Prabowo Tegaskan RI Belum Bayar Iuran Rp17 Triliun sebagai Anggota BoP
- Prabowo menegaskan Indonesia belum berkomitmen membayar iuran Rp17 triliun untuk Board of Peace, namun siap mengirim 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza.
- Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan global tanpa berpihak.
- Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda akibat serangan Israel-AS ke Iran, sementara pembahasan BoP juga dihentikan sementara waktu.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan belum ada komitmen keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia agar bisa menjadi anggota Board of Peace (BoP). Namun, Indonesia berkomitmen mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Pernyataan Prabowo itu untuk menepis simpang siur di ruang publik bahwa Indonesia sudah berkomitmen membayar iuran senilai 1 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp17 triliun ketika meneken dokumen pembentukan BoP di Washington DC pada pertengahan Februari 2026 lalu.
"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar AS. Tidak pernah ada komitmen (untuk menyumbang iuran)," ujar Prabowo ketika berdiskusi dengan jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor seperti dikutip pada Minggu (22/3/2026).
Pria yang merupakan purnawirawan Jenderal TNI AD itu kemudian menunjukkan dokumen yang diteken pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Di situ tidak tertulis nama Indonesia sebagai salah satu donatur awal.
"Ini (dokumen) founding donors. Jadi, mereka masing-masing menyumbang dengan nominal tertentu. Bahkan, ada yang lebih. Tetapi, tidak ada Indonesia di situ. Ketika ditanya, saya menyatakan tidak commit uang sama sekali," ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo mengaku siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian berapa pun yang diminta. Indonesia kemudian mengumumkan siap mengirimkan 8.000 prajurit TNI ke Gaza.
1. Prabowo tak tutup peluang ikut kontribusi untuk membangun kembali Gaza
Prabowo mengaku tidak menutup kemungkinan bersedia untuk berkontribusi membangun kembali Gaza yang sudah dihancurkan oleh militer Israel. Tetapi, bantuan pembangunan kembali itu baru bisa terwujud bila sudah tercapai gencatan senjata permanen.
"Kita lihat nanti perkembangannya. Bila gencatan senjata benar-benar berhasil dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas. Kan sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit di Palestina," ujar Prabowo.
2. Prabowo pastikan Indonesia masih menganut prinsip kebijakan non-blok
Di forum diskusi itu, Prabowo juga menggarisbawahi setiap keputusan menyangkut kebijakan luar negeri, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, non-blok masih dianggap relevan hingga kini.
"Kita tidak boleh terlibat dalam perang apapun. Di situ lah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia bahwa kita punya itikad dan hubungan baik dengan semua kekuatan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Bahkan, Prabowo tegas menyebut tak ingin membawa Indonesia terlibat di antara rivalitas antara AS dan China.
"Kita tidak mau memilih harus yang satu melawan satu lagi. We will treat them as equal and we will treat them equally. We want to have good relations with all of them," tutur dia.
3. Pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza ditunda karena serangan ke Iran
Meski begitu, pembahasan menyangkut Board of Peace (BoP) kini ditunda sementara waktu. Hal itu berdampak pada rencana pengiriman 8.000 anggota TNI ke Gaza. Serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran jadi penyebab penundaan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penundaan pengiriman pasukan itu. "Semua di-hold," ujar Prasetyo Hadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (17/3).
Prabowo juga menegaskan, Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Prabowo menekankan, prinsip tersebut telah lama menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia, kata dia, tidak memihak blok kekuatan mana pun dan berupaya aktif mendorong perdamaian dunia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang diterbitkan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis". Dalam wawancara tersebut, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang tidak ingin terikat dalam blok militer tertentu.
“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (16/3).
