Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengisahkan pertanyaan wartawan yang menanyakan alasannya datang ke Istana Negara meski sering mengkritik.
Hal itu diungkapkan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @Fahrihamzah, Selasa (7/5), usai diundang berbuka puasa ke Istana Negara oleh Presiden Joko "Jokowi” Widodo.
Menjawab pertanyaan wartawan tersebut, Fahri Hamzah menegaskan bahwa istana merupakan kantor kepala negara, bukan milik pribadi. Jadi, tidak jadi soal kehadirannya di sana.
"Kemarin pimpinan Lembaga Negara diundang berbuka puasa di Istana. Ada wartawan tanya saya, 'kok bapak datang kan sering kritik?' Saya jawab singkat, 'istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara'. Jadi bayangkanlah betapa sulit memahami relasi-relasi ini," cuit Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, ada sejumlah pihak yang salah kaprah dengan kritik yang dilayangkannya kepada pemerintah. Dia menegaskan kritik dalam demokrasi merupakan pengatur arus pikiran di ruang publik.
"Ada yang menganggap bahwa kritik keras adalah tindakan permusuhan. Bahkan ada yang mau mengkonversi kebebasan menilai pemerintah sebagai tindakan pidana. Padahal kritik dalam demokrasi itu dilembagakan sebagai cara pengatur arus pikiran di ruang publik. Ini tantangan kita," ujar Fahri Hamzah.
Fahri melanjutkan kicauannya. Ia menuturkan masyarakat harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum mendapatkan manfaat darinya. Menurut dia, masyarakat mesti terus bersuara agar kehidupan tidak salah arah.
"Kita harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum kita mendapatkan manfaat darinya. Kita perlu terus bersuara agak kehidupan kita jangan salah arah, semisal ingin menyeleksi pikiran yang boleh dikatakan dan tidak. Bahkan ada yang ingin kriminalisasi media yang memuatnya," cuit Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah berkicau demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah menurutnya yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kualitas kerja yang tinggi.
"Saya juga ditanya wartawan seharian kemarin, soal keinginan pemerintah menyeleksi pikiran tokoh dan mengkriminalisasi media yang memfasilitasi pandangan yang dianggap salah oleh negara. Jawaban saya sederhana, 'jangan mundur ke belakang, kita harus maju dengan gagah berani'," kicau Fahri Hamzah.
“Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. Pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan,” sambungnya.