Menhut Tanggapi Usul WFH Prabowo: Online Sudah Jadi Budaya Kerja
- Presiden Prabowo mengusulkan sistem WFH bagi pegawai sebagai langkah efisiensi konsumsi bahan bakar di tengah ketidakpastian harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kerja daring sudah menjadi budaya birokrasi dan tetap efektif jika disertai target serta indikator kinerja yang jelas.
- Pemerintah masih mengkaji usulan WFH melalui para menteri koordinator sebelum keputusan akhir ditetapkan, dengan Raja Juli menyatakan siap mengikuti arahan Presiden.
Jakarta, IDN Times – Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan penerapan sistem work from home (WFH) bagi para pegawai. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi efektif menekan konsumsi bahan bakar di tengah ketidakpastian harga energi dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut sistem kerja daring bukan hal baru bagi birokrasi. Penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan pemerintahan telah menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
1. Online sudah jadi bagian dari budaya kerja
Raja Juli mengatakan kementeriannya bahkan terbiasa melakukan rapat daring dengan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Bahkan pada saat normal sekarang pun dengan UPT-UPT seluruh Indonesia kami sering lakukan Zoom meeting ya. Jadi saya kira online sudah menjadi bagian dari budaya kita,” ujar Raja Juli saat ditemui di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, sistem kerja jarak jauh tetap memungkinkan selama ada pengaturan target kerja yang jelas di setiap unit. Dengan begitu, produktivitas tetap terjaga meski tidak seluruh pegawai bekerja dari kantor.
2. Pengalaman saat pandemi dinilai cukup efektif
Raja Juli menilai Indonesia sudah memiliki pengalaman menjalankan WFH saat pandemi COVID-19. Banyak kementerian dan lembaga tetap mampu menjalankan tugas meski sebagian besar pegawai bekerja dari rumah.
“Ya kita punya pengalaman kan ketika COVID lalu, work from home atau work from anywhere itu asal para menteri, para dirjen, para direktur membuat KPI ya, indikator yang achievement ya yang harus didapatkan. Masih ingat apa per harinya apa, per minggunya apa, per bulannya apa, saya kira itu juga bisa efektif," tuturnya.
Efektivitas WFH dapat dijaga jika pimpinan di tiap lembaga menetapkan indikator kinerja terukur dan target jelas.
3. Menunggu kajian para menko sebelum diputuskan
Raja Juli mengungkapkan usulan WFH masih dalam tahap kajian pemerintah. Dalam rapat kabinet paripurna, Presiden telah meminta para menteri koordinator mempelajari berbagai opsi kebijakan.
“Pak Prabowo sudah menginstruksikan para Menko untuk mengkaji ya. Kemarin beliau menunjukkan contoh Pakistan, misalkan ada work from home atau work from anywhere, ada yang hari kerja menjadi hanya 4 hari kerja, ada pemotongan,” ujarnya.
Raja Juli menegaskan, sebagai pembantu presiden, dirinya akan mengikuti keputusan pemerintah:
“Saya kira nanti para Menko yang terkait akan mengkaji, melakukan studi, hasilnya nanti akan diberikan kepada Pak Presiden. Saya sebagai pembantu presiden, sebagai menteri akan ikut dan taat kepada keputusan Pak Presiden,” imbuh dia.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan, perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memberikan efek domino, terutama pada sektor bahan bakar minyak (BBM). Prabowo menilai, lonjakan harga minyak global berpotensi memicu kenaikan harga komoditas pangan pokok di dalam negeri.
Meski demikian, Prabowo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan berlebih dalam merespons kondisi tersebut.
"Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek, kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak yang mengatakan, ini bisa jadi perang yang sangat panjang," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Sebagai antisipasi, Presiden Prabowo membuka pilihan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawai. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi efektif untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar di tengah ketidakpastian harga energi dunia.
"Saya kira, kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap akan selalu menjaga defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.
"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran, mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," sambungnya.
Presiden Prabowo menyebut, ketersediaan pangan inti telah diamankan, meskipun fluktuasi harga energi tetap diwaspadai. Pemerintah berencana mempercepat sejumlah program strategis yang telah disusun untuk memitigasi dampak krisis energi.
"Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan, nah kita alhamdulilah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar, masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi," ujar dia.
Presiden Prabowo kemudian membandingkan kebijakan yang diambil Pakistan dalam merespons konflik di Timur Tengah. Negara tersebut telah memberlakukan langkah-langkah darurat, termasuk pengurangan hari kerja dan kewajiban bekerja dari rumah bagi separuh pegawai pemerintah serta swasta.
"Ini langkah Pakistan, ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID, mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari" ucap dia.
Selain itu, Pakistan menerapkan kebijakan pemotongan tunjangan bagi pejabat negara guna membantu kelompok masyarakat paling terdampak serta membatasi penggunaan kendaraan dinas secara ketat.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah, mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat," tuturnya.
