Setahun Nadiem Menjabat, Ikatan Guru Sebut Dunia Pendidikan Hambar

Ramli mengakui banyak gagasan baru yang ditelurkan Nadiem dalam satu tahun masa jabatannya sebagai Mendikbud. Hal ini dianggap Ramli hal positif salam evaluasi kinerja Nadiem. “Kemudian ada fleksibilitas di lapangan, ini karena turunan Merdeka Belajar maka ada fleksibilitas kemudian,” ujar Ramli.

Meski gagasan besar mengenai Merdeka Belajar sebenarnya merupakan gagasan baru dan positif dari Nadiem tapi, menurut Ramli, implementasinya masih sangat buruk di lapangan.

“Konsepnya, jargon yang diangkat itu positif tetapi implementasi kelanjutan dari jargon itu, perubahan di bawah itu yang tidak kelihatan. Dan itu  hampir 100 persen tidak kelihatan,” sambung dia.

Menurut Ramli, terjadi penumpukan jargon dan konsep dalam peluncuran Merdeka Belajar selama satu tahun terakhir. Seperti diketahui, Nadiem meluncurkan lima episode Merdeka Belajar dalam satu tahun masa jabatannya.

“Implementasi tidak ada. Ini bisa membangun ketidakpercayaan terhadap jargon-jargon baru ke depan,” ujar Ramli. Menurutnya, akan lebih baik jika episode Merdeka Belajar dikeluarkan perlahan dengan implementasi yang dipastikan baik, sebelum episode berikutnya diluncurkan.

Dia pun mengatakan Nadiem terbilang lamban dalam mengantisipasi perubahan di dunia pendidikan terutama di masa pandemik COVID-19. “Jadi slogan mengerti masa depan itu tidak tercermin,” ujar Ramli.

Ramli menilai hampir semua kebijakan-kebijakan yang dibuat Nadiem terlambat dikeluarkan. Salah satu contoh yang disebut Ramli adalah subsidi kuota internet yang dinilai sangat terlambat dilakukan oleh Kemendikbud.

Ramli juga menyayangkan tidak tegasnya aturan pengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akhirnya membuat siswa stres bahkan ada yang bunuh diri.

Kebijakan Mendikbud untuk para guru juga tentu tidak lepas dari sorotan IGI. Ramli menyayangkan dalam satu tahun pertama masa jabatan Nadiem, tidak ada pengangkatan guru yang dilakukan oleh Kemendikbud.

“Gak ada solusi dari Nadiem soal guru honorer-guru honorer. Tidak ada solusi,” ujar Ramli. Dia juga merasa tidak ada solusi dari Mendikbud terkait dengan kualitas guru.

Di episode pertama Merdeka Belajar, Nadiem menyulap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru yang semula berpuluh-puluh halaman, menjadi satu halaman saja. Itu pun menurut Ramli tidak berjalan dengan terlalu mulus di lapangan.

“Itu yang banyak terjadi kelucuan Karena gini, acuannya kan satu halaman. Jadi banyak guru-guru yang mengubah font nya dari 12 atau 14 jadi 8 atau 7 supaya tetap satu halaman,” ungkap Ramli. “Karena tidak ada acuan jelas satu halaman itu apa isinya,” lanjut dia.

Menurut Ramli, Jokowi perlu untuk mengevaluasi Mas Menteri. IGI sendiri tidak berkomentar mengenai nama Nadiem yang kerap disebut-sebut masuk dalam daftar nama menteri yang layak untuk di-reshuffle.

“Kalau pun dipertahankan harus jelas implementasinya. Jadi jangan hanya sekedar jargon," tegasnya. "Karena kalau sudah masuk kelima, keenam (episode), jargonnya masih tanpa implementasi lama-lama ketidakpercayaan publik itu akan menurun,” lanjut dia.

Ramli mengingatkan di dunia pendidikan sebuah kebijakan baru akan terlihat 20-25 tahun ke depan dampaknya. “Kalau Nadiem Makarim membikin kesalahan dalam 5 tahun ini, ya 25 tahun kedepan kita rasakan kesalahan yang sekarang,” ujar Ramli.

Kritik dari IGI tersebut berbeda survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) yang diklaim Kemendikbud. ASI menggelar survei mengenai salah satu trobosan Nadiem di satu tahun masa jabatannya, Program Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan dari hasil survei itu, diketahui sebagian besar masyarakat menilai bahwa program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab urgensi di tengah pandemi COVID-19.

"Melegakan sekali mengetahui bahwa masyarakat menilai kebijakan ini merupakah langkah yang tepat dari Pemerintah serta membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi di masa pandemi," kata Hasan dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/10/2020). "Yang terpenting, bahwa kebijakan ini membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi," lanjut Hasan.

Data survei menunjukkan 84,7 persen publik menilai program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab sense of crisis di pandemik COVID-19. Ada 85,6 persen publik menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar dan mahasiswa dalam membeli paket internet.

Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden dalam survei ini berjumlah 1.000 orang dengan margin of error +/- 3.10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2020 menggunakan metode wawancara yang dilakukan melalui kontak telepon atau menggunakan kuesioner.

"Hal ini menjadi masukan penting bagi kami untuk menyempurnakan pelayanan kepada publik. Koordinasi dan kerja sama kita dengan satuan pendidikan juga para provider," ujar dia.