Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sektor Layanan Publik Dikaji Tak Kena Aturan WFH untuk Hemat BBM
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)
  • Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji penerapan WFH bagi ASN dan karyawan swasta untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM nasional.
  • Pemerintah mempertimbangkan pengecualian aturan WFH bagi sektor layanan publik, industri, dan perdagangan agar operasional tetap berjalan normal.
  • Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pasokan BBM aman serta menyebut aturan teknis WFH akan segera difinalkan dan diumumkan ke masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto sedang mengkaji aturan work from home (WFH) untuk karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu karena untuk menghemat stok bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengecualian WFH untuk sektor layanan publik dan perdagangan.

"Perlu saya luruskan juga ya bahwa apa namanya itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah sedang mematangkan teknis WFH. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat bersabar.

“Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menegaskan, penghematan itu bukan berarti stok BBM bermasalah.

“Pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri,” kata dia.

Prasetyo mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyampaikan aturan teknis WFH. Sehingga, ada payung hukum agar ASN dan karyawan swasta

“Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu,” imbuhnya.

Editorial Team