Protes Terhadap Kebijakan Sekolah 5 Hari Kian Meluas

Dikutip dari Kompas, Bupati Bondowoso, Amin Said Husni mengkritik keputusan Mendikbud dan memintanya untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh. "Saya melihat kebijakan sekolah lima hari itu masih banyak bolong-bolongnya. Tidak perlu menjadi pakar pendidikan dulu untuk menemukan banyak kelemahan dari kebijakan tersebut," ujarnya.

Menurut Amin, yang menjadi tolak ukur Mendikbud memunculkan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan di mana siswa harus belajar selama delapan jam sehari adalah persoalan perkotaan. Contohnya adalah orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak tak bisa bertemu seusai jam belajar.

"Ini kan masalah khas di perkotaan tapi solusinya mau diterapkan secara nasional. Kalau yang sakit orang kota, masak semua orang harus minum obat? Bisa-bisa keracunan obat." Amin kemudian menyindir Mendikbud agar melihat kondisi di daerah lebih dulu sebelum mengetuk palu sebuah kebijakan yang berdampak secara nasional.

"Sekolah-sekolah di pinggiran kota saja beda kualitasnya dengan di kota, apalagi yang di perdesaan. Belum lagi di wilayah pedalaman. Apalagi yang di daerah terpencil, tertinggal, atau di wilayah terluar. Inilah kesalahan fatal dari asumsi kebijakan ini," tegasnya.

Sudah bukan rahasia bila tak semua anak di pedesaan bisa bebas bermain usai jam sekolah di siang hari. Tak jarang mereka harus membantu orangtua. Guru mereka pun bersuara atas kebijakan Mendikbud.

Dilansir dari BBC, guru dari Nias Selatan bernama Indri Rosidah berkata anak-anak didiknya harus mengasuh adik atau membantu orangtua di ladang setelah sekolah. Kemudian, guru bernama Novim Aivianita Hanifi dari Morowali Utara mengaku sebagian muridnya membantu orangtua di kebun atau menjala ikan di laut.

Senada dengan Bupati Bondowoso, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti juga menilai kondisi di daerah berbeda dari kota besar sehingga kebijakan tersebut tidak tepat. "Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan semua kota besar, tipologi dan kondisi masyarakat berbeda-beda, maka perlu persiapan," tegasnya.

Belum lagi, kata Retno, para murid mengalami gangguan pencernaan makan akibat jam sekolah yang sangat lama. "Masuk jam 6.30, di kelas belum sempat sarapan dan mereka sarapan pada istirahat pertama jam 10.00. Pada jam makan siang tak makan karena masih kenyang akhirnya makan siang jam 15.00. Ini sebenarnya pelanggaran hak anak," tambahnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyatakan penolakan atas kebijakan tersebut. Menurut Reni Marlinawati selaku Ketua Fraksi PPP, kebijakan itu bertentangan dengan Madrasah Diniyah yang diadakan usai salat Ashar. Ia khawatir karena sekolah hingga sore hari, maka Madrasah Diniyah akan hilang.

Sementara itu, PBNU juga menilai selain mengancam Madrasah Diniyah, kebijakan sekolah delapan jam per hari, lima hari dalam sepekan, tak baik untuk anak. Salah satu alasannya adalah daya tangkap anak di siang hari sudah mulai menurun. Lalu, kurikulum pendidikan saat ini juga belum mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.