai wacana WFH satu hari per minggu kurang efektif menghemat BBM dan berpotensi menurunkan pendapatan sektor transportasi serta produktivitas industri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku turut mengamati krisis energi yang mulai dialami oleh sejumlah negara. Pasar global mulai bergejolak, terutama dipicu minyak, gas dan BBM. Dampak buruknya, kata SBY, sudah mulai dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

SBY mengaku mengetahui banyak negara telah melakukan sejumlah langkah nyata untuk menyelamatkan ekonominya masing-masing. Caranya berbeda-beda tetapi dalam pandangannya, hal tersebut masuk akal.

SBY memantau dari dekat pernyataan dari Pemerintah Filipina yang menyatakan darurat energi nasional. Dengan begitu, pemerintah memberikan kewenangan kepada Kementerian Energi untuk membayar di muka 15 persen untuk mengamankan kontrak bahan bakar. Pemerintah Filipina juga menargetkan praktik penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar.

Sementara, Korea Selatan mengaktifkan mode tanggap darurat nasional untuk meredam dampak ekonomi. Di dalam rapat kabinet Korsel, pemerintah memutuskan untuk mengaktivasi sistem darurat lintas kementerian.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? SBY pun mendorong Indonesia tak perlu panik. "Namun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tak tepat," demikian yang dicuit oleh SBY di akun media sosialnya dan dikutip pada Kamis (26/3/2026).

1. SBY kenang lagi keputusannya dulu menaikkan harga BBM

Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (kemeja batik warna abu-abu) memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (www.instagram.com/@pdemokrat)

Lebih lanjut, SBY mengenang kembali momen ia mengambil keputusan sulit dengan menaikkan harga BBM. Hal itu karena harga minyak pada 2004 hingga 2005 melambung tinggi. Momen serupa kembali terjadi pada 2008 dan 2013.

"Harga minyak ketika itu meroket dan sangat memberikan tekanan pada ekonomi kita. Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa," ujar pria yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Alhasil, di era pemerintahannya dulu, SBY memilih kebijakan kombinasi yaitu subsidi ditambah dan menaikkan harga BBM.

"Pemerintah juga melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran," tutur dia.

2. SBY dukung wacana Prabowo untuk menghemat energi

Presiden Prabowo Subianto (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

SBY pun mengaku sudah mendengar kebijakan Prabowo untuk penghematan energi. Langkah itu, kata SBY, bisa menjadi salah satu opsi.

"Saya dukung gerakan penghematan energi untuk mengurangi angkat defisit anggaran. Untuk menyelamatkan APBN 2026 pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Beberapa opsi dapat dipilih oleh pemerintah," ujar SBY.

Apapun keputusan dari Presiden Prabowo Subianto, katanya, yang terpenting ekonomi Indonesia selamat. "Termasuk terjaganya pertumbuhan (growth), terkelolanya inflasi (stabilitas harga) dan tercegahnya PHK besar-besaran (job security)," tutur dia.

Selain itu, poin lainnya yang juga penting untuk dilakukan yakni melindungi rakyat yang tak mampu. Sebab, dalam krisis energi ini, mereka dalam posisi semakin sulit.

3. Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dinilai tak efektif untuk hemat BBM

Ilustrasi SPBU. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Sementara, sejauh ini salah satu opsi alternatif yang akan diambil oleh Prabowo yakni ASN dan pegawai swasta akan menempuh kerja dari manapun satu hari dalam sepekan. Meski begitu, dalam pandangan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, kebijakan WFH satu hari sepekan tak akan berdampak signifikan.

Dia menilai, menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.

"Barangkali, ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi work from everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ujar Fahmy di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus. Sementara, pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.

Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.

Penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.

"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," kata Fahmy.