SETARA Institute Dorong Jokowi Bentuk Utusan Khusus ke Papua

21 Agu 2019, 18:23 WIB

ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, turut angkat suara merespons sikap pemerintah terkait menguatnya rasialisme yang dirasakan masyarakat Papua. Terutama setelah pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

SETARA Institute menilai, aksi massa yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir, merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah memahami Papua. Oleh sebab itu, SETARA Institute mendorong Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo untuk membentuk utusan khusus ke Papua.

1. Pemerintah dinilai enggan mengatasi persoalan mendasar Papua

ANTARA FOTO/Gusti Tanati

Ismail menilai, menguatnya rasisme terhadap masyarakat Papua dan semakin besarnya aksi unjuk rasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, merupakan bentuk ketidakmampuan atau keengganan pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan juga untuk mengatasi persoalan secara mendasar.

"Anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elite daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua," kata Ismail dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (21/8).

"Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua," lanjut dia.

2. Pemerintah dinilai keliru memahami Papua

IDN Times/Irfan fathurohman

SETARA Institute menilai rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto untuk menambah pasukan TNI dan Polri, merupakan salah satu gambaran pemerintah keliru dalam memahami Papua. Hal ini dirasa justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

"Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas
melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga," kata Ismail.

"Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia," lanjut dia.

3. SETARA Institute menilai ada stereotip yang mengendap di benak pemerintah

SETARA Institute menyebutkan, rasialisme dan stereotip pemberontak yang terus tertanam di kepala para pejabat Indonesia bersifat destruktif. Hal ini membuat upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia (human security), mulai dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan.

"Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman, dan keamanan warga Papua," kata Ismail dalam keterangan persnya.

4. Dorong Jokowi bentuk utusan khusus

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

SETARA Institute mendorong Jokowi untuk segera melakukan politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua. Hal ini dilakukan sebagai basis penanganan Papua secara holistik.

"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif, membangun sikap saling percaya dan memahami sebagai basis dialog Jakarta-Papua," kata Ismail.

Langkah dialog ini dirasa akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus dapat meletakkan warga Papua sebagai subyek utama, pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan.