Seleksi Pakai Aplikasi Transparansi, BPIP Bantah Paskibraka Titipan
Jakarta, IDN Times - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah isu peserta titipan dalam formasi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) 2023. Hal itu menyusul polemik pelaksanaan seleksi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Jawa Tengah.
Bahkan, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo meminta agar peserta yang menjawab terkait proses seleksi.
“Jadi kita tidak akan memberi jawaban, biar anak-anak saja yang jawab, apakah betul? Jadi kalau ada orang yang kecewa wajar karena mereka bercita-cita. Anak anak itu aja saksi (yang jawab) mereka kan polos dan karena mereka kan gak diintervensi supaya fair,” ujar Romo di Pertustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023).
1. Proses seleksi menggunakan aplikasi Transparansi Paskibraka
Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibra, BPIP menjadi penanggung jawab kordinasi program Paskibraka.
Staf khusus dewan pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo memastikan proses seleksi Paskibraka dilakukan secara transparan.
Sebab pendaftaran calon Paskibraka dilakukan melalui sistem rekrutmen dan seleksi secara daring (online) melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.
“Dengan aplikasi ini, mengurangi kecurangan dan mengurangi titipan," kata Benny.
“Kalau dulu anak pejabat diberi posisi, sekarang tidak bisa lagi," imbuhnya.
2. Peserta merasakan transparansi dan ketatnya proses seleksi
Salah satu peserta seleksi Paskibraka yang lolos dari Nusa Tenggara Timur, Passya Fredrick Sahupala mengaku tak khawatir dengan proses seleksi tahun ini.
Passya memulai seleksi di tingkat Kabupaten Kota secara offline. Dia pun menargetkan hanya sampai di tingkat Provinsi.
“Awalnya Saya cukup ragu untuk seleksi Paskibraka hingga tingkat nasional. Saya merasa kurang pantas, karena saya mendengar isu-isu yang terpilih adalah orang dalam dan titipan,” kata Passya Fredrick Sahupala di Perpustakaan Nasional.
Pengawasan seleksi pun langsung dari pusat yaitu melalui BPIP.
“Langsung saya hilangkan kecurigaan. Seleksi melalui BPIP berarti tidak ada kecurangan yang terjadi,” kata Passya.
“Alhamdulillah terpilih tingkat provinsi,” imbuhnya.
Setelah itu, dia pun berhasil menjadi satu dari 76 anak dari 38 Provinsi yang berhasil ke tingkat nasional.
3. BPIP pastikan peserta seleksi Paskibraka yang lolos tanpa intervensi
Tercatat sebanyak 100 ribu pelajar yang mendaftar sebagai calon Paskibraka pada aplikasi Transparansi Paskibraka tahun ini. Benny mengatakan calon Paskibraka di seluruh tingkatan dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris dan kepribadian.
Ia memastikan semua Paskibraka Nasional yang terpilih wajib lolos persyaratan dan tidak boleh diintervensi pihak mana pun.
"Semua dilihat berdasarkan kompetensi, tidak bisa kompromi. Jadi harus lolos persyaratan. Persyaratan itu tidak boleh dikurangi. Ini instruksi dari ketua dewan pengarah BPIP, Ibu Megawati yang mengatakan seleksi tidak boleh diintervensi siapa pun," ujarnya.